Lampung Tengah di Persimpangan: Apakah Komang Koheri Bisa Selamatkan Stabilitas?

Peran Wakil Bupati Lampung Tengah di Tengah Krisis Korupsi

Setelah sejumlah bupati sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi, kini perhatian publik beralih ke Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri. Pria yang berasal dari Bali ini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha beras sukses, tetapi juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Kini, ia menjadi sosok utama yang diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan dan memacu pembangunan ekonomi di tengah situasi yang kompleks.

Ardito Wijaya, Bupati Lampung Tengah, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi fee proyek senilai miliaran rupiah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Desember 2025. Kasus ini terkait penggunaan dana untuk pelunasan utang pasca-kampanye Pilkada 2024. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, sedang diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Lampung atas dugaan pelanggaran UU No. 20/2023 terkait rekrutmen 387 tenaga honorer. Dengan sejumlah pimpinan utama terjebak dalam kasus hukum, tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan kini berada di tangan Komang Koheri.

Komang Koheri bukan orang asing dalam dunia ekonomi maupun birokrasi. Lulusan ekonomi ini memulai kariernya dari dunia usaha, khususnya di sektor beras, sebelum bergerak masuk ke dunia politik sebagai Wakil Bupati. Keahliannya di bidang ekonomi diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik, memastikan kelancaran proyek pembangunan, serta menjaga pemerataan ekonomi di Lampung Tengah.

Namun, tantangan yang dihadapi Komang Koheri tidaklah ringan. Lampung Tengah tercatat sebagai wilayah rawan korupsi dengan sejarah panjang penyalahgunaan wewenang. Tiga bupati sebelumnya Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan Ardito Wijaya semuanya terseret dalam kasus tipikor dengan modus yang berbeda-beda, mulai dari pengalihan dana publik hingga suap proyek. Krisis struktural ini membuat tugas Komang Koheri bukan sekadar administratif, tetapi juga menuntut integritas dan strategi pengawasan ketat agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.

Masyarakat, akademisi, dan pengamat politik menyoroti peran Komang Koheri sebagai penentu masa depan Lampung Tengah. Apakah Wakil Bupati sekaligus pengusaha ini mampu menahan laju kerusakan birokrasi dan menjaga amanah publik? Atau justru tekanan struktural dan sejarah korupsi akan membuat tugasnya lebih berat daripada yang terlihat?

Lampung Tengah kini berada di persimpangan: apakah krisis birokrasi akan terus berulang, atau Komang Koheri mampu menjadi figur yang mampu menepis lingkaran korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik?

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Dalam situasi seperti ini, kompetensi dan kepemimpinan Komang Koheri menjadi sangat penting. Ia memiliki latar belakang bisnis yang kuat, yang bisa menjadi modal untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif. Namun, kemampuan tersebut harus didukung oleh sikap transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

• Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilakukan secara benar dan sesuai regulasi.
• Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan agar ada kesadaran bersama terhadap korupsi.
• Menjalin kerja sama dengan lembaga anti-korupsi dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi.

Selain itu, penting juga untuk membangun budaya birokrasi yang bersih dan profesional. Hal ini bisa dimulai dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara tentang etika dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan semua upaya tersebut, harapan besar ditempatkan pada Komang Koheri sebagai pemimpin yang mampu membawa Lampung Tengah melewati krisis saat ini dan menuju masa depan yang lebih baik.