Mengapa DPRD Tidak Anggarkan Gaji Pengurus Masjid di Bengkulu Selatan?

Aksi Protes Pengurus Rumah Ibadah di DPRD Bengkulu Selatan

Puluhan massa dari Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah Bengkulu Selatan menggelar aksi protes di Halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Selatan pada Selasa (2/12/2025). Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap hak-hak yang tidak mereka dapatkan kembali. Mereka menuntut agar penganggaran insentif bagi pengurus rumah ibadah kembali diberikan.

Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menjelaskan bahwa gaji pengurus masjid terputus karena adanya efisiensi anggaran pada 11 Agustus 2025. Efisiensi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan, termasuk hibah sebesar Rp 3,57 miliar, terpotong. Menurutnya, efisiensi ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) dan berlaku mulai 7 Maret 2025.

“Sebelum efisiensi, Kepala Daerah Bupati Bengkulu Selatan telah menganggarkan gaji pengurus masjid tersebut,” ujar Juli dalam pernyataannya.

Ia juga memastikan bahwa pengadaan mobil dinas (Mobnas) untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD I, dan Wakil Ketua DPRD telah dianggarkan sebelum efisiensi anggaran. Mobil dinas lama telah melalui proses lelang, sehingga penganggaran untuk mobil baru sesuai dengan regulasi.

“Tiga mobnas untuk pimpinan DPRD dianggarkan di tahun 2025. Karena mobil jabatan pimpinan DPRD Bengkulu Selatan itu sudah sesuai regulasi dan sesuai proses lelang langsung untuk DPRD. Setiap 4 tahun memang bisa dilakukan lelang khusus untuk pimpinan daerah,” jelas Juli.

Meski demikian, Juli menegaskan bahwa pihaknya terus mencari solusi agar anggaran gaji pengurus masjid bisa kembali diadakan sesuai regulasi. Ia mengatakan bahwa semua proses ini sudah sering diperjuangkan namun belum berhasil karena terpangkas oleh efisiensi anggaran.

Tuntutan Pengurus Rumah Ibadah

Aksi yang digelar oleh Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah disertai dengan membawa keranda sebagai simbol matinya keberpihakan DPRD kepada rakyat. Ketua Forum, Renton Mebori, menyampaikan bahwa penghapusan anggaran insentif bagi pengurus rumah ibadah dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian wakil rakyat.

“Keranda ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan DPRD bahwa hati nurani mereka seakan sudah mati terhadap perjuangan kami,” ujar Renton dalam teriakan aksinya.

Berikut tujuh tuntutan yang disampaikan oleh Forum Silaturahmi Pengurus Rumah Ibadah:

• Mengecam pembatalan sepihak pembayaran insentif Pengurus Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2025.
• Menuntut pembayaran insentif tahun 2025 paling lambat 10 hari dari tanggal aksi.
• Menuntut penganggaran kembali insentif Pengurus Rumah Ibadah pada APBD 2026 dan tahun-tahun berikutnya.
• Mengecam pembelian tiga unit mobil dinas mewah oleh unsur pimpinan DPRD Bengkulu Selatan pada tahun 2025 yang menelan anggaran lebih dari Rp 3 miliar, padahal pada perubahan anggaran 2024 DPRD sudah membeli tiga unit kendaraan dinas senilai hampir Rp 2 miliar.
• Mengkritisi total belanja kendaraan dinas yang mencapai lebih dari Rp 5 miliar dalam dua tahun anggaran, sementara insentif untuk pengurus rumah ibadah justru dihapus.
• Mendesak KPK, Kejagung, Kejati, dan Kejari Bengkulu Selatan untuk memeriksa dugaan adanya kerja sama terstruktur antara unsur pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dalam pembelian kendaraan dinas tersebut.
• Meminta Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan mengirim auditor independen untuk mengaudit APBD Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 dan 2025 karena diduga terjadi kebocoran anggaran serta indikasi penyalahgunaan dana negara.

Penutup

Aksi ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan media. Dengan adanya tuntutan yang disampaikan, diharapkan DPRD dapat segera memberikan solusi yang adil bagi para pengurus rumah ibadah. Semua pihak diharapkan bisa bekerja sama untuk memastikan anggaran yang seharusnya diberikan tidak lagi terpotong akibat efisiensi yang tidak jelas.