Masalah Izin

Aksi Massa di Cianjur Menolak Pembangunan Proyek Panas Bumi

Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat kaki Gunung Gede dan lima belas aliansi menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo Bupati Cianjur. Mereka menolak rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di wilayah mereka. Peristiwa seperti itu sudah sering terjadi, baik dalam bentuk penolakan maupun tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, apa yang terjadi di Cianjur tersebut menjadi menarik karena berlangsung pada saat kita masih terperangah, sedih, nestapa dan gagap menghadapi bencana alam yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra yang menimbulkan korban sangat besar.

Wilayah Cianjur dikategorikan sebagai kawasan rawan, di mana bencana alam sudah beberapa kali terjadi menelan korban cukup banyak. Di masa kolonial misalnya, pusat pemerintahan dari Cianjur harus dipindahkan ke Bandung setelah terjadi letusan Gunung Gede. Bagi masyarakat setempat wilayah Gede-Pangrango dianggap sebagai wilayah sakral, khususnya hutan yang dibiarkan tidak terjamah. Dalam pemahaman kita sekarang, paradigma sakral seperti itu bukan sebatas berkaitan dengan masalah gaib dan mistik, melainkan berhubungan dengan ancaman bencana yang mungkin terjadi jika kelestarian alamnya tidak dijaga.

Pengelolaan Lahan yang Tidak Seimbang

Yang dikategorikan sebagai alih fungsi lahan di Jawa Barat sudah jauh melebihi kewajaran. Bahkan, sawah dan rawa pun sudah berubah menjadi permukiman. Pemerintah daerah sendiri mengakui area lahan hutan di Jawa Barat tinggal 20% saja. Itu pun layak diragukan kepastiannya. Logikanya, bukan saja alih fungsi lahan harus dihentikan, alangkah akan lebih baik lagi jika segera dimulai program penghutanan kembali lahan yang sudah terlanjur rusak.

Tuntutan masyarakat Cianjur yang menolak pembangunan proyek tenaga listrik panas bumi semestinya diapresiasi dengan sikap yang positif, bukan sebaliknya. Bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra menunjukkan betapa beratnya akibat yang harus ditanggung oleh warga setempat. Menurut taksiran pemerintah, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 50 triliun lebih untuk memulihkan kondisi di sana. Itu baru sebatas taksiran. Belum lagi mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkannya.

Evaluasi Proyek Strategis Nasional

Sepantasnyalah jika para pemangku kekuasaan, apakah itu di pusat maupun di daerah, berpikir lebih realistis. Bahkan tidak ada salahnya jika melakukan kaji ulang terhadap apa yang dikategorikan sebagai proyek strategis nasional. Karena dikategorikan sebagai proyek strategis, banyak pihak yang melihatnya dengan kacamata kuda. Sisi positifnya belaka yang menjadi bahan pertimbangan, sementara akibat lanjutannya tidak mendapat perhatian yang semestinya.

Di tengah suasana prihatin akibat bencana yang menimpa saudara kita di Sumatra, muncul wacana yang mengajak kita iuran untuk membeli hutan. Terkesan seolah lelucon, tapi sebenarnya opini seperti ini merupakan tamparan keras terhadap negara yang terbukti lebih memilih menjarah dan melakukan komersialisasi terhadap potensi hutan ketimbang memeliharanya.

Keberanian untuk Mengambil Langkah Nyata

Dalam konteks yang sedang kita alami saat ini, kekayaan alam (hutan, air, mineral) yang melimpah justru dikhawatirkan menjadi kutukan. Karena iming-iming datang dari berbagai penjuru, kita merasa sebagai primadona yang diperebutkan oleh banyak pihak. Akibat silau oleh iming-iming seperti itu, apakah itu yang namanya izin atau investasi diberikan secara mudah. Investasi yang besarannya triliunan membuat mata kita dibutakan. Orientasinya sempit dan sektoral.

Karena orientasi nasional sudah sangat rumit, para pemimpin di Jawa Barat, gubernur, bupati, wali kota sepantasnya jika kembali menginjakkan kaki di tanah. Bicaralah dengan banyak pihak. Paling tidak untuk sementara, lupakan iming-iming investasi, kesampingkan dulu persoalan yang muluk-muluk, termasuk kategori proyek strategis nasional.

Bicaralah dengan warga, karena mereka adalah rakyat yang telah mengamanatkan kekuasaan kepada bapak dan ibu sekalian. Resapkanlah bahasa sederhana yang disampaikan oleh rakyat. Meskipun mereka tidak mampu berbicara dalam bahasa yang muluk-muluk, atau bahkan kalimatnya menyakitkan, tapi tidak mustahil memang seperti itulah kebenarannya.

Kehilangan yang Berkepanjangan

Masyarakat Jawa Barat sudah kehilangan terlalu banyak. Potensi alamnya sudah diambil sangat banyak sementara yang dikembalikan kepada mereka sangat sedikit. Faktanya, meski alamnya sangat kaya rakyatnya masih banyak yang miskin dan hidup serba kekurangan.