Mengapa Gubernur Aceh Menerima Bantuan Asing, Pemerintah Malah Tutup Mata

Gubernur Aceh Buka Pintu Bantuan Asing dalam Penanganan Bencana

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menunjukkan sikap terbuka terhadap bantuan dari negara asing dalam penanganan bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh. Hal ini justru bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah pusat yang masih menutup pintu bantuan dari luar negeri.

Mualem menyatakan bahwa bantuan dari luar negeri sangat membantu pihaknya dalam menangani warga yang terdampak bencana. Ia mempertanyakan alasan adanya pihak yang menghalangi bantuan kemanusiaan dari luar negeri.

"Mereka tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh," ujarnya saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan gubernur di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Lebih lanjut, Mualem menjelaskan bahwa bantuan-bantuan dari luar negeri sudah mulai berdatangan dan tersalurkan secara baik. Ia menyebutkan bahwa Malaysia telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan tenaga kesehatan dokter. Meski demikian, Mualem menyatakan bahwa bantuan tersebut masih kurang.

Karena itu, ia menyampaikan bahwa Malaysia akan kembali mengirimkan bantuan pada Rabu (10/12/2025) mendatang. "Yang jelas bantuan dari luar disalurkan dengan tepat. Contohnya ada bantuan dari Kuala Lumpur, Malaysia, (berupa) dokter dan obat-obatan. Tersalurkan semuanya, bahkan tidak cukup," ujar Mualem.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menghalangi bantuan dari luar negeri. Menurutnya, niat pihak luar yang ingin membantu Aceh atau wilayah lainnya yang terdampak bencana adalah hal wajar. "Saya rasa tidak ada larangan. Sah-sah saja, tidak masalah," pungkasnya.

Selain bantuan dari Malaysia, tim khusus dari China juga datang ke Aceh untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban bencana. Tim khusus dari China yang beranggotakan lima orang tiba di Aceh pada Jumat (5/12/2025) malam. "Hari ini ada datang tim dari China, lima orang, untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur," kata Mualem.

Mualem menyebut tim khusus dari China memiliki alat khusus yang memudahkan proses evakuasi jasad korban yang tertimbun lumpur. Tim itu akan diterjunkan ke beberapa titik yang sulit dijangkau, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. "Mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat (di dalam lumpur) itu," katanya.

Pemerintah Pusat Menutup Pintu Bantuan Luar Negeri

Berbeda dengan sikap Gubernur Aceh, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono, menyatakan bahwa pintu bantuan dari asing untuk penanganan bencana di Sumatra masih ditutup. Pemerintah optimis bisa menangani bencana banjir di Sumatra menggunakan kekuatannya sendiri.

"Saya kira, kita dengan semua kekuatan, tadi disampaikan bahwa ini adalah upaya bersama. Saya yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini," kata Sugiono di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT ke-60 Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mengaku bersyukur pemerintahannya bisa mandiri menangani bencana di Sumatra. Ia menyatakan bahwa bencana banjir bandang di Sumatra menjadi ujian bagi rakyat sekaligus pemerintahan Indonesia.

Namun, menurutnya, Indonesia kuat karena bisa mengatasi bencana tersebut secara mandiri. "Bencana ini sekali lagi musibah tapi di sisi lain menguji kita, menguji kita. Alhamdulillah kita kuat, kita mengatasi masalah mengatasi masalah dengan (kekuatan) kita sendiri," ujarnya.

Rapat Terbatas Darurat di Aceh

Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas darurat di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025), dalam kunjungan keduanya ke Aceh. Rapat itu turut dihadiri Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, dan Gubernur lainnya, serta beberapa menteri.

Beberapa menteri yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya; Menteri Luar Negeri, Sugiono; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo; serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait.

Turut hadir pula Menko PMK, Pratikno; Kepala Bakom RI sekaligus Wamenkomdigi, Angga Raka Prabowo; Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo; serta tiga Kepala Staf Angkatan TNI.

Pratikno mengatakan rapat itu digelar untuk memperbarui kondisi terbaru wilayah di Sumatra yang terdampak banjir. Selain itu, rapat itu digelar untuk merumuskan masalah percepatan penanganan. "Bapak Presiden ingin langsung memimpin rapat koordinasi bersama dengan seluruh jajaran. Menteri-menteri terkait sebagian besar hadir untuk meng-update final dan memutuskan langkah-langkah percepatan ke depan," jelas Pratikno, Minggu.

Dalam rapat itu, Prabowo berharap jembatan di Bireuen, Aceh, bisa diperbaiki secepatnya sehingga dalam satu minggu ini, bisa beroperasi. Ia juga memastikan sawah-sawah yang rusak bakal dibantu rehabilitasi oleh Kementerian Pertanian. "Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembangan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka," kata Prabowo, Minggu.

"Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan ya, sawah juga banyak yang rusak, Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Itu dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, irigasi sangat penting. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali," lanjutnya.