KPK Periksa Aswad Sulaiman Terkait Kasus Korupsi

Penyidikan Kasus Korupsi Mantan Bupati Konawe Utara Dihentikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi penghentian penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman. Hal ini dilakukan karena tidak ditemukannya kecukupan bukti untuk menuntut perkara tersebut.

"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dalam perkara tersebut," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (26/12/2025). Ia menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan menghentikan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007–2014.

Budi menambahkan bahwa setelah dilakukan pendalaman pada tahap penyidikan, tidak ditemukan kecukupan bukti untuk melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, KPK menerbitkan SP3 agar memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait.

Meskipun demikian, Budi menyatakan bahwa KPK tetap membuka peluang untuk menyidik kembali dugaan korupsi tersebut jika ada informasi baru yang diperoleh dari masyarakat.

"Jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini maka dapat menyampaikannya kepada KPK," katanya.

Latar Belakang Kasus

Sebelumnya, pada 4 Oktober 2017, KPK menetapkan Aswad Sulaiman selaku Penjabat Bupati Konawe Utara periode 2007–2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011–2016 sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan dan IUP (izin usaha pertambangan).

KPK menduga bahwa Aswad Sulaiman mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, KPK juga menduga bahwa Aswad Sulaiman selama periode 2007–2009 menerima dugaan suap hingga Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan.

Pemeriksaan Terhadap Saksi

Pada 18 November 2021, KPK sempat memeriksa Andi Amran Sulaiman (sekarang Menteri Pertanian) selaku Direktur PT Tiran Indonesia sebagai saksi kasus tersebut. Amran diperiksa oleh KPK mengenai kepemilikan tambang nikel di Konawe Utara.

Rencana Penahanan yang Gagal

Pada 14 September 2023, KPK berencana menahan Aswad Sulaiman. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena yang bersangkutan dilarikan ke rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap Aswad Sulaiman masih dalam tahap evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kesimpulan

Meskipun penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Aswad Sulaiman telah dihentikan, KPK tetap terbuka terhadap informasi baru yang bisa memperkuat tuntutan hukum. Proses ini menunjukkan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi di wilayah Konawe Utara.