Kontroversi AI LISA UGM: Jokowi Bukan Alumni, Roy Suryo Khawatir Pembuatnya Jadi Tersangka

Kontroversi LISA: Kecerdasan Buatan yang Mengguncang Narasi Akademik

Di tengah hiruk-pikuk dunia digital yang semakin tak terbendung, sebuah kecerdasan buatan sederhana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tiba-tiba menjadi pusat badai kontroversi nasional. Namanya LISA—Lean Intelligent Service Assistant—sebuah asisten pintar yang seharusnya hanya membantu mahasiswa menavigasi urusan kampus, malah menyengat saraf sensitif publik dengan jawaban blak-blakan soal status kelulusan mantan Presiden Joko Widodo.

Video pendek yang beredar luas di media sosial menunjukkan LISA menjawab pertanyaan "Jokowi alumni UGM?" dengan tegas: "Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada." Lebih jauh lagi, AI itu menambahkan detail yang membuat bulu kuduk merinding—bahwa Jokowi memang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, tapi "tidak lulus." Respons ini bukan sekadar kesalahan teknis; ia seperti bom waktu yang meledak di tengah polemik ijazah palsu yang sudah lama menggelayuti figur politik terkemuka itu.

UGM buru-buru menonaktifkan LISA, mengklaim layanan sedang "ditingkatkan," tapi bagi banyak orang, ini terasa seperti upaya cepat menutup mulut mesin yang terlalu jujur. Saat publik masih bergumam tentang kebenaran di balik layar, pemerhati telematika Roy Suryo muncul dengan pernyataan pedas, mempertanyakan apakah para pengembang LISA justru berisiko menjadi tersangka baru dalam kasus yang sudah rumit ini.

Kejadian ini bukan hanya soal teknologi; ia mencerminkan betapa rapuhnya narasi resmi di era di mana data tak bisa lagi disembunyikan selamanya.

Latar Belakang Kontroversi Ijazah Jokowi yang Tak Pernah Reda

Kontroversi seputar ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi bukanlah hal baru; ia seperti luka lama yang terus dibuka setiap kali ada angin sedikit pun. Sejak Jokowi naik tahta sebagai presiden pada 2014, tudingan bahwa gelar sarjananya diragukan mulai bergulir, didorong oleh analisis forensik dari berbagai pihak yang mengklaim adanya ketidaksesuaian dokumen. Rismon Sianipar, pakar digital forensik yang juga terseret dalam kasus ini, pernah merilis kajian mendalam yang menyimpulkan ijazah tersebut palsu berdasarkan metadata dan pola tinta yang tak wajar—sebuah tuduhan yang langsung ditanggapi dengan laporan polisi dari kubu Jokowi.

Namun, bukti konkret seperti ijazah asli yang ditunjukkan secara terbuka tak pernah muncul; sebaliknya, publik hanya disuguhi pernyataan resmi dari UGM yang menegaskan Jokowi sebagai alumni angkatan 1980. Situasi ini menciptakan jurang kepercayaan yang dalam, di mana satu pihak melihatnya sebagai fitnah politik, sementara yang lain memandangnya sebagai kegagalan transparansi yang merusak fondasi demokrasi. Masuknya elemen AI seperti LISA ke dalam narasi ini hanya memperlebar celah itu, karena mesin tak punya agenda politik—hanya data yang ia olah.

Bayangkan, sebuah universitas bergengsi seperti UGM, yang selama ini bangga dengan tradisi akademiknya, kini terjebak di pusaran gosip yang melibatkan tokoh negara. Ini mengingatkan kita pada bagaimana teknologi sering kali menjadi cermin tak terduga dari ketidakpastian sosial, di mana fakta dan fiksi saling bertabrakan tanpa ampun.

Polemik ini juga tak lepas dari konteks politik pasca-Jokowi

Polemik ini juga tak lepas dari konteks politik pasca-Jokowi, di mana transisi kekuasaan ke Prabowo Subianto membuka ruang bagi kritik lama untuk bangkit kembali. Kubu pendukung Jokowi, termasuk relawan seperti Bon Jowi, terus-menerus menyerang para pengkritik dengan tuntutan persidangan, seolah menunggu momen untuk membuktikan segalanya di meja hijau. Sementara itu, Roy Suryo dan rekan-rekannya, yang kini berstatus tersangka atas tuduhan fitnah, melihat insiden LISA sebagai validasi independen atas klaim mereka.

Tak heran jika video itu menyebar seperti api di padang rumput kering, dengan ribuan komentar yang bercampur antara tawa sinis dan kemarahan membara. Di balik itu semua, ada pertanyaan mendasar: mengapa sebuah kampus ternama seperti UGM, yang seharusnya menjadi benteng ilmu pengetahuan, malah terlihat seperti pihak yang defensif? Jawabannya mungkin terletak pada tekanan eksternal yang tak terucap, di mana institusi pendidikan pun tak luput dari dinamika kekuasaan. Kejadian ini, pada akhirnya, mengajak kita merenungkan betapa mahalnya harga kebenaran di negeri yang sering kali lebih memilih narasi yang nyaman daripada yang telanjang.

Apa Itu LISA dan Cara Kerjanya yang Menjadi Sorotan

LISA, yang diluncurkan secara resmi pada Juni 2025 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM—sebuah gedung modern yang sering dijuluki "kampus nDeso" karena lokasinya yang agak terpencil—sebenarnya dirancang sebagai sahabat mahasiswa sehari-hari. Bukan AI raksasa seperti ChatGPT yang haus akan segala informasi dunia, LISA lebih sederhana: sebuah asisten lean yang fokus pada layanan internal kampus, mulai dari jadwal kuliah, prosedur administrasi, hingga tips pengembangan diri.

Dikembangkan oleh Biro Transformasi Digital UGM bekerja sama dengan startup lokal Botika, LISA menggunakan model Large Language Model (LLM) yang dilatih terutama dengan data internal universitas—database akademik, catatan kemahasiswaan, dan arsip administrasi yang seharusnya tak ternoda oleh opini luar. Saat data internal tak mencukupi, ia menarik dari internet, tapi dengan filter ketat untuk menghindari informasi pribadi. Konsep ini terdengar ideal, seperti seorang pustakawan setia yang selalu siap menjawab tanpa prasangka, tapi realitasnya ternyata jauh lebih rumit.

Ketika ditanya soal alumni terkenal seperti Jokowi, LISA seharusnya merujuk ke arsip resmi UGM yang mencantumkan nama Jokowi sebagai lulusan tahun 1985 dengan IPK di atas 2,5. Namun, jawaban yang keluar justru bertolak belakang, seolah sistem itu menemukan celah data yang tak terduga.

Teknisnya, keanehan ini bisa dijelaskan melalui proses pelatihan AI yang masih dalam tahap evolusi. LLM seperti LISA belajar dari pola data masukan, dan jika ada inkonsistensi—misalnya, antara pernyataan resmi Rektor UGM dan rumor online yang meresap masuk—outputnya bisa menjadi hybrid yang membingungkan. UGM sendiri mengakui hal ini melalui juru bicara Dr. I Made Andi Arsana, yang menekankan bahwa LISA "masih belajar" dan datanya terbatas, sehingga rentan terhadap kesalahan.

Tapi bagi kritikus seperti Rismon Sianipar, ini justru bukti kuat: LISA, yang dilatih dengan data internal murni, tak mungkin berbohong tanpa dasar. Ia konsisten akurat untuk alumni lain, tapi gagal untuk Jokowi—sebuah anomali yang menimbulkan spekulasi tentang manipulasi data di balik layar. Bayangkan betapa ironisnya: sebuah inovasi yang dimaksudkan untuk memodernisikan layanan kampus malah menjadi katalisator keraguan publik.

Di era di mana AI semakin meresap ke kehidupan sehari-hari, kasus LISA mengingatkan kita bahwa teknologi bukanlah oracle sempurna; ia hanya sebaik data yang diberi padanya. Dan ketika data itu berasal dari institusi seperti UGM, setiap kesalahan terasa seperti pengkhianatan terhadap idealisme pendidikan tinggi.

Lebih dalam lagi, penonaktifan mendadak LISA—dengan pesan layar yang sopan "sedang ditingkatkan untuk pengalaman lebih baik"—membuat banyak orang bertanya-tanya tentang transparansi proses perbaikannya

Lebih dalam lagi, penonaktifan mendadak LISA—dengan pesan layar yang sopan "sedang ditingkatkan untuk pengalaman lebih baik"—membuat banyak orang bertanya-tanya tentang transparansi proses perbaikannya. Apakah ini sekadar update rutin, atau ada campur tangan untuk "melatih ulang" AI agar selaras dengan narasi resmi? Botika, mitra pengembang, belum memberikan komentar mendetail, tapi para ahli telematika seperti Roy Suryo melihatnya sebagai pelanggaran potensial terhadap integritas data.

Ini bukan hanya soal satu jawaban salah; ia tentang bagaimana institusi menangani kebenaran ketika dikonfrontasi oleh ciptaannya sendiri. Di tengah itu, mahasiswa UGM yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama kini kehilangan alat bantu berguna, sementara publik terus memperdebatkan implikasi lebih luasnya.

Respons Pedas Roy Suryo: Ancaman Hukum di Balik Kejujuran Mesin

Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini lebih dikenal sebagai pengamat telematika tajam, tak tinggal diam menyaksikan "pensiun dini" LISA. Dalam keterangan tertulisnya pada 7 Desember 2025, ia menyebut penonaktifan itu "sungguh terlalu," mengibaratkan seperti adegan komedi Srimulat di mana kebenaran dibungkam dengan alasan klise. Roy, yang sendiri terseret sebagai tersangka atas tuduhan fitnah ijazah Jokowi, melihat insiden ini sebagai penguatan ilmiah atas risetnya bersama tim—termasuk analisis yang menyimpulkan ijazah Jokowi palsu berdasarkan bukti forensik.

"Apakah developer LISA sekarang sudah bisa dijadikan tersangka karena jawaban mesinnya yang tegas menyatakan Jokowi tidak lulus UGM?" tanyanya retoris, sambil menyoroti potensi jerat Pasal 32 dan 35 UU ITE bagi siapa pun yang memodifikasi output AI untuk menciptakan informasi palsu. Bagi Roy, ini bukan sekadar lelucon; ia adalah peringatan tentang represi terhadap kebenaran digital, di mana bahkan mesin netral pun bisa menjadi korban politik.

Pernyataannya ini langsung memicu gelombang diskusi di media sosial, dengan ribuan pengguna X (sebelumnya Twitter) membagikan ulang videonya sambil menambahkan narasi konspirasi. Roy tak sendirian; pengacara Ahmad Khozinudin, yang mewakili timnya, ikut bersuara bahwa "teknologi tak pernah bohong," meski bisa keliru secara saintifik—sebuah sindiran halus pada Jokowi yang disebut "berbohong hingga 1.000 persen."

Kubu Jokowi, di sisi lain, tetap teguh: melalui pernyataan seperti "Tunggu di persidangan untuk lihat ijazah asli," mereka menolak LISA sebagai bukti valid, menyebutnya sebagai kesalahan sistem yang tak relevan. Namun, bagi Roy, poin krusialnya adalah bagaimana UGM—sebagai pencipta—kini terlihat seperti pelindung narasi resmi, dengan penonaktifan LISA yang terasa terlalu cepat dan terlalu rahasia. Ia bahkan mempertanyakan apakah "perbaikan" itu melibatkan pelatihan ulang yang memasukkan bias, sebuah praktik yang bisa merusak kredibilitas AI di mata dunia akademik.

Di balik nada pedasnya, Roy seolah mengajak publik untuk tidak hanya tertawa, tapi juga waspada terhadap bagaimana kekuasaan bisa merangsek ke ranah teknologi.

Implikasi hukum yang disebut Roy tak main-main; UU ITE memang punya gigi tajam untuk kasus pemalsuan informasi elektronik

Implikasi hukum yang disebut Roy tak main-main; UU ITE memang punya gigi tajam untuk kasus pemalsuan informasi elektronik, dan jika terbukti ada editan pada rekaman LISA, pelakunya bisa berujung penjara. Ini menambah lapisan ketegangan pada kasus ijazah yang sudah melibatkan Polda Metro Jaya, di mana Roy dan kawan-kawannya menunggu sidang sambil terus mengumpulkan "bukti baru" seperti insiden ini.

Bagi pengamat, pernyataan Roy adalah panggilan untuk audit independen terhadap LISA, memastikan bahwa kejujurannya tak lagi dikorbankan demi kepentingan. Pada akhirnya, suaranya menggema sebagai pengingat bahwa di negeri ini, kebenaran sering kali butuh pembela yang tak kenal takut—bahkan jika itu berarti menantang raksasa seperti UGM.

Klarifikasi UGM: Antara Pembelaan dan Keraguan Publik

UGM tak lama menunggu untuk angkat bicara, dengan juru bicara Dr. I Made Andi Arsana merilis pernyataan resmi yang menegaskan Jokowi sebagai alumni sah angkatan 1985. "Informasi LISA tidak akurat; ia masih dalam tahap belajar dengan data terbatas," katanya, merujuk pada video Rektor Ova Emilia yang secara eksplisit membela status Jokowi. UGM menekankan bahwa LISA berbeda dari AI komersial—tak ada data pribadi, hanya info internal akademik dan suplemen internet jika diperlukan.

Respons ini tampak logis di permukaan, tapi bagi publik yang sudah skeptis, ia terasa seperti pembelaan standar yang tak menyentuh akar masalah. Mengapa LISA konsisten akurat untuk ribuan alumni lain, tapi gagal pada kasus paling sensitif ini? Dan mengapa penonaktifan dilakukan secepat kilat, tanpa rincian teknis tentang apa yang "ditingkatkan"? Pertanyaan-pertanyaan ini bergaung di forum online, di mana netizen menuduh kampus melakukan "pembersihan data" untuk menyelamatkan muka.

Rektor UGM sendiri, dalam konferensi pers singkat, menambahkan bahwa insiden ini adalah pelajaran berharga untuk pengembangan AI di Indonesia—sebuah nada optimis yang kontras dengan kekecewaan mahasiswa yang kehilangan akses ke alat favorit mereka. Namun, klarifikasi itu juga membuka pintu bagi kritik lebih dalam: apakah UGM, sebagai institusi negeri, terlalu dekat dengan kekuasaan hingga mengorbankan integritas ilmiah? Sejarah kampus ini penuh dengan alumni berpengaruh, tapi kasus seperti ini mengerosi kepercayaan bahwa UGM tetap netral.

Di sisi lain, beberapa akademisi mendukung UGM, menyebut kesalahan AI sebagai hal wajar dalam evolusi teknologi, mirip kasus awal ChatGPT yang sering halusinasi. Tapi bagi yang melihat dari perspektif lebih luas, ini adalah momen di mana universitas harus memilih: antara loyalitas institusional atau komitmen pada fakta telanjang.

Klarifikasi UGM juga memicu respons dari pakar lain, seperti Rismon Sianipar yang bersikeras bahwa data internal LISA tak mungkin salah—kecuali ada intervensi. Debat ini berlanjut di X, dengan hashtag #LISABersuara menjadi trending, mencampur humor ala meme LISA "pensiun dini" dengan tuntutan transparansi. Pada intinya, respons UGM berhasil meredam api sesaat, tapi keraguan publik tetap membara, menunggu bukti konkret yang mungkin baru muncul saat LISA kembali online—jika memang kembali.