Menteri Tenaga Kerja Akui Jadi Sasaran Pertanyaan "Mana 19 Juta Lapangan Kerja?"

JAKARTA, berita
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa dirinya sering mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait ketersediaan 19 juta lapangan kerja.
Yassierli menjelaskan bahwa jika masyarakat diwawancara, isu pekerjaan menjadi prioritas utama.
Meskipun persepsi masyarakat, Pak Menteri, mana 19 juta lapangan kerja? yang ditanyakan adalah kepada Kemenaker, ujarnya dalam Indonesian Productivity Summit 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, isu lapangan kerja juga menjadi perhatian negara-negara lain karena situasi geopolitik, perang tarif, dan faktor lainnya.

Di Indonesia, terdapat 153 juta angkatan kerja dengan tingkat pengangguran sebesar 4,76 persen. Dari jumlah tersebut, hanya 39 persen di antara mereka yang bekerja di sektor formal.
Sisanya bekerja di sektor informal, dan ini diprediksi akan meningkat, kata Yassierli.

Sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB), ia menyoroti bahwa latar belakang pendidikan menjadi salah satu tantangan dalam isu ketenagakerjaan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai peluang kerja baru seperti green economy, artificial intelligence (AI) economy, dan creative economy tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Jika kita lihat, 85 persen hingga 86 persen SDM kita memiliki latar belakang pendidikan maksimal SMA, dan ini menjadi tantangan tersendiri, ujar Yassierli.

Dihadapkan pada berbagai masalah ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya mengatasi tantangan dengan memperkuat pendidikan vokasi.
Pendidikan vokasi dengan pelatihan tersertifikasi menjadi pilihan bagi lulusan SMA maupun perguruan tinggi.
Namun, cakupannya masih terbatas karena pemerintah hanya memiliki 42 balai pelatihan di seluruh Indonesia.
Keterbatasan kita, yaitu hanya 42 balai pelatihan se-Indonesia dengan anggaran yang terbatas, ujarnya.

Sebagaimana diketahui, 19 juta lapangan kerja merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subjanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, hingga setahun pemerintahan baru berlangsung, janji tersebut belum terwujud.

Tantangan Pemenuhan Janji Lapangan Kerja

Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian 19 juta lapangan kerja:

• Perbedaan antara permintaan pasar dan kesiapan SDM
• Perkembangan teknologi seperti AI dan green economy menciptakan peluang baru, tetapi kebanyakan SDM Indonesia masih memiliki latar belakang pendidikan SMA.

• Ini menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan kualifikasi tenaga kerja.

• Keterbatasan infrastruktur pelatihan

• Hanya 42 balai pelatihan yang ada di seluruh Indonesia.

• Anggaran yang terbatas membatasi kemampuan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan vokasi.

• Tingkat pengangguran yang relatif tinggi

• Tingkat pengangguran sebesar 4,76 persen menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja belum dapat ditempatkan di sektor formal.
• Sebagian besar bekerja di sektor informal, yang kurang stabil dan minim perlindungan.

Solusi yang Ditawarkan

Kemenaker berkomitmen untuk memperkuat pendidikan vokasi sebagai solusi utama.

• Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
• Pelatihan tersertifikasi menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

• Program ini ditujukan untuk lulusan SMA maupun perguruan tinggi.

• Ekspansi balai pelatihan

• Pemerintah berencana memperluas jumlah balai pelatihan agar lebih banyak warga dapat mengakses pendidikan vokasi.

• Ini akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar.

• Kolaborasi dengan sektor swasta

• Kemenaker berupaya bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
• Hal ini bertujuan agar lulusan vokasi siap bekerja langsung.

Tantangan yang Masih Ada

Meski langkah-langkah diambil, beberapa tantangan tetap ada:

• Kurangnya kesadaran masyarakat
• Banyak orang masih menganggap pendidikan vokasi sebagai pilihan terakhir.

• Perlu sosialisasi yang lebih luas untuk mengubah persepsi ini.

• Kurangnya keterlibatan dunia usaha

• Beberapa perusahaan belum sepenuhnya mendukung program pelatihan vokasi.

• Diperlukan inisiatif yang lebih aktif dari pihak swasta.

• Kebijakan yang belum optimal

• Regulasi terkait pelatihan dan penempatan kerja masih perlu disempurnakan.
• Sistem yang efisien diperlukan untuk memastikan keberhasilan program.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan 19 juta lapangan kerja dapat tercapai dalam waktu dekat. Namun, perlu kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan target tersebut.