Menteri Pertahanan siapkan 3 helikopter untuk layanan kesehatan Sumatra

Penanganan Bencana Banjir di Sumatra: Kesiapan Pemerian dan Kebutuhan Dana

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiagakan tiga helikopter khusus untuk mendukung mobilitas warga terkait perawatan kesehatan. Tiga helikopter tersebut tidak termasuk dalam jajaran alutsista TNI, tetapi digunakan sebagai sarana transportasi kesehatan di tiga provinsi di Sumatra.

"Kami sudah menyediakan tiga helikopter independen yang terdiri dari satu kekuatan yang kami terima. Lalu, dua helikopter lainnya kami sewa. Ini diperuntukan menjadi tim kesehatan mobil di tiap provinsi. Sifatnya independen," ujar Sjafrie seperti dikutip dari video di akun media sosial.

Helikopter-helikopter ini akan berkeliling ke tempat pengungsi untuk membantu warga korban banjir yang mengeluh sakit. Masing-masing helikopter akan disiapkan di tiap provinsi. Selain itu, Sjafrie juga berharap adanya bantuan dari Menteri Kesehatan, terutama dengan kehadiran dokter untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan langsung di lokasi pengungsian.

Badan Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan (Baharwat) menyediakan beberapa jenis obat untuk pengobatan para pengungsi. Sjafrie menekankan pentingnya pengecekan kesehatan terhadap pengungsi karena mulai muncul keluhan sejumlah penyakit pasca-banjir.

Kebutuhan Dokter untuk Penanganan Kesehatan

Dalam rapat terbatas di Aceh, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta agar disediakan 300 dokter selama tiga bulan ke depan untuk menangani pengungsi banjir di Sumatra. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut diperlukan untuk mengisi kekurangan jumlah tenaga kesehatan di tiga provinsi tersebut.

"Kami kekurangan dokter karena dokter di sana juga menjadi korban. Jadi, saya minta tolong juga Pak Menhan, kalau boleh, saya butuh 300 dokter untuk tiga bulan ke depan. Untuk ngisi saja (kekurangan dokter)," ujar Budi.

Alasan permintaan tambahan dokter disampaikan kepada Menhan Sjafrie lantaran dokter dari TNI dan Polri lebih mudah untuk dimobilisasi. "Kalau boleh, saya pinjam dulu tiga bulan. Nanti, uangnya kami carikan dari saya (Kemenkes). Supaya bisa didrop di puskesmas terpencil," tutur dia.

Persiapan Jembatan Bailey untuk Akses Terputus

Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya siap mengerahkan 27 jembatan bailey di wilayah yang akses daratnya terputus. Jembatan itu merupakan jenis jembatan sementara yang terbuat dari panel logam yang mudah dipasang dan dipindahkan.

"Sekarang, yang bisa kami kerahkan 27 (jembatan) Bailey. Sisa delapan lainnya akan dicari," ujar Maruli.

Delapan jembatan bailey itu merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat terbatas di Aceh.

Di sisi lain, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjanjikan akses ke Kabupaten Bener Meriah, Aceh sudah tersambung pada akhir Desember 2025.

Kebutuhan Anggaran Pemulihan Bencana

Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memperkirakan biaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi mencapai Rp51,82 triliun. Angka ini meliputi estimasi dari tiga provinsi yang terdampak banjir.

"Kami laporkan secara nasional dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dengan penjumlahan dari tiga provinsi estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun," ujar Suharyanto.

Di Aceh, estimasi biaya pemulihan mencapai sekitar Rp25,41 triliun. Di provinsi tersebut, terdapat 37.546 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat. Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas publik, seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.

Selain itu, sektor pertanian turut terdampak, meliputi lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta sejumlah kantor pemerintahan.

"Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," tutur jenderal bintang tiga dari TNI Angkatan Darat (AD) itu.

Sedangkan, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp12,8 triliun guna memperbaiki kerusakan yang terjadi di Sumatra Utara. Suharyanto menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan kemungkinan berubah mengikuti perkembangan penanganan di lapangan.