Presiden Prabowo Subianto Beri Persetujuan untuk Pemanfaatan Lumpur Pasca-Banjir di Aceh
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah di Aceh Tamiang, menyampaikan bahwa material lumpur hasil pengerukan sungai dan pembersihan permukiman pasca-bencana banjir ternyata menarik minat pihak swasta. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam rapat yang digelar pada Kamis (1/1/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat proses normalisasi sungai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah terdampak.
Lumpur yang menumpuk di sungai, sawah, dan kawasan permukiman akibat banjir bandang dinilai memiliki nilai guna, baik untuk bahan urukan, reklamasi, maupun kebutuhan konstruksi tertentu. Gubernur melaporkan kepada Presiden bahwa ada pihak-pihak swasta yang tertarik mengambil alih pengelolaan lumpur tersebut. Presiden menilai hal ini sebagai peluang yang sangat bagus dan mempersilakan pemerintah daerah memanfaatkan bahkan menjual lumpur tersebut, selama dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Nanti juga bermanfaat itu kalau lumpurnya bisa dimanfaatkan, kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan. Langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Gubernur, bupati juga jadi ada semangat sedikit kalau tahu begitu,” ujar Presiden dalam rapat tersebut. Respons positif dari para kepala daerah hadir menunjukkan bahwa pendekatan ini dinilai relevan dan efektif.
Bagi Presiden, penanganan bencana tidak hanya soal pemulihan kondisi fisik wilayah terdampak, tetapi juga harus memikirkan cara agar proses pemulihan tersebut memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah. Ia menilai pendekatan yang melibatkan sektor swasta secara terukur dapat mempercepat pemulihan sekaligus mengurangi beban anggaran pemerintah.
Pendekatan Baru dalam Normalisasi Sungai
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah normalisasi sungai-sungai di Aceh yang mengalami kerusakan dan pendangkalan masif akibat bencana. Presiden telah menyetujui usulan agar normalisasi sungai dilakukan melalui jalur laut, sebuah pendekatan yang dinilai lebih efektif untuk wilayah-wilayah tertentu. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat terbatas bersama Presiden.
Menurut Sjafrie, kondisi sungai di Aceh, termasuk Sungai Tamiang, mengalami pendangkalan yang sangat parah sehingga membutuhkan metode penanganan skala besar dan jangka panjang. “Dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI, bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh, yang sekarang mengalami pendangkalan, bisa dibenahi mulai dari muara melalui jalur laut,” ujarnya.
Normalisasi sungai akan dilakukan melalui dua kegiatan utama secara bersamaan. Pertama, pendalaman sungai untuk mengembalikan kapasitas alirannya. Kedua, pengangkutan alat berat melalui jalur laut agar dapat langsung menjangkau titik-titik pekerjaan tanpa terkendala akses darat yang rusak atau terbatas. “Nanti kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu lagi membawa alat berat, sehingga bisa langsung masuk dan membersihkan kayu-kayu serta material lain. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan,” katanya.
Pemilihan jalur laut, lanjut Sjafrie, bertujuan agar kapal pengangkut alat berat dapat langsung masuk ke muara sungai. Dengan demikian, alat berat tidak perlu diangkut melalui jalur darat yang memakan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. “Dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai, sehingga kapal tidak perlu lagi membawa alat berat lewat jalur darat. Dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden,” ujarnya.
Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan langsung memberikan persetujuan. Ia menilai pendekatan itu sejalan dengan prinsip kerja cepat dan efisien yang ingin diterapkan pemerintahannya, terutama dalam situasi darurat bencana.
Peluang Ekonomi dan Kolaborasi Lintas Sektor
Selain fokus pada normalisasi sungai dan pemanfaatan lumpur, Presiden juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap bantuan dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat internasional, selama mekanismenya jelas dan tidak melanggar aturan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi bencana berskala besar seperti yang terjadi di Sumatera.
Langkah pemerintah membuka peluang pemanfaatan lumpur pascabencana ini pun dipandang sebagai terobosan yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Di tengah upaya pemulihan yang masih panjang, kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat normalisasi sungai, mengurangi risiko banjir berulang, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah terdampak.
Dengan kombinasi pendekatan teknis, keterlibatan TNI, dukungan swasta, dan koordinasi pusat-daerah, pemerintah optimistis penanganan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dapat berjalan lebih efektif. Prabowo menegaskan, kerja nyata di lapangan akan menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintah dalam menghadapi tantangan bencana alam yang semakin kompleks.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar