Penjelasan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah Mengenai Perombakan Jabatan di Lingkup Pemerintah Provinsi
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, memberikan pernyataan terkait perubahan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan setelah sebanyak 36 pejabat eselon II dilantik oleh Gubernur Anwar Hafid pada Rabu (31/12/2025).
Safri menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjalankan tugas sesuai dengan arahan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng. Menurutnya, penting bagi para pejabat untuk dapat mewujudkan visi dan misi pemerintahan Anwar–Reny dalam menciptakan Sulteng Nambaso melalui kinerja yang nyata dan terukur.
“Para pejabat yang dilantik jangan hanya sekadar menjadi pimpinan di unit kerjanya, tapi harus mampu bekerja benar dan efektif dalam mewujudkan Sulteng Nambaso,” ujar Safri kepada awak media, Kamis (1/1/2026).
Tanggung Jawab dan Dedikasi dalam Jabatan
Legislator asal Dapil Morowali dan Morut itu menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, Safri meminta para pejabat untuk terus berinovasi dan memperbaiki pola kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal.
“Jabatan adalah amanah, jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terus berinovasi dan memperbaiki pola kerja, sehingga pelayanan ke masyarakat bisa maksimal,” ucapnya.
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas
Selain itu, Safri juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kebijakan. Ia menilai bahwa keterbukaan dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
“Pejabat harus mampu bekerja secara transparan dan akuntabel, sehingga setiap kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulteng,” kata Safri.
Apresiasi atas Penyegaran Birokrasi
Mantan aktivis Partai Muslim Indonesia (PMII) itu tidak lupa memuji langkah berani Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng yang melakukan penyegaran birokrasi di penghujung tahun 2025. Safri menyebut perombakan jajaran kabinet Anwar-Reny sebagai momentum penting dalam mengakselerasi program kerja di tahun depan.
"Perombakan kabinet di akhir tahun adalah sinyal kuat bahwa Pemerintahan Anwar-Reny tidak ingin ada stagnasi. Ini strategi jitu guna memastikan visi Sulteng Nambaso berada di jalur yang tepat," pungkasnya.
Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pejabat
Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan oleh para pejabat baru:
- Meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan tugas
- Memastikan semua kebijakan dan program dapat dirasakan oleh masyarakat
- Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan
- Terus berinovasi dan memperbaiki sistem kerja agar pelayanan optimal
- Berkomitmen pada visi dan misi pemerintahan Anwar–Reny
Dengan adanya perombakan jabatan ini, diharapkan pemerintah provinsi dapat lebih responsif dan efektif dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar