Mahfud MD mengungkapkan keyakinannya bahwa percepatan reformasi Polri sangat diperlukan agar institusi tersebut dapat menjadi lebih baik dan profesional. Ia menekankan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat, berharap kepolisian mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebutkan bahwa dari total 467.000 personel kepolisian, hanya sekitar 1.000 personel yang tergolong sebagai oknum bermasalah. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota polisi bekerja dengan baik dan menjalankan tugasnya secara profesional.
Semua orang sadar bahwa jumlah personel polisi mencapai 467.000, namun hanya sedikit yang terlibat dalam masalah, ujar Mahfud saat diwawancara usai menghadiri acara Serap Aspirasi Komisi Percepatan Reformasi Polri di USU, Medan, Jumat (12/12).
Ia memperkirakan bahwa sekitar 90 persen polisi sebenarnya berkinerja baik. Dari sisi masyarakat, harapan besar terhadap institusi Polri tetap ada. Namun, beberapa kasus yang melibatkan oknum polisi menjadi perhatian masyarakat dan harus segera diselesaikan.
Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Banyak kasus yang muncul memang menjadi perhatian masyarakat, dan itu harus kita selesaikan serta minta masukan dari masyarakat, tambah Mahfud.
Selain itu, Mahfud menekankan bahwa pihak kepolisian tidak boleh terlibat dalam politik dan harus tetap independen. Ia menilai bahwa kemandirian Polri sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme lembaga tersebut.
Supaya polisi benar-benar independen. Bukan hanya melepaskan diri, tapi juga dilepaskan dari intervensi politik, ujarnya.
Menurut Mahfud, proses penataan Polri tidak hanya terkait dengan lembaga kepolisian sendiri, tetapi juga melibatkan DPR, partai politik, kejaksaan, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa nantinya akan dilakukan penataan ulang agar Polri kembali pada jati dirinya.
Untuk reformasi atau percepatan reformasi, pokoknya kita kembalikan jati diri Polri, lanjut Mahfud.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan keberadaan Polri yang bisa diandalkan. Ia menegaskan bahwa kepolisian harus bebas dari campur tangan politik dan langsung menerima arahan dari presiden.
Usulan terbaiknya adalah agar polisi bebas dari politik dan langsung menerima arahan dari presiden. Karena Polri adalah pejabat sipil, pungkas Mahfud.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar