KPK Selidiki Kasus Pemerasan Rp26,2 Miliar oleh 43 Personel Polri

Koalisi ICW dan KontraS Laporkan 43 Anggota Polri ke KPK Terkait Dugaan Pemerasan

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melaporkan 43 personel Polri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan senilai Rp26,2 miliar. Laporan tersebut mencakup empat kasus berbeda, mulai dari penanganan perkara pembunuhan hingga transaksi jual beli jam tangan. Proses ini dilakukan setelah koalisi menilai bahwa penanganan internal Polri tidak memberikan efek jera.

Empat Kasus Dugaan Pemerasan

Dalam laporan resmi yang disampaikan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/12/2025), ICW dan KontraS mengungkapkan adanya empat dugaan kasus pemerasan yang melibatkan anggota Polri. Keempat kasus tersebut antara lain:

• Penanganan perkara pembunuhan
• Penyelenggaraan konser Djakarta Warehouse Project (DWP)
• Kasus pemerasan antara remaja dan aparat kepolisian di Semarang, Jawa Tengah
• Dugaan pemerasan terkait transaksi jual beli jam tangan

Menurut Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, laporan ini dibuat berdasarkan temuan, dokumen pendukung, serta hasil pemantauan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut pola pemerasan menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Total nilai dugaan pemerasan mencapai Rp26,2 miliar, yang menurutnya bukanlah angka kecil.

Sanksi Etik Dinilai Tidak Efektif

ICW dan KontraS menilai bahwa mekanisme penegakan etik di internal Polri belum cukup untuk menangani dugaan kejahatan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Wana menegaskan bahwa sanksi etik tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh dugaan pemerasan tersebut. Ia menilai bahwa jika hanya berhenti pada sanksi etik, maka ada risiko normalisasi praktik korupsi dan pemerasan.

Ia juga menilai bahwa pelibatan KPK sebagai lembaga independen menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas penegakan hukum. Menurutnya, laporan ini bukan semata-mata untuk menghukum individu, tetapi juga untuk mendorong perbaikan sistemik.

Landasan Hukum Pelaporan

Dalam dokumen laporannya, koalisi masyarakat sipil merujuk pada Pasal 11 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Wana menilai bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri masuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena melibatkan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

Dorongan Reformasi Polri

Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator Badan Pekerja KontraS, menegaskan bahwa pelaporan ini juga merupakan bagian dari upaya mendorong reformasi di tubuh Polri. Ia berharap kasus ini tidak dilihat sebagai serangan terhadap institusi, melainkan sebagai momentum pembenahan. “Ini adalah upaya agar kepolisian bisa melakukan perbaikan secara serius,” ujarnya.

Menurut Dimas, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada keberanian negara menindak pelanggaran di internalnya sendiri. Ia berharap langkah ini dapat menjadi preseden positif dalam pemberantasan korupsi, nepotisme, dan pemerasan.

Proses Penelaahan Awal oleh KPK

KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo memastikan akan melakukan telaah awal dan verifikasi data untuk menentukan langkah penindakan hukum selanjutnya terkait laporan tersebut. Budi menjelaskan bahwa proses ini bertujuan untuk memastikan validitas informasi dan kelengkapan data yang disampaikan oleh para pelapor.

“Terkait laporan aduan masyarakat yang disampaikan oleh ICW dan KontraS, tentu akan kami lakukan telaah awal terlebih dahulu. Informasi yang disampaikan akan dicek validitasnya, apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti atau tidak,” ujar Budi.

Menurut Budi, penelaahan awal merupakan prosedur standar dalam setiap laporan yang masuk ke KPK. Setelah tahap ini, laporan akan masuk ke fase verifikasi dan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah terdapat bukti permulaan yang cukup.

Keterbatasan Informasi Publik

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa proses dan hasil sementara dari penelaahan tersebut tidak bisa dipublikasikan secara terbuka. Informasi terkait substansi laporan, hasil verifikasi, hingga analisis internal termasuk kategori informasi yang dikecualikan.

“Setiap progres tentu akan disampaikan secara khusus kepada pihak pelapor. Namun, materi laporan dan hasil telaahnya merupakan informasi tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Budi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan dugaan pemerasan yang melibatkan puluhan anggotanya tersebut. Redaksi Grup Tribunnews.com masih berupaya meminta klarifikasi dan pernyataan dari pihak kepolisian.