Mengenal HGU, Hak Tanah Milik Para Pengusaha Sawit

Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu jenis hak atas tanah yang sering menjadi perhatian masyarakat, terutama karena HGU dengan luas yang sangat besar sering dimiliki oleh perusahaan besar yang dimiliki oleh para konglomerat. HGU memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengelola dan memanfaatkan tanah dalam jangka waktu tertentu, seperti untuk kegiatan perkebunan, pertanian skala besar, atau peternakan.

HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Aturan tentang HGU diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai regulasi turunan lainnya.

Dasar Hukum HGU

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, HGU adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam kurun waktu tertentu. Tanah tersebut dialokasikan untuk kegiatan seperti pertanian, perikanan, atau peternakan. Selain diatur dalam UUPA, ketentuan mengenai HGU juga diperjelas dalam sejumlah regulasi turunan, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Tidak semua pihak bisa memperoleh sertifikat HGU. Negara menetapkan syarat tertentu mengenai siapa saja yang berhak mendapatkannya. Secara garis besar, HGU hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum yang berdiri menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri. Pemberian tanah negara sebagai HGU dituangkan melalui keputusan resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau pejabat yang mewakili dalam urusan pertanahan.

Batasan Luas HGU

PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 5 juga menetapkan batasan luas tanah yang dapat diberikan. Luas minimal HGU adalah lima hektare. Untuk individu, luas maksimal yang dapat diberikan adalah 25 hektare. Meski demikian, negara membuka peluang pemberian HGU lebih dari 25 hektare, asalkan pemohon mampu menunjukkan penggunaan tanah yang didukung investasi memadai serta penerapan teknik usaha yang sesuai perkembangan teknologi.

Masa Berlaku HGU

Masa berlaku HGU adalah paling lama selama 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun lagi. Negara berhak menarik kembali HGU jika memenuhi sejumlah kondisi, misalnya jangka waktu hak telah habis, pemegang hak tidak memenuhi kewajibannya, lahan ditelantarkan, hak dilepaskan secara sukarela, atau diputuskan batal berdasarkan putusan pengadilan.

Kewajiban Pemegang HGU

Pemegang sertifikat HGU memiliki sejumlah kewajiban, di antaranya membayar biaya penggunaan hak kepada negara dan menjalankan kegiatan usaha sesuai peruntukan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau perikanan. Mereka juga diwajibkan membangun serta merawat prasarana pendukung di area HGU, menjaga kesuburan tanah, melindungi sumber daya alam, serta memastikan lingkungan tetap lestari.

Selain itu, pemegang HGU harus memberikan laporan penggunaan hak setiap akhir tahun, mengembalikan tanah kepada negara ketika hak berakhir, serta menyerahkan sertifikat terkait. Ada pula beberapa larangan yang harus dipatuhi. Pemegang HGU tidak boleh menjaminkan tanahnya sebagai utang dengan membebani hak tanggungan, karena tindakan tersebut berpotensi mengalihkan hak kepada pihak lain. Penyerahan penguasaan tanah kepada pihak ketiga juga tidak diperbolehkan, kecuali untuk kebutuhan yang diatur undang-undang, misalnya pembangunan fasilitas kepentingan umum.

Pencabutan Sebagian HGU untuk Hunian Korban Banjir Sumatera

Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah perlu bergerak cepat untuk memastikan tersedianya lahan bagi pembangunan hunian sementara (huntara) untuk warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia juga menyebutkan kesediaannya untuk mencabut sementara sebagian HGU apabila langkah tersebut dianggap diperlukan, termasuk HGU perkebunan kelapa sawit.

Sikap itu ia sampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan utama dalam percepatan pembangunan huntara bagi para korban banjir di Sumatera adalah keterbatasan lahan yang dapat disiapkan oleh pemerintah daerah. Menanggapi laporan tersebut, Prabowo kembali menggarisbawahi pentingnya kepastian ketersediaan lahan dan meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat berjalan maksimal.

“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada (untuk hunian korban banjir Sumatera),” tegasnya lagi.

Menurut Prabowo, seluruh data pemanfaatan lahan perlu ditelusuri secara komprehensif. Ia juga membuka opsi pencabutan sementara maupun pengurangan HGU jika langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyediaan lahan bagi warga yang terdampak.