
Ringkasan Berita:
- Presiden Venezuela Nicolás Maduro menuding tekanan AS meningkat karena Donald Trump ingin menguasai cadangan minyak Venezuela.
- Hal ini sebelum Trump mengklaim Maduro dan istrinya ditangkap dalam operasi militer AS.
- Sejumlah politisi AS menilai Venezuela sebagai peluang besar bagi perusahaan minyak Amerika, sejalan dengan sikap Trump yang mendorong ekspansi produksi energi, meski Gedung Putih membantah motif utama adalah minyak.
nurulamin.pro - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pernah mengatakan meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat (AS) lantaran Presiden AS Donald Trump ingin mengambil cadangan minyak negara Amerika Selatan tersebut.
Pernyataan Maduro tersebut menggaung sebelum kabar dirinya dan sang istri Cilia Flores dikabarkan ditangkap oleh Delta Force tentara AS, Sabtu (3/1/2025).
Soal penangkapan tersebut dikatakan langsung oleh Presiden AS Donald Trump.
Termasuk menyebut soal AS yang melakukan serangan besar-besaran di Venezuela yang mengakibatkan penangkapan dan pemecatan Presiden Maduro.
Maduro dan istrinya ditangkap dan dikeluarkan dari negara itu setelah operasi penyerangan, dan dalam koordinasi dengan otoritas penegak hukum AS, kata Trump dalam sebuah pernyataan di Truth Social.
Benarkah Trump Mengincar Minyak Venezuela?
Isu mengenai kemungkinan kepentingan AS terhadap minyak Venezuela kembali mencuat seiring pernyataan sejumlah politisi AS yang menyoroti peluang ekonomi di negara Amerika Latin tersebut.
Sebagian pihak di AS bahkan membangun argumen untuk melakukan intervensi di Venezuela dengan alasan membuka kembali industri minyaknya bagi perusahaan Amerika, mengutip BBC, Sabtu (3/1/2025).
Anggota Kongres Partai Republik dari Florida, María Elvira Salazar, secara terbuka menyebut Venezuela sebagai peluang besar bagi sektor energi AS.
Dalam wawancara dengan Fox Business baru-baru ini, Salazar mengatakan Venezuela akan menjadi “hari lapangan” bagi perusahaan minyak Amerika.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan AS dapat masuk untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, mulai dari pipa minyak hingga rig pengeboran dan seluruh fasilitas yang berkaitan dengan produksi serta turunan minyak.
“Perusahaan-perusahaan Amerika dapat masuk dan memperbaiki semua pipa minyak, seluruh rig minyak dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ... minyak dan turunannya," katanya.
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang selama masa kampanyenya mengusung slogan “drill, baby, drill”.
Trump secara konsisten menyerukan perluasan produksi minyak domestik, kebijakan yang ia klaim dapat menekan harga energi dan menguntungkan konsumen Amerika.
Meski demikian, Gedung Putih menepis anggapan fokus AS terhadap Venezuela semata-mata didorong oleh kepentingan minyak.
Pemerintahan Trump menegaskan perhatian utama mereka adalah isu perdagangan narkoba serta penolakan terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, yang oleh AS dinilai tidak sah.
Dengan demikian, meskipun potensi minyak Venezuela menjadi sorotan, Washington mengklaim 'fokus' mereka ke Venezuela didasarkan pada pertimbangan politik dan keamanan, bukan semata kepentingan ekonomi energi.
Berapa banyak minyak yang dimiliki Venezuela?
Dengan perkiraan 303 miliar barel, Venezuela adalah rumah bagi cadangan minyak terbukti terbesar di dunia.
Tetapi jumlah minyak yang benar-benar dihasilkan Venezuela saat ini masih kecil.
Pada bulan November 2025, Venezuela menghasilkan sekitar 860.000 barel per hari, menurut laporan pasar minyak terbaru dari Badan Energi Internasional.
Itu hampir sepertiga dari 10 tahun yang lalu dan menyumbang kurang dari 1 persen dari konsumsi minyak dunia.
Output telah turun tajam sejak awal 2000an, ketika mantan Presiden Hugo Chavez dan kemudian pemerintahan Maduro memperketat kontrol atas perusahaan minyak yang dikelola negara, PDVSA.
Meskipun beberapa perusahaan minyak Barat, termasuk perusahaan AS Chevron, masih aktif di negara itu, operasi mereka telah menyusut secara signifikan karena AS telah memperluas sanksi dan menargetkan ekspor minyak, yang bertujuan untuk mengekang akses Maduro ke jalur ekonomi utama.
Sanksi yang pertama kali diberlakukan AS pada tahun 2015 selama pemerintahan Presiden Barack Obama atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, juga telah membuat negara itu sebagian besar terputus dari investasi dan bagian-bagian yang dibutuhkan.
“Tantangan nyata yang mereka dapatkan adalah infrastruktur mereka,” kata Callum Macpherson, kepala komoditas di Investec.
(nurulamin.pro/Garudea Prabawati)
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar