Mentrans Iftitah Alokasikan Rp 150 Miliar untuk BNPB

JAKARTA, aiotrade
Kondisi darurat yang diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengubah fokus pemerintah dari agenda ekspor dan pembangunan menjadi misi kemanusiaan. Menteri Transmigrasi (Mentrans), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, secara dramatis mengalihkan perhatian dan sumber daya kementeriannya untuk menangani bencana tersebut.

Iftitah berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp 150 miliar untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Minggu depan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar mengalihkan alokasi anggaran Kementrans untuk BNPB. Ini merupakan kewenangan Menkeu, jadi harus atas persetujuan Pak Purbaya," ujarnya kepada aiotrade.

Langkah ini disebut sebagai "Misi Kemanusiaan yang Utama" dan mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perubahan prioritas ini menandai pengalihan fokus dari agenda ekonomi ke keselamatan rakyat.

Dari Gayo Coffee ke Bencana Alam
Iftitah menyatakan bahwa dampak banjir dan longsor tahun ini sangat memprihatinkan. Masih banyak titik-titik yang terisolasi, termasuk di Aceh Tamiang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunda peresmian panen perdana kopi Gayo di Aceh Tengah yang rencananya akan diekspor ke Amerika Serikat.

Informasi awal tentang bencana alam masif di Sumatera diterima melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP), sehingga rencana tersebut seketika berubah. Mentrans bersama tim langsung berangkat ke Aceh, dengan tujuan pertama Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Dalam tinjauannya, Mentrans menunjukkan pemahaman mendalamnya terhadap medan Aceh yang sulit. Pengalaman ini didapat saat ia bertugas di wilayah tersebut pada masa gempa dan tsunami 2004. Pengalaman ini menjadi penting karena memberinya pemahaman betapa sulitnya akses logistik saat darurat.

"Kami pernah berada di Aceh saat masa tsunami dulu. Karena itu, saya memahami medan, tahu betapa sulitnya akses ketika kondisi darurat terjadi," ujarnya.

Perluasan Misi Kemanusiaan
Awalnya, keterlibatan Kementerian Transmigrasi dipicu oleh fakta bahwa tujuh kawasan transmigrasi (KT) ikut terdampak bencana. Namun setelah melihat langsung kondisi lapangan, Iftitah menyadari bahwa skala kerusakan dan kebutuhan bantuan jauh melampaui wilayah KT.

"Ketika tujuh kawasan transmigrasi ikut terdampak, kami wajib turun. Namun setelah kami lihat langsung kondisi masyarakat di luar kawasan, bantuan jelas harus diperluas," tegasnya.

Komitmen ini ditegaskan kembali bahwa "Kementrans tidak hanya mengurus warga transmigrasi. Dalam kondisi seperti ini, semua masyarakat adalah prioritas."

Selain Bener Meriah dan Aceh Tengah, bantuan logistik juga diperluas ke Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Bireuen.

Laporan Langsung ke Presiden dan Menko AHY
Salah satu tantangan terbesar adalah ratusan ribu warga yang terisolasi karena putusnya jalan dan jembatan. Setibanya di Aceh, dia mendapati banyak jalur terputus sehingga tidak semua lokasi dapat dijangkau.

Mentrans pun segera mengambil langkah strategis, yaitu melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perluasan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Kemudian melapor kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendapat perhatian pada infrastruktur yang rusak parah.

Laporan ini menjadi dasar percepatan mobilisasi bantuan. Iftitah dan Menko AHY sempat menembus perbatasan Bener Meriah hingga Aceh Tengah dan langsung melaporkan kondisi tersebut kepada presiden.

Sebelum laporan ini, bantuan hanya bisa dikirim menggunakan pesawat kecil. Setelah Mentrans memastikan kondisi lapangan dan memberikan keyakinan kepada otoritas, akhirnya pesawat Hercules dapat masuk membawa bantuan logistik dalam jumlah yang jauh lebih besar.

"Atas persetujuan Bapak Presiden Prabowo, kami segera memobilisasi bantuan logistik menggunakan jalur udara untuk menjangkau ratusan ribu warga yang terisolasi," ungkap Iftitah.