Indonesia Berambisi Memimpin Pemajuan Hak Asasi Manusia di Tingkat Global
Menteri HAM RI, Natalius Pigai, menyatakan ambisi besar Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pemajuan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam, Pigai mengungkapkan bahwa Indonesia berupaya memperoleh kursi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kementerian HAM RI menegaskan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk memastikan posisi strategis tersebut. Pigai menekankan bahwa kepemimpinan Indonesia di tingkat dunia diperlukan untuk mendorong kebijakan-kebijakan HAM yang selama ini belum terakomodasi dalam tatanan global.
“Kami akan rebut Presiden Dewan HAM PBB. Kalau kepemimpinan ada di tangan putra bangsa Indonesia, dia akan mengubah tatanan dunia,” ujar Pigai.
Langkah Strategis Kementerian Luar Negeri
Setelah dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mulai melakukan persiapan. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A Mulachela, menjelaskan bahwa tim Kemlu masih dalam proses penyusunan materi untuk pencalonan. Meski demikian, komitmen pemerintah untuk mencalonkan diri sudah disampaikan.
Vahd menegaskan bahwa tema besar yang diangkat untuk pencalonan Presiden Dewan HAM masih dalam penyusunan internal. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan tantangan yang diperkirakan akan muncul pada periode tersebut.
Pencalonan Presiden Dewan HAM PBB dimulai dengan rotasi antar-kelompok regional. Setiap tahunnya, satu dari lima kelompok regional di PBB mendapat giliran untuk mengajukan kandidat. Indonesia berkomitmen untuk mencalonkan diri setelah kelompok Asia-Pasifik mendapat giliran untuk mengajukan kandidat presiden Dewan HAM PBB untuk 2026.
Menteri HAM Soroti Regulasi Internasional
Menteri HAM Natalius Pigai juga menyoroti kekosongan regulasi internasional pada isu-isu krusial seperti konvensi HAM terkait korupsi, lingkungan hidup, pemilihan umum, hingga pembangunan. Pigai optimistis bahwa jika Indonesia memegang kendali, berbagai konvensi penting tersebut dapat dilahirkan.
Langkah diplomasi awal telah dilakukan melalui komunikasi dengan negara-negara sahabat seperti Kamboja, Laos, dan Australia. Untuk mencapai posisi tersebut, Pigai menekankan pentingnya pengarusutamaan (mainstreaming) HAM dalam pembangunan nasional.
Ia merinci tahapan strategis per lima tahun menuju 2045. Lima tahun pertama saat ini difokuskan pada penguatan fondasi, pemulihan sistem yang rusak, dan pemeliharaan aspek yang sudah baik. Periode berikutnya adalah akselerasi hingga tahun 2034, dilanjutkan dengan fase mempengaruhi kawasan regional.
“Baru lima tahun terakhir, kita leading di tingkat dunia. Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai, tapi harus bangun peradaban,” ujarnya.
Semangat untuk Keadilan dan Kemanusiaan
Selain memaparkan visi strategis, Pigai juga membakar semangat masyarakat untuk tidak takut memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Ia menekankan bahwa negara harus hadir memastikan tidak ada warga negara yang menderita akibat ketidakadilan.
Namun, Pigai memberi catatan penting bahwa perjuangan tersebut harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan martabat. Ia mengajak masyarakat menjauhi ujaran kebencian dan serangan terhadap kehormatan pribadi agar Indonesia layak dipandang sebagai pemimpin dunia yang beradab.
“Jangan mundur satu langkah pun untuk memperjuangkan keadilan. Tetapi kalau kita kurangi kata-kata yang penuh kebencian, bangsa ini sudah bisa memimpin dunia,” tuturnya.
Peringatan Hari HAM dan Solidaritas
Menutup pidatonya, Pigai turut menyampaikan empati mendalam bagi korban bencana banjir di wilayah Sumatera. Ia mengingatkan bahwa peringatan Hari HAM bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk membangkitkan kesadaran kolektif dan solidaritas kemanusiaan di tengah penderitaan saudara sebangsa.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar