Kritik PDIP: Jokowi Dianggap Tidak Bertanggung Jawab atas Masalah Bandara IMIP Morowali

Kritik PDIP: Jokowi Dianggap Tidak Bertanggung Jawab atas Masalah Bandara IMIP Morowali

Guntur Romli Menyatakan Jokowi Cuci Tangan Soal Bandara IMIP

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, secara terbuka menyebut Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), mencuci tangan terkait keberadaan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara IMIP kini menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pembangunannya.

Beberapa waktu lalu, muncul isu bahwa Jokowi pernah meresmikan bandara yang difungsikan sebagai landasan penerbangan khusus untuk mendukung kebutuhan industri dan logistik dalam kawasan IMIP. Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh Jokowi. Saat menjadi Presiden RI, Jokowi menegaskan bahwa ia hanya pernah meresmikan satu bandara di Morowali, yaitu Bandara Maleo yang dibangun pemerintah.

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," kata Jokowi pada Jumat (28/11/2025), dikutip dari Kompas.com. Ia menambahkan bahwa seingatnya, yang ia resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali dan itu dibangun oleh pemerintah.

Jokowi mengatakan ia lupa kapan meresmikan Bandara Maleo tersebut. Pihaknya hanya meyakini Bandara IMIP bukan proyek pemerintah. "Tahun berapanya (meresmikan Bandara Maleo) saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta."

Menurut Jokowi, semua hal yang tidak baik selalu ditarik kepadanya. "Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya," demikian klarifikasi Jokowi.

PDIP: Jokowi Cuci Tangan

Berdasarkan pernyataan Jokowi tersebut, Guntur Romli memberikan kritik tajam. Ia menilai klarifikasi Jokowi adalah upaya cuci tangan atas polemik yang terjadi. Kritik itu disampaikan oleh Guntur Romli, dilansir dari Kompas TV yang tayang Selasa (2/12/2025).

Berdasarkan data-data pemberitaan lampau, Guntur Romli menyebut bahwa Jokowi memang sempat meresmikan PT IMIP pada tahun 2015. Dengan demikian, Jokowi tentu meresmikan proyek tersebut termasuk bandaranya. Sebab, di dalam proyek tersebut, ada bandara yang dilakukan untuk bolak-balik perjalanan bisnis.

"Pernyataan Pak Jokowi itu merupakan bentuk cuci tangan yang menggelikan karena kalau kita baca berita ya, PT IMIP itu kan diresmikan oleh Jokowi tahun 2015 dan salah satu fasilitas dari PT tersebut adalah bandara."
"Jadi ada orang yang meresmikan PT tapi tidak ngaku meresmikan bandaranya. Ini ibarat ada orang yang meresmikan mal, tapi bilang saya enggak meresmikan toiletnya. Padahal, itu bagian dari fasilitas di area tersebut," kata Guntur Romli.

Menurutnya, klarifikasi Jokowi justru membuat publik semakin penasaran siapa dan apa tujuan bandara itu dibuat. Di sisi lain, PDIP sangat mengapresiasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto, dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang telah mencabut izin internasional bandara tersebut.

Pihaknya menyarankan pemerintah mengusut tuntas siapa sosok-sosok yang diuntungkan dalam pendirian bandara tersebut. Ia khawatir selama 10 tahun rakyat dan negara kecolongan terkait pendirian bandara itu.

"Maka cuci tangan itu semakin mencurigakan, karena itu pemerintah yang sudah mencabut izin internasional bandara tersebut kami apresiasi."
"Tapi itu tidak cukup, harus dilakukan investigasi siapa saja yang selama ini pihak-pihak yang diuntungkan. Apakah bisa disebut selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kecolongan? masa iya negara 10 tahun kecolongan terkait PT tersebut," lanjutnya.

Guntur Romli meyakini ada sosok-sosok orang dekat Jokowi yang ikut terlibat dalam pendirian bandara tersebut. "Kalau memang ada keterlibatan atau ada kesalahan berharap Pak Jokowi juga bertanggung jawab."
"Informasi yang kami dengar, ada dugaan keterlibatan orang-orang sekitar Jokowi terkait bandara tersebut. Kami mendengar informasi itu, makanya perlu investigasi agar ada kepastian terkait masalah tersebut karena ini betul kata Menteri Pertahanan, ini bentuk dari pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ini seperti republik dalam republik dan itu sangat membahayakan," tegas Guntur Romli.


Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan