Langkah Pemulihan Pendidikan di Sumatera: Pembelajaran Darurat hingga Bebas UKT

Upaya Pemerintah dalam Memulihkan Sektor Pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah memberikan dampak serius pada sektor pendidikan. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk memulihkan kondisi pendidikan di tiga provinsi tersebut. Berikut adalah rangkuman upaya yang dilakukan.

Pembelajaran Darurat

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa banyak sekolah di Sumatera yang terdampak banjir masih belum dapat menggelar kegiatan pembelajaran. Ia menjelaskan bahwa dari sisi kebijakan pembelajaran, 52 kabupaten-kota terdampak mengalami gangguan dengan komposisi yang berbeda.

Di Aceh, terdapat 15 kabupaten/kota yang belum bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sementara tiga wilayah lainnya mulai membuka sekolah secara bertahap. Di Sumatera Utara, dua wilayah masih belum bisa menyelenggarakan pembelajaran, sedangkan dua wilayah lainnya baru dapat menjalankan sebagian kegiatan belajar.

Untuk menanggapi situasi ini, pihaknya mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat dengan berbagai skema mulai 8 Desember 2025. Skema tersebut mencakup pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa di sekolah terdekat yang tidak terdampak, penerapan jadwal belajar fleksibel, serta pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan.

Selain itu, pendampingan bagi guru dan relawan pendidikan terus dilakukan guna memastikan proses belajar mengajar di tenda-tenda darurat tetap berjalan. Terkait pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), Mu’ti meminta pemerintah daerah di ketiga wilayah untuk menyesuaikan jadwal sesuai kondisi pascabencana. Ia menegaskan bahwa kewenangan penentuan jadwal UAS diserahkan kepada pemda karena dinilai lebih memahami situasi masing-masing daerah setelah banjir dan longsor.

Bebaskan UKT Terdampak Bencana

Sedangkan untuk pendidikan tinggi, Kemendiktisaintek tengah merumuskan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana. Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman menjelaskan bahwa pemberian pembebasan UKT 1 sampai 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak.

Rangkaian rencana aksi pada tahap pemulihan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Januari 2026 dengan menggunakan anggaran tahun berjalan. Selain kebijakan pembebasan UKT, terdapat enam rencana aksi lain yang akan dijalankan Kemendiktisaintek.

Pertama, penyediaan dapur umum di sejumlah kampus terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, khususnya bagi mahasiswa yang terdampak langsung maupun berasal dari keluarga terdampak. Kedua, penerapan pengaturan Ujian Akhir Semester (UAS) yang lebih fleksibel bagi kampus maupun mahasiswa yang terdampak bencana. Ketiga, penggalangan bantuan kebutuhan mendesak melalui kampus-kampus di wilayah terdampak, meliputi makanan, pakaian, penjernih air bersih, hingga pengiriman tenaga kesehatan. Keempat, pembentukan tim psikososial untuk mendampingi dosen, mahasiswa, dan masyarakat terdampak.

Rencana aksi kelima mencakup penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran untuk membantu pemulihan proses belajar mengajar. Terakhir, pemerintah menyiapkan langkah pemulihan infrastruktur pendidikan dan fasilitas sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang.

Siapkan Rp 75,9 Miliar untuk Bantu Mahasiswa Terdampak

Kemendiktisaintek juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75.986.474.452 untuk membantu biaya hidup mahasiswa dan dosen terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Wamendiktisaintek Fauzan menjelaskan bahwa pemberian bantuan biaya hidup juga menjadi salah satu langkah yang disiapkan pemerintah untuk menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pendidikan tinggi di Sumatera.

Kemendiktisaintek meluncurkan program pengabdian kepada masyarakat dalam skema tanggap darurat bencana, dengan total pendanaan mencapai Rp 46.535.820.000. Berdasarkan data Kemendiktisaintek per 6 Desember pukul 21.00 WIB, terdapat 60 perguruan tinggi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Rinciannya meliputi empat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 27 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Aceh, satu PTN dan 13 PTS di Sumatera Utara, serta sembilan PTN dan enam PTS di Sumatera Barat.

Fauzan menjelaskan bahwa sebagian besar aktivitas belajar mengajar di kampus-kampus tersebut terhenti akibat akses yang terputus, kondisi lingkungan kampus yang terdampak, serta banyaknya sivitas akademika yang harus mengungsi. Secara keseluruhan, terdapat 1.306 dosen dan 18.824 mahasiswa yang menjadi korban terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Data Kemendiktisaintek juga menunjukkan kerusakan sarana dan prasarana pendidikan cukup luas, mencakup ruang kelas, perangkat komputer dan laptop, bangunan dan ruang belajar yang rusak atau ambruk, jaringan listrik dan internet yang terputus, akses jalan tertutup, serta kerusakan fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium.

"Ini adalah kondisi identifikasi yang selama ini kita lakukan dalam skema tahap penanggulangan darurat," ujar Fauzan.