Struktur Ketenagakerjaan Jawa Barat yang Menunjukkan Tantangan dan Peluang
Di tengah dinamika perekonomian yang terus bergerak, struktur ketenagakerjaan Jawa Barat menunjukkan sinyal yang semakin jelas. Saat ini, UMKM menjadi titik kritis dalam menentukan laju penyerapan tenaga kerja, sementara sektor informal masih mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menjelaskan bahwa kondisi tenaga kerja Jabar saat ini masih bertumpu pada tiga sektor utama, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian. Struktur tersebut mengindikasikan bahwa lebih dari separuh pekerja bergantung pada tiga lapangan usaha yang secara karakteristik dekat dengan aktivitas UMKM.
“Ketika lebih dari 50 persen tenaga kerja berada di tiga sektor yang identik dengan UMKM, otomatis pengembangan UMKM-Kop harus menjadi instrumen ekonomi yang paling serius,” ujarnya dalam Forum Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).
Menurutnya, pola tersebut sudah berulang sejak beberapa tahun terakhir, namun respons kebijakan belum secepat perubahan di lapangan. Aktivitas UMKM masih berkembang secara organik, belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain pembangunan ekonomi daerah.
"Serapan tenaga kerja paling besar justru terjadi di sektor yang tumbuh dari bawah. Artinya, kalau UMKM diperkuat, multiplier effect-nya jauh lebih besar dibanding intervensi di sektor makro saja,” kata Acuviarta.
Tingkat Ketergantungan pada Sektor Informal
Per Agustus 2025, data ketenagakerjaan mencatat 54,95% pekerja Jabar berada di sektor informal. Angka ini menjadi indikator kuat tingginya tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Mayoritas pekerja informal bergerak pada usaha ultra mikro, perdagangan kecil, pekerja lepas, ataupun aktivitas ekonomi rumah tangga dengan perlindungan sosial minim.
Acuviarta menyebut tingginya proporsi informal sebagai tantangan struktural. Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian daerah yang masih berlapis: satu sisi memiliki industri besar yang tumbuh, namun di sisi lain terdapat kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup pada usaha kecil tanpa kualitas pekerjaan yang stabil.
"Jika lebih dari separuh pekerja berada di informal, berarti mereka hidup dalam ketidakpastian pendapatan. UMKM-Kop harus menjadi kendaraan mobilitas ekonomi agar mereka naik kelas,” kata dia.
Sinergi UMKM dengan Sektor Informal
Ia menilai sinergi UMKM dengan kelompok usaha informal perlu dirancang secara lebih agresif. Fokus penguatan bisa dilakukan lewat akses pembiayaan mikro, digitalisasi usaha sederhana, dan pembentukan koperasi berbasis komunitas kerja sehari-hari.
Catatan lain yang mencuat adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka pada lulusan SMK. Meski dirancang sebagai pendidikan vokasi yang siap kerja, kapasitas pasar tenaga kerja tidak menyerap lulusan SMK secara optimal. Banyak lulusan justru tersangkut dalam masa tunggu panjang, sementara sebagian memilih pekerjaan di sektor informal tanpa keterampilan yang terpakai.
Peluang dan Peringatan untuk Pemuda
Acuviarta menilai situasi ini sebagai peluang sekaligus peringatan. Ia menyebut UMKM-Kop dapat menjadi ruang pembentukan wirausaha muda berbasis keahlian teknis.
“SMK itu punya modal keterampilan. Tantangannya hanya pada kemampuan mengemas keterampilan itu menjadi unit usaha yang bernilai ekonomi. Di titik ini, UMKM bisa berperan signifikan,” katanya.
Upaya yang direkomendasikan meliputi inkubasi wirausaha, pendampingan pemasaran digital, hingga pelatihan manajemen usaha yang langsung relevan dengan kebutuhan pasar. Menurut Acuviarta, pola pembinaan ini lebih efektif dibanding menunggu penyerapan tenaga kerja industri yang sering berjalan lambat.
“Kalau menunggu industri menyerap lulusan SMK, tidak akan pernah cukup. Maka jalur kewirausahaan perlu diperkuat,” jelasnya.
Peran Strategis UMKM dalam Transformasi Ekonomi
Melihat keseluruhan struktur ketenagakerjaan Jabar, Acuviarta menegaskan UMKM-Kop merupakan pilar paling strategis dalam transformasi ekonomi daerah. Penguatan UMKM dianggap tidak semata-mata soal pemberdayaan, tetapi fondasi penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan ketimpangan produktivitas, dan percepatan formalitas ekonomi.
“UMKM sudah terbukti menjadi rumah bagi sebagian besar pekerja Jabar. Tugas kita bukan menebak perannya, tetapi mempercepat penguatan sistemiknya. Jika ini dilakukan, dampak ekonominya akan terasa langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutup Acuviarta.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar