aiotrade, BANDUNG—Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa Barat pada triwulan III 2025 menunjukkan penurunan yang lebih dalam. Dorongan pembiayaan untuk mendorong aktivitas ekonomi belum kembali ke jalur normal. Situasi ini menjadi fokus utama dalam Bisnis Indonesia Group Conference yang diselenggarakan di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa tren tersebut perlu segera direspons oleh seluruh pihak terkait agar tidak menghambat laju pemulihan ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan III 2025 mencapai 3,78% secara tahunan (year-on-year), yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka ini berada di bawah target nasional sebesar 8% hingga 11%, menunjukkan adanya tekanan signifikan pada sektor intermediasi perbankan.
Herman menyebutkan bahwa perlambatan terjadi karena kredit modal kerja (KMK) mengalami kontraksi lebih dalam dibanding periode sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, menurunkan aktivitas produksi, atau memperketat perencanaan arus kas. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya penggunaan bauran kebijakan yang lebih agresif agar permintaan kredit dapat kembali meningkat. Dunia usaha membutuhkan kepastian, terutama terkait stabilitas biaya produksi dan daya beli masyarakat.
Tanpa dorongan kredit yang kuat, pemulihan ekonomi bisa terhambat di berbagai sektor. "Intermediasi harus kembali optimal. Perbankan jangan terlalu berhati-hati, dunia usaha pun jangan terlalu menunggu situasi sempurna," ujarnya di hadapan para pelaku industri dan pengamat ekonomi yang hadir.
Salah satu jenis pembiayaan yang menunjukkan penguatan adalah kredit investasi. Sinyal ini menunjukkan bahwa ada kelompok pelaku usaha yang masih berani menambah aset jangka panjang untuk mengejar peluang pertumbuhan. Namun, Herman mengingatkan bahwa tren ini belum cukup kuat untuk menahan perlambatan di sektor lain.
Kinerja kredit rumah tangga mulai termoderasi, seiring melemahnya konsumsi masyarakat. Sementara itu, kredit untuk UMKM masih terkontraksi, menandakan tekanan terbesar berada pada pelaku usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dari sisi sektoral, perlambatan kredit paling terasa di jasa dan perdagangan besar serta eceran. Dua sektor ini biasanya responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Melemahnya penyaluran kredit di sektor perdagangan menunjukkan pelambatan arus barang di lapangan, sedangkan penurunan kredit jasa menunjukkan terbatasnya permintaan atas berbagai aktivitas pendukung bisnis.
"Kondisi tersebut harus dijadikan indikator peringatan dini untuk menghindari stagnasi ekonomi pada awal 2026," ujarnya.
Berbeda dari sisi kredit, dana pihak ketiga (DPK) bank umum mencatat pertumbuhan lebih tinggi. DPK meningkat 4,65% secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,53%. Peningkatan terutama berasal dari kenaikan komponen giro, baik korporasi maupun pemerintah. Herman menilai bahwa meningkatnya likuiditas perbankan sebenarnya memberikan ruang bagi penyaluran kredit yang lebih agresif.
Namun, likuiditas yang melimpah belum bergerak maksimal ke sektor riil, menandakan adanya gap antara kecenderungan bank menjaga kualitas aset dan kebutuhan pembiayaan dunia usaha. Ia mendorong perbankan memanfaatkan momentum penguatan DPK untuk memperluas pembiayaan, terutama kepada pelaku UMKM yang mengalami kontraksi. Menurutnya, UMKM tidak boleh dibiarkan menanggung tekanan sendiri.
Akses pembiayaan yang lebih fleksibel dapat memperkuat rantai pasok dan mencegah penurunan permintaan domestik yang lebih tajam. Herman juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan, termasuk mempercepat digitalisasi layanan agar proses penyaluran kredit lebih efisien.
Herman menutup paparannya dengan pesan optimistis. Jawa Barat memiliki kekuatan ekonomi besar dan daya tahan tinggi terhadap guncangan. Tantangannya saat ini terletak pada kecepatan adaptasi semua pihak dalam mengembalikan ritme kredit ke level sehat.
"Kita tidak bisa menunggu. Ekonomi daerah membutuhkan energi baru. Perbankan, pemerintah, dan dunia usaha harus berjalan beriringan," ujarnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar