Menghadapi Nataru, Lotim tingkatkan pengawasan distribusi dan harga

Persiapan Menghadapi Nataru 2025 di Lombok Timur

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran distribusi dan pasokan kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan melalui High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar di Hotel Syariah, Jumat 12 Desember 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti perwakilan Bank Indonesia, Biro Ekonomi NTB, Forkopimda, Bulog, BPS, pimpinan OPD, camat, lurah, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam menjaga dinamika harga di daerah.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, yang juga menjabat sebagai Ketua TPID, menekankan bahwa Lotim memiliki posisi strategis sebagai daerah perlintasan. Oleh karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor vital dalam menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun.

Lotim adalah daerah perlintasan. Kita pastikan kelancaran distribusi terutama di jalan raya dan Pelabuhan Kayangan sehingga tidak ada keterlambatan menjelang Tahun Baru, tegasnya.

TPID menetapkan tiga langkah prioritas dalam mengantisipasi potensi lonjukan harga selama Nataru. Pertama, memastikan jalur distribusi aman dan bebas hambatan, terutama Pelabuhan Kayangan sebagai pintu utama mobilitas barang. Kedua, menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di seluruh wilayah kecamatan. Ketiga, memastikan Dinas Perdagangan dan tim tetap melakukan pemantauan harga di pasar meskipun hari libur Nataru.

Kepatuhan Terhadap Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak boleh longgar sedikit pun. Ia menyatakan bahwa selama 2025 pemerintah daerah berhasil menekan inflasi melalui berbagai intervensi, termasuk penyaluran sembako bernilai besar hingga Rp40 miliar kepada lebih dari 200 ribu KK guna menjaga daya beli masyarakat.

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD dan kepala pasar untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga komoditas yang sering menjadi penyumbang inflasi tertinggi seperti cabai, bawang merah, dan beras. Para kepala OPD, bahkan, diwajibkan menanam cabai dan bawang merah di pekarangan rumah masing-masing sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Tantangan di Tahun 2026

Lebih jauh, Warisin menegaskan bahwa tantangan pada tahun 2026 akan meningkat. Lombok Timur diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak se-Bali Nusra, mencakup ibu hamil, pelajar, ibu menyusui, hingga kelompok rentan di wilayah 3T.

Ketersediaan barang yang sering memicu inflasi harus dipantau secara berkala. Kita perlu membentuk tim khusus, ujarnya.

Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk memastikan distribusi bahan kebutuhan dapur MBG berjalan lancar.

Kesimpulan

Pertemuan HLM TPID ini menegaskan satu pesan yakni Lombok Timur tidak akan membiarkan inflasi mengganggu stabilitas ekonomi jelang pergantian tahun. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama lintas sektor, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat selama momen penting ini.