Jakarta Menghadapi Masalah Kemacetan yang Berlarut
Jakarta, sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, masih terus menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah kemacetan. Meskipun telah tersedia berbagai pilihan transportasi umum dan kendaraan pribadi, kemacetan tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.
Gonggomtua Sitanggang, Direktur Asia Tenggara Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), menjelaskan bahwa pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi melalui Transport Demand Management (TDM) adalah langkah penting untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Menurutnya, kebijakan seperti ini dapat memberikan dampak yang lebih terukur dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan konvensional.
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh Gonggomtua adalah tarif parkir di pusat kota Jakarta yang masih terlalu murah. Tarif yang rendah ini justru mendorong masyarakat untuk terus menggunakan kendaraan pribadi, sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Selain itu, kawasan Rendah Emisi (KRE) yang baru saja diterapkan memiliki cakupan yang terbatas dan belum efektif dalam mengendalikan penggunaan kendaraan.
Selain itu, Electronic Road Pricing (ERP), yang seharusnya menjadi salah satu alat pengendalian lalu lintas, masih tertunda. Meski telah dibahas selama lebih dari satu dekade, implementasinya belum terealisasi secara penuh. Akibatnya, masyarakat masih kesulitan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang berada di jalan raya.
Gonggomtua juga menyebutkan bahwa kebijakan Ganjil Genap, meskipun masih tersedia, memiliki efektivitas yang rendah. Alasannya adalah karena kebijakan tersebut hanya menggeser waktu perjalanan, bukan mengurangi jumlah kendaraan. Bahkan, ada risiko efek rebound, yaitu banyak keluarga yang membeli kendaraan baru dengan pelat nomor berbeda agar tetap bisa berkendara.
Menurutnya, tanpa adanya TDM yang kuat seperti ERP dan KRE, Jakarta akan terus terjebak dalam siklus kemacetan yang melelahkan. TDM dirasa mampu mengatur perilaku pengguna kendaraan secara lebih baik dan berkelanjutan.
Dalam penjelasannya, Gonggomtua mengungkapkan bahwa siklus ini menciptakan kondisi yang saling terkait. Misalnya, pemerintah terus meningkatkan angkutan umum, tetapi kemacetan tetap ada. Masyarakat tetap memilih kendaraan pribadi, emisi dan polusi tetap tinggi, serta kualitas layanan transportasi publik, terutama bus, semakin menurun.
Solusi yang Diperlukan
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terarah. Implementasi TDM, termasuk ERP dan KRE, harus segera dilakukan agar bisa memberikan dampak nyata pada pengurangan kemacetan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas transportasi umum dan pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan.
Pemerintah DKI Jakarta dan lembaga terkait perlu bekerja sama dengan para ahli dan pakar transportasi untuk merancang solusi yang sesuai dengan kondisi Jakarta. Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat, Jakarta dapat mengurangi beban kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar