Mengungkap Mitos Kemajuan: Kritik Ekologi Politik Pembangunan Sumatra oleh Jim Ife

Penyebab Banjir Bandang di Sumatra: Bukan Bencana Alam, Tapi Kegagalan Politik dan Ekonomi

Banjir bandang yang sering melanda desa-desa di Sumatra selalu membawa cerita yang sama: kayu gelondongan hanyut, rumah hancur, dan warga harus mengungsi kembali. Setiap kali genangan air berlalu, pertanyaannya tetap sama: Apakah ini sekadar bencana alam?

Narasi resmi sering menyederhanakan penyebabnya, seperti curah hujan ekstrim, anomali iklim, atau ulah masyarakat kecil yang dituding sebagai pembakar lahan. Namun jika dilihat dari dekat, bencana itu bukanlah kisah alam yang murka melainkan kisah sunyi dari struktur kekuasaan yang bekerja sistematis.

Menebang hulu, membuka lahan gambut, dan memperlemah zona penyangga serta kapasitas serapan berkurang, debit puncak naik. Terjadi kesepakatan bisnis, perizinan yang longgar, aparat yang tutup mata, dan ekspansi industri yang tak pernah berhenti. Apa yang terlihat sebagai tragedi alami sesungguhnya adalah akumulasi dari pilihan politik yang terus mengikis fondasi ekologis Sumatra.

Inilah inti kritik ekologi politik, alam tidak pernah netral, ia selalu memantulkan relasi kuasa.

Sumatera: Antara Surga Ekologis dan Ladang Eksploitasi

Sumatera dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan ekologis paling penting di Asia Tenggara. Hutan hujan tropisnya yang menjadi paru-paru dunia berfungsi sebagai penyangga iklim global, rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, serta sumber kehidupan bagi jutaan manusia. Sesungguhnya menyimpan kekayaan ekologis yang tak ternilai.

Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, pulau ini berubah menjadi tontonan krisis ekologis, deforestasi masif, kebakaran gambut setiap musim kemarau, banjir berulang, dan hilangnya ruang sehat untuk hidup masyarakat adat.

Sering kali kerusakan ini dilihat sebagai persoalan teknis kurang mitigasi, perubahan iklim, atau tantangan pembangunan. Tetapi pendekatan seperti itu hanya menggores permukaan. Ekologi politik menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah produk dari keputusan ekonomi-politik yang timpang, bukan takdir alam.

Dengan kata lain, tragedi ekologis Sumatra adalah hasil dari pembangunan yang lebih berpihak pada kapitalisme modal daripada pada kehidupan manusia. Yang memandang alam sebagai benda mati yang terlepas dari tuhan dan hanya berfungsi sebagai komoditas.

Pembangunan sebagai Narasi Kekuasaan

Sejak era Orde Baru hingga sekarang, Sumatra menjadi panggung utama proyek-proyek ekstraktif, perkebunan sawit raksasa, tambang batubara yang menganga, konsesi hutan tanaman industri, hingga megaproyek infrastruktur untuk menopang logistik kapital.

Dalam narasi negara, semua ini disebut sebagai kemajuan. Dalam kacamata ekologi politik, ini adalah sebuah proyek kuasa yang menyamarkan eksploitasi sebagai pembangunan. Escobar (1995) menyebut pembangunan sebagai wacana alat untuk menentukan siapa yang disebut “maju” dan siapa yang dinilai “tertinggal.”

Di Sumatera, negara dan korporasi memegang kendali penuh menentukan masa depan ruang hidup, sementara masyarakat lokal hanya menjadi objek dari kebijakan yang tidak pernah mereka pilih. Habermas membayangkan ruang publik sebagai arena rasional tanpa dogmatis dan dominasi kelas. Tetapi di Sumatera, ruang publik itu justru direbut oleh mereka yang memiliki modal.

Keputusan yang menyangkut tanah dan kehidupan warga desa sering diambil di ruang rapat ber-AC ribuan kilometer jauhnya. Peluso (1992) dengan tepat menyimpulkannya, menguasai sumber daya berarti menguasai manusia. Masyarakat lokal kehilangan posisi sebagai subjek berdaulat dan menjadi budak korporat yang dibayar murah atau migrain ekologis di tanah mereka sendiri.

Dalam Perspektif Jim Ife: Pembangunan yang Menyisakan Luka

Ife (2016) mengkritik keras paradigma pembangunan modern yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekologis. Ia menyebut pembangunan yang mengabaikan komunitas sebagai bentuk kolonialisme baru bukan lagi memakai senjata, tetapi kebijakan, hukum, dan kapitalisme modal.

Jim Ife berkata, pembangunan harus memanusiakan manusia. Tetapi yang terjadi di Sumatera justru sebaliknya, yang tertinggal bukan hanya pohon yang hilang, tetapi martabat dan filosofi hidup komunitas adat yang tergerus.

Bencana: Produk Kebijakan, Bukan Takdir

Ketika banjir menghancurkan jembatan dan kebakaran gambut menyelimuti langit dengan asap pekat, masyarakat sering disalahkan sebagai pelaku. Namun ekologi politik mengungkap bahwa bencana tidak pernah netral. Namun bencana ekologis adalah hasil dari struktur sosial yang memungkinkan kerusakan terjadi.

Dalam kasus Sumatera, pengeringan gambut, pembukaan lahan besar-besaran, dan konsesi yang diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menjadi pemicu utama. Namun ketika bencana terjadi, korban sering kali berubah menjadi tersangka, sementara aktor besar tetap tidak tersentuh.

Lenyapnya Pengetahuan Lokal: Krisis yang Tidak Dibicarakan

Salah satu kehilangan paling besar akibat pembangunan eksploitatif bukan hanya hutan tetapi hilangnya sisi kemanusiaan dan pengetahuan ekologis lokal. Masyarakat adat di Sumatera telah menjaga hutan selama ratusan tahun. Mereka memahami siklus air, batas-batas alam, dan cara bercocok tanam yang tidak merusak.

Namun logika pembangunan modern menyingkirkan pengetahuan ini sebagai “kuno” dan “tidak produktif.” Jim Ife menyebut ini sebagai bentuk governmentality cara negara mengatur bagaimana masyarakat harus berpikir. Ketika pengetahuan lokal dianggap tidak bernilai, maka cara hidup itu pelan-pelan terhapus.

Yang hilang bukan hanya keterampilan, tetapi identitas kolektif yang menjadi fondasi komunitas. Jim Ife menolak keras penghapusan ini. Bagi Ife, pengetahuan lokal adalah jantung dari pembangunan yang manusiawi.

Transformasi Paradigma Baru

Dalam konteks ini pandangan Jim Ife terhadap pembangunan komunitas, menawarkan kerangka pemikiran yang relevan melalui konsep pembangunan yang seimbang memandang etika ekologis yang berakar pada konsep keseimbangan. Pembangunan yang didorong oleh logika ekstraksi menempatkan manusia di atas alam. Padahal menurut Ife, hubungan manusia dan alam bersifat relasional manusia adalah bagian dari ekosistem.

Jika paradigma ini diterapkan, arah pembangunan Sumatra harus berubah secara radikal, dari ekstraksi menuju regenerasi, dari kapitalisasi lahan menuju pengakuan hak adat, dari agribisnis monokultur menuju agroekologi, dari ekonomi yang mengalir ke pusat menuju ekonomi lokal yang menguatkan komunitas.

Menuju Keadilan Ekologis dan Sosial

Krisis ekologis di Sumatra bukanlah bencana alam, tetapi kejahatan korporasi negara. Ia bukan takdir, melainkan pilihan. Dan setiap pilihan bisa diubah. Model pembangunan yang merusak ini gagal secara ekologis, sosial, dan moral. Ia menciptakan kemakmuran semu bagi segelintir elite dan meninggalkan kerusakan yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Jim Ife menawarkan arah lain pembangunan yang berakar pada komunitas, keadilan sosial, budaya, dan keberlanjutan. Dengan cara pandang ini, pembangunan bukan lagi proyek dominasi, tetapi proyek merawat kehidupan.

Jika perubahan ini tidak dilakukan sekarang, Sumatra akan menjadi catatan sejarah tentang hutan yang pernah ada dan kehidupan yang pernah bernafas di dalamnya. Pemulihan pasca bencana harus diarahkan pada kerangka keseimbangan baru yang memadukan sains, teknologi, mitigasi, kearifan lokal dan sisi kemanusiaan. Agar kelak manusia bisa kembali mendengar bahasa alam yang kini berteriak dalam bentuk bencana dan air mata.