KPK Siap Terapkan Pasal Suap dalam Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Buru Anggota Dewan Lain

KPK Perluas Penyidikan Kasus Dana CSR BI-OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pasal lain dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, kasus tersebut telah menjerat dua anggota Komisi XI DPR RI periode 20192024, yaitu Satori dan Heri Gunawan, dengan dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penerapan pasal baru sangat bergantung pada perkembangan penyidikan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. "Kemungkinan tentu selalu terbuka karena ini kan masih jadi pintu awal dari dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari sana kita bisa melihat apakah kemudian juga ada fakta-fakta yang bisa menjadi bukti baru untuk kemungkinan pengembangan penyidikan," kata Budi kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Penyidik KPK saat ini tengah mendalami motif spesifik di balik pemberian dana jumbo berkedok CSR tersebut. Fokus utama penyidikan adalah menelusuri kaitan antara peran BI dan OJK sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI dengan aliran dana yang masuk ke kantong pribadi para legislator. Jika ditemukan bukti adanya kesepakatan transaksional atau penyalahgunaan wewenang yang bersifat aktif untuk memuluskan anggaran, konstruksi hukum bisa bergeser atau bertambah dari sekadar penerimaan gratifikasi menjadi tindak pidana suap.

"Ini yang masih terus didalami, termasuk dalam proses-proses BI-OJK ini sebagai mitra dari Komisi XI DPR RI. Nah, ini kaitannya (pemberian) seperti apa," ujar Budi.

Selain potensi penambahan pasal, KPK juga memberi sinyal keras mengenai pengembangan tersangka baru. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan prinsip equality before the law. Ia menginstruksikan penyidik untuk memanggil seluruh anggota Komisi XI DPR periode terkait yang diduga turut menikmati aliran dana serupa. Hal ini merespons pengakuan tersangka yang menyebut bahwa dana CSR tersebut diklaim sebagai kegiatan sosialisasi dapil yang diterima oleh seluruh anggota Komisi XI.

"Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum, seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Idealnya penyidik segera memanggil mereka agar ada kepastian hukum," tegas Tanak.

Dalam perkara ini, Satori (Fraksi NasDem) dan Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2025. Keduanya dijerat Pasal 12 B UU Tipikor tentang Gratifikasi dan UU TPPU. Heri Gunawan diduga menerima total Rp 15,86 miliar, sementara Satori menerima Rp 12,52 miliar. Modus yang digunakan adalah mencairkan dana CSR untuk kegiatan sosial fiktif melalui yayasan binaan, yang kemudian dananya dialihkan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian tanah, bangunan, kendaraan mewah, hingga modal usaha.

KPK memastikan berkas perkara keduanya sedang dalam tahap perampungan dan penahanan akan dilakukan dalam waktu dekat untuk kepentingan pelimpahan ke pengadilan.

Proses Penyidikan dan Pengembangan Kasus

Pengembangan kasus ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk meneliti hubungan antara lembaga BI dan OJK dengan anggota DPR. Penyidik KPK berupaya memperjelas bagaimana dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial justru dialihkan ke pihak-pihak tertentu. Proses ini mencakup pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis aliran dana yang terjadi.

Beberapa poin penting yang sedang diteliti antara lain:

• Apakah ada indikasi kesepakatan antara BI dan OJK dengan anggota DPR dalam pemberian dana CSR?
• Bagaimana mekanisme pengajuan dan realisasi dana CSR yang digunakan untuk kegiatan sosial fiktif?
• Apakah ada indikasi adanya penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen?

Selain itu, KPK juga melakukan investigasi terhadap yayasan binaan yang digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan dana CSR. Yayasan tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya.

Tindakan Hukum yang Akan Diambil

Dalam beberapa waktu ke depan, KPK akan memproses berkas perkara Satori dan Heri Gunawan secara lebih lanjut. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil anggota Komisi XI DPR lainnya yang diduga terlibat dalam penerimaan dana CSR. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.