Mengapa Pejabat Tidak Mundur Meski Dianggap Gagal? Ini Penjelasan Ahli Psikologi dan Sosiolog

Fenomena Mundurnya Pejabat Publik di Berbagai Negara

Di beberapa negara, mundurnya pejabat publik ketika dianggap gagal sudah menjadi bagian dari etika politik. Contohnya terlihat jelas di Jepang, Korea Selatan, hingga beberapa negara Eropa. Di Jepang, Perdana Menteri Shigeru Ishiba memilih melepas jabatan setelah koalisi yang ia pimpin kalah dalam pemilu majelis tinggi. Sementara itu, Menteri Pertanian Jepang Taku Eto juga mundur usai komentarnya mengenai beras gratis memicu kemarahan publik.

Di Korea Selatan, PM Chung Hong-won mengundurkan diri setelah tragedi kapal Sewol menewaskan lebih dari 300 orang. Di Inggris, Bangladesh, Italia, hingga Lithuania, pernah pula terjadi aksi pejabat mundur demi menjaga integritas lembaga dan mencegah distraksi politik.

Namun, fenomena ini tampaknya tidak banyak muncul di Indonesia. Lantas, mengapa pejabat Indonesia sulit mundur?

Alasan Psikologis: Akui Kegagalan Itu Berat

Psikolog dari Ibunda.id, Danti Wulan Manunggal, menjelaskan bahwa persoalan ini berada di persimpangan politik, psikologi, dan perilaku manusia. Menurutnya, ada beberapa mekanisme psikologis yang membuat pejabat tetap bertahan meski tekanan publik sudah besar. Apa saja?

1. Beban Psikologis
   Danti menjelaskan bahwa disonansi kognitif sering terjadi, yaitu kondisi ketika seorang pejabat harus berhadapan dengan dua realitas yang saling bertolak belakang. Di satu sisi mereka melihat diri sebagai pemimpin yang kompeten, tapi di sisi lain ada bukti kegagalan yang menuntut mereka mundur.

Untuk meredam ketegangan batin itu, pejabat lebih sering mengubah cara memandang fakta dengan menyalahkan pihak lain atau meremehkan kritik ketimbang mengubah tindakan dengan mengundurkan diri. Bias konfirmasi pun ikut bermain, pejabat akan lebih mudah percaya pada pujian dari lingkaran pendukung daripada kritik publik.

Ditambah lagi, efek sunk cost membuat mereka merasa sudah terlanjur berkorban terlalu banyak untuk meninggalkan jabatan begitu saja. “Pejabat berpikir, saya sudah berjuang begitu keras dan mengorbankan segalanya untuk posisi ini, saya tidak bisa menyerah sekarang, karena itu akan membuat semua pengorbanan saya sia-sia,” ujarnya.

1. Mekanisme Pertahanan Diri
   Menurut Danti, mekanisme pertahanan diri (Self-Preservation) juga membuat pejabat bertahan dalam posisinya. Penyangkalan menjadi pola paling umum, yakni menolak mengakui bahwa masalah sebenarnya terjadi.

“Sering kali kita mendengar mereka bilang ‘tidak ada yang salah, ini hanya miskomunikasi’ meski faktanya jelas,” jelasnya. Rasionalisasi kemudian menjadi tameng berikutnya, misalnya dengan menyatakan bahwa kegagalan adalah warisan pemimpin sebelumnya atau bagian dari rencana besar yang butuh waktu panjang. Di sisi lain, proyeksi membuat pejabat lebih mudah menunjuk media, oposisi, atau kelompok lain sebagai kambing hitam alih-alih bercermin pada kepemimpinan sendiri.

1. Status, Validasi, dan Ketakutan Melepas Kekuasaan
   Lapisan terdalam dari persoalan ini, kata Danti, adalah soal harga diri dan status. Jabatan kerap menjadi bagian penting identitas seorang pejabat. Mengundurkan diri dipandang seperti pengakuan terbuka bahwa diri mereka tidak layak.

“Bagi sebagian pejabat, mundur terasa seperti hukuman sosial permanen,” ujarnya. Selain itu, kebutuhan validasi membuat mereka lebih memercayai dukungan dari lingkaran kecil pendukung ketimbang suara publik yang lebih luas. Ada pula ketakutan kehilangan status, privilese, dan perlindungan politik yang selama ini menjadi perisai dari berbagai risiko, mulai dari hilangnya pengaruh hingga kemungkinan dibongkarnya kasus hukum.

"Ketakutan akan kekosongan (fear of the vacuum), pejabat mungkin takut bahwa begitu mereka melepaskan kekuasaan, mereka akan menjadi tidak relevan dan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri (misalnya, dari tuntutan hukum atau penyelidikan). Posisi tersebut memberi mereka perisai politik," jelas Danti.

Perspektif Sosiolog: Struktur Kekuasaan yang Mengikat

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), R. Derajad Sulistyo Widhyharto, menilai sulitnya pejabat Indonesia mengundurkan diri bukan hanya soal pribadi, tapi soal struktur kekuasaan yang mengikat mereka. Ia menjelaskan, Indonesia tidak memiliki tradisi politik seperti di Jepang, di mana birokrasi terbiasa mundur ketika dianggap gagal.

“Kita tidak punya tradisi itu, relasi kekuasaan di sini tidak bisa dibebankan pada personal, tapi pada kelompok kekuasaan,” ujarnya saat diwawancarai terpisah. Menurut Derajad, pejabat kerap merasa bahwa kegagalan program bukanlah kegagalan individu, melainkan bagian dari persoalan yang lebih sistemik.

Hal ini didorong oleh kuatnya patronase politik di mana seorang pejabat lebih sering dipilih karena kesepakatan kelompok atau partai, bukan semata kemampuan teknokratis. Akibatnya, ketika dinilai gagal, mereka tidak merasa harus bertanggung jawab secara pribadi karena posisi mereka dianggap mewakili kepentingan kolektif.

“Mereka tidak merasa perlu mundur karena kegagalan itu tidak merepresentasikan dirinya, tapi kelompoknya,” katanya. Dalam kondisi seperti ini, patronase jauh lebih menentukan dibanding faktor budaya feodal. Derajad menilai feodalisme memang masih ada sebagai latar sosial, namun tidak lagi menjadi pendorong utama. “Yang lebih kuat sekarang justru kolektivitas politik kelompok berkuasa,” jelasnya. Perhitungan politik kelompok inilah yang, menurutnya, membuat praktik mundur dari jabatan nyaris tidak muncul meski pejabat dinilai gagal menjalankan tugas.