Krisis Koalisi Muncul, PM Thailand Bubar Parlemen

Pembubaran Parlemen dan Pemilu Lebih Cepat di Thailand

Pembubaran parlemen oleh Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menjadi langkah yang memicu pemilu lebih cepat. Keputusan ini diambil setelah partai pendukung pemerintah mengancam menarik dukungan, sehingga mendorong Anutin untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui rekomendasi pembubaran 500 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Secara hukum, tindakan ini merupakan formalitas yang diperlukan sebelum pemilu dapat digelar.

Berdasarkan aturan Thailand, pemilu harus dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hingga 60 hari setelah pembubaran parlemen. Dengan demikian, pemungutan suara kemungkinan akan berlangsung pada akhir Januari 2026.

Langkah pembubaran parlemen muncul di tengah spekulasi bahwa Peoples Party, yang memberikan dukungan bersyarat terhadap pemerintahan Anutin, akan mengajukan mosi tidak percaya. Partai tersebut marah setelah upayanya untuk memperkuat peran legislator terpilih dalam amandemen konstitusi kembali diblokir. Jika diajukan, mosi tersebut hampir pasti akan menggulingkan koalisi Anutin.

Ekonomi Thailand saat ini tertinggal dari negara tetangga. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,2% pada kuartal lalu, dengan tekanan yang berasal dari ketidakstabilan politik dan konflik perbatasan yang terus berlangsung. Banjir besar di wilayah selatan serta tarif AS diperkirakan akan semakin membebani pertumbuhan ekonomi.

Tekanan makro tersebut terlihat di pasar keuangan. Potensi stagnasi kebijakan menjelang pemilu diperkirakan memperburuk arus keluar modal asing. Hingga saat ini, lebih dari US$3 miliar telah ditarik dari saham Thailand sepanjang 2025.

Pemulihan indeks SET dari titik terendah pertengahan tahun mulai memudar akibat aksi jual besar oleh investor domestik. Bursa Thailand bahkan menjadi salah satu pasar berkinerja terburuk di dunia tahun ini, dengan penurunan sekitar 13% dalam 12 bulan terakhir.

Sementara itu, mata uang baht tampil lebih baik, menguat lebih dari 7% terhadap dolar AS. Kenaikan ini didorong oleh pelemahan greenback, surplus transaksi berjalan Thailand, serta korelasi kuat antara baht dan harga emas yang melonjak sepanjang 2025.

Konflik Perbatasan dengan Kamboja

Keputusan mempercepat pemilu juga terjadi di tengah memanasnya konflik perbatasan dengan Kamboja. Konflik ini telah menewaskan hampir selusin tentara Thailand dan memaksa sekitar 400.000 warga mengungsi dari daerah perbatasan.

Anutin, yang menjadi perdana menteri ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir pada September lalu, mengambil sikap keras terhadap Kamboja untuk menggalang sentimen nasionalis yang diyakini dapat menguntungkan partainya dalam pemilu. Ia juga mendapat kritik atas respons yang lamban terhadap banjir terburuk dalam beberapa dekade di wilayah selatan.

Menurut Titipol Phakdeewanich, pengajar ilmu politik Universitas Ubon Ratchathani, strategi mempercepat pemilu bisa menjadi keuntungan bagi Anutin. "Dia memobilisasi dukungan melalui sentimen nasionalisme, dan popularitasnya meningkat. Jika ditunda lebih lama, momentum itu bisa memudar," ujarnya.

Tekanan Global dari Trump

Namun tekanan global terhadap Thailand juga meningkat. Presiden AS Donald Trump menyatakan berencana menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk menghentikan konflik, seperti yang ia klaim berhasil dilakukan beberapa bulan lalu dengan memanfaatkan kekuatan perjanjian dagang.

Pemilu mendatang diperkirakan menjadi pertarungan utama antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dan Peoples Party yang dipimpin Natthaphong Ruengpanyawut, blok terbesar di parlemen. Taruhannya adalah apakah salah satu kubu mampu meraih mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur pendek yang menahan laju ekonomi Thailand selama bertahun-tahun.

Anutin naik ke tampuk kekuasaan melalui kesepakatan dengan Peoples Party yang menuntut dukungan terhadap amandemen konstitusi serta pembubaran parlemen dalam waktu empat bulan. Namun Peoples Party kehilangan dukungan publik setelah berkoalisi dengan Anutin. Hal tersebut menjadi kemunduran besar bagi partai penerus kelompok politik yang memenangkan pemilu 2023 tetapi diblokir dari kekuasaan.

Kericuhan terjadi di parlemen pada Kamis malam ketika legislator Bhumjaithai dan senator konservatif menolak klausul yang memberi legislator terpilih peran lebih besar dalam amandemen konstitusi. Anutin tidak menepati kesepakatan, ujar Natthaphong.

Anutin sendiri naik ke tampuk kekuasaan setelah Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai dicopot oleh Mahkamah Konstitusi atas penanganan konflik perbatasan dengan Kamboja. Keluarga Shinawatra telah lama mendominasi politik Thailand, dengan ayah dan bibinya juga tersingkir melalui kudeta dan putusan pengadilan.

Sebagai perdana menteri, Anutin meluncurkan bantuan tunai dan stimulus ekonomi lainnya di tengah pelemahan ekonomi yang terkontraksi 0,6% pada kuartal ketiga secara kuartalan, dipicu oleh lemahnya output manufaktur dan kedatangan wisatawan.