Menteri Airlangga: UMP 2026 sebagai Dasar, Produktivitas Harus Meningkat

nurulamin.pro.CO.ID -
JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 telah dilakukan dengan pertimbangan matang, meski masih mendapat penolakan dari sejumlah kelompok buruh. Menurutnya, perhitungan UMP tahun depan sudah memperhatikan berbagai indikator penting seperti laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. “Ini menjadi patokan agar para pekerja mendapatkan upah sesuai kebutuhan dan peningkatan harga-harga di masyarakat,” ujarnya saat meninjau persiapan Work From Anywhere (WFA) di Pondok Indah Mall 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah juga telah memperbesar angka alfa indeks komponen penentu kenaikan upah minimum ke kisaran 0,5% sampai 0,9%. Dengan begitu, Airlangga meyakini besaran UMP 2026 sudah layak sebagai acuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus bentuk antisipasi terhadap potensi inflasi.

Ia menambahkan, sejumlah daerah dengan kawasan ekonomi tertentu juga memiliki upah minimum sektoral yang nilainya dapat melampaui UMP provinsi. Hal itu mencerminkan fleksibilitas pengupahan sesuai karakter dan produktivitas industri di wilayah masing-masing.

“Ini merupakan standar minimal. Kami berharap dunia usaha dapat mendorong pengupahan berbasis produktivitas, sehingga sejalan dengan kinerja perusahaan,” ungkap Airlangga.

Sejauh ini, sebagian besar pemerintah daerah telah menetapkan UMP 2026. Salah satunya Provinsi DKI Jakarta yang mengumumkan UMP sebesar Rp 5.729.876 atau naik Rp 333.115 dari UMP 2025 yang tercatat Rp 5.396.761 per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan panjang dengan Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk perwakilan buruh dan pengusaha. Ia menilai kenaikan ini sebagai langkah adaptif terhadap kebutuhan hidup warga dan dinamika ekonomi di ibu kota.

Penetapan UMP Jakarta 2026 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP 2026: Proses dan Pertimbangan

Beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam penetapan UMP 2026 antara lain:

• Perhitungan berdasarkan indikator ekonomi: Pemerintah mempertimbangkan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta biaya hidup di masing-masing daerah.
• Peningkatan angka alfa indeks: Angka alfa indeks ditingkatkan menjadi kisaran 0,5% hingga 0,9% untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang semakin dinamis.
• Fleksibilitas pengupahan: Daerah dengan kawasan ekonomi khusus diperbolehkan menetapkan upah minimum sektoral yang lebih tinggi dari UMP provinsi.

Kenaikan UMP di DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang telah menetapkan UMP 2026. Besaran UMP yang ditetapkan adalah sebesar Rp 5.729.876 per bulan, naik dari UMP 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Keputusan ini diambil setelah melalui proses diskusi panjang dengan Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan buruh dan pengusaha. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kenaikan ini dianggap sebagai respons terhadap kebutuhan hidup warga dan dinamika ekonomi di ibu kota.

Selain itu, penetapan UMP Jakarta 2026 juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tetap berada dalam kerangka regulasi yang jelas dan terstruktur.

Harapan dan Tantangan

Meskipun UMP 2026 telah ditetapkan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penolakan dari sejumlah kalangan buruh yang merasa bahwa kenaikan upah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun, Airlangga berharap agar dunia usaha dapat mendorong pengupahan berbasis produktivitas. Dengan demikian, upah yang diberikan tidak hanya sesuai dengan standar minimal, tetapi juga mencerminkan kinerja perusahaan dan kontribusi karyawan.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem pengupahan, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan dinamika pasar kerja. Hal ini bertujuan agar UMP tetap relevan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak terkait.