KPK Beraksi Lagi: Bupati Lampung Tengah Ditangkap dalam OTT

Gelombang OTT KPK Terus Berjalan, Bupati Lampung Tengah Jadi Korban Baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa seorang kepala daerah. Kali ini, Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditangkap dalam operasi yang berlangsung pada Rabu malam. Penangkapan ini memperpanjang daftar panjang pejabat publik yang terkena imbas dari upaya KPK dalam menindak dugaan korupsi di berbagai lini pemerintahan.

Informasi mengenai penangkapan ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai kasus maupun barang bukti yang ditemukan belum diungkap ke publik. Fitroh menyampaikan bahwa Bupati Lampung Tengah telah diamankan oleh tim KPK. Namun, hingga saat ini, baik pimpinan KPK lainnya maupun Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum memberikan keterangan lebih dalam mengenai duduk perkara operasi tersebut.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ardito. Apakah ia akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepas jika tidak ditemukan bukti yang cukup.

OTT ini menjadi yang kedelapan sepanjang tahun 2025, menandai semakin intensnya langkah KPK dalam menindak praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. Berikut adalah rangkuman beberapa OTT yang dilakukan sepanjang tahun ini:

• Maret 2025: Operasi pertama dilakukan di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR setempat. Kuat dugaan, para pihak yang ditangkap terlibat suap proyek pembangunan di kabupaten tersebut.
• Juni 2025: KPK kembali melakukan penangkapan terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut. Kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu operasi terbesar karena melibatkan beberapa pihak penting di sektor infrastruktur.
• 7–8 Agustus 2025: Tim KPK bergerak di tiga wilayah sekaligus: Jakarta, Kendari, dan Makassar. OTT ini digelar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
• 13 Agustus 2025: KPK kembali melakukan OTT di Jakarta dalam perkara dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
• 20 Agustus 2025: Lembaga antikorupsi ini menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan kala itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Penangkapan pejabat tinggi kementerian tersebut menjadi salah satu OTT yang paling menyita perhatian publik.
• 3 November 2025: OTT keenam terjadi saat KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.
• 7 November 2025: OTT ketujuh menyasar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait kasus suap jabatan, proyek rumah sakit, dan dugaan gratifikasi.
• Rabu malam: OTT kedelapan terhadap Bupati Lampung Tengah menjadi sorotan baru. Banyak pihak menunggu perkembangan dalam 24 jam berikutnya untuk mengetahui status hukum Ardito.

Penangkapan demi penangkapan ini menunjukkan bahwa KPK masih menjalankan tugasnya secara aktif meski sering mendapat tekanan politik. Konsistensi lembaga ini dalam menindak pejabat publik menjadi sinyal penting akan bahaya laten korupsi yang terus mengancam tata kelola pemerintahan di Indonesia.