Mahyeldi, Gubernur Sumbar yang Terima Bantuan Asing Tanpa Izin Pemerintah

Gubernur Sumatera Barat Mengakui Menerima Bantuan Asing untuk Penanganan Bencana

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima bantuan dari berbagai negara asing dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayahnya. Bantuan tersebut datang dari Palestina, Turki, dan Malaysia. Meskipun demikian, hingga saat ini pemerintah pusat belum memberikan izin masuk bantuan asing untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Pengakuan Mahyeldi ini menarik perhatian publik, karena sebelumnya pemerintah secara resmi menyatakan bahwa mereka masih mampu menangani bencana secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari luar negeri. Namun, langkah yang diambil oleh gubernur Sumatera Barat ini menunjukkan adanya kebijakan yang lebih fleksibel terhadap bantuan asing.

Bantuan dari Negara Lain

Mahyeldi menjelaskan bahwa bantuan dari Palestina datang melalui kantor perwakilan mereka yang berada di Inggris. Sementara itu, bantuan dari Turki disampaikan langsung oleh relawan yang tiba di Padang. Dari Malaysia juga turut serta memberikan bantuan. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti kasur, pakaian, makanan, dan perlengkapan tidur.

Menurut Mahyeldi, para relawan hanya bertugas mengantar bantuan dan tidak ikut bekerja langsung di lapangan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap bantuan asing, meskipun secara resmi pemerintah pusat belum membuka akses bagi bantuan internasional.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, banyak negara sahabat seperti China, Arab Saudi, dan lainnya menawarkan bantuan dalam bentuk tim medis, penyelamat, logistik, dan teknologi. Namun, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka masih sanggup menangani bencana secara mandiri. Hal ini menuai kritik dari masyarakat yang merasa bahwa bantuan asing diperlukan untuk mempercepat proses penanganan bencana.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa pemerintahannya tetap percaya diri dalam menangani bencana di Sumatra tanpa bantuan luar negeri. Namun, ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak bantuan asing jika dibutuhkan.

Penjelasan dari Staf Khusus Presiden

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sangat menghargai dukungan internasional. Namun, pemerintah akan menerima bantuan asing hanya jika ada kebutuhan mendesak dan kapasitas lokal tidak cukup untuk menangani situasi tersebut.

Timothy mencontohkan, jika diperlukan layanan dokter spesialis yang tidak tersedia di Indonesia atau alat berat dengan teknologi yang tidak dimiliki oleh pihak lokal, maka bantuan asing akan diterima. Namun, hal ini hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan.

Profil Singkat Gubernur Mahyeldi Ansharullah

Mahyeldi Ansharullah lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 25 Desember 1966. Ia memiliki gelar adat Datuak Marajo dan dikenal sebagai mubalig sekaligus politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelum menjadi Gubernur Sumbar, Mahyeldi pernah menjabat sebagai Wali Kota Padang dua periode, yaitu hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

Selama kepemimpinannya, Padang mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan. Mahyeldi juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap masyarakat, terutama dalam upaya penataan objek wisata dan pasar tradisional pasca-gempa bumi 2009.

Kekayaan Mahyeldi Ansharullah

Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan pada 23 Maret 2024, Mahyeldi Ansharullah memiliki total kekayaan senilai Rp6.941.692.537. Berikut rinciannya:

1. Tanah dan bangunan: Rp4.828.024.000
2. Alat transportasi dan mesin: Rp286.500.000
3. Harta bergerak lainnya: Rp32.883.680
4. Surat berharga: Tidak ada catatan
5. Kas dan setara kas: Rp2.344.284.857
6. Harta lainnya: Tidak ada catatan
7. Hutang: Rp550.000.000

Dengan demikian, total harta kekayaan bersih Mahyeldi Ansharullah setelah dikurangi hutang adalah sebesar Rp6.941.692.537.