Proses Hukum Bupati Pesawaran Tidak Ganggu Pemerintahan
Proses hukum yang sedang dijalani oleh Bupati Pesawaran, Nanda Indira Bastian, tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Pesawaran, M Nasir, yang menegaskan bahwa ada wakil bupati yang dapat menggantikan peran Nanda sementara waktu.
Nanda Indira Bastian diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung selama sekitar 14 jam pada Kamis (11/12/2025). Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjerat suaminya, mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona. Ia hadir memenuhi panggilan sebagai saksi sekitar pukul 11.00 WIB dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada Jumat (12/12/2025) pukul 01.00 WIB.
Menanggapi pemeriksaan tersebut, Nasir memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Nanda Indira tidak mengganggu jalannya pemerintahan di Pemkab Pesawaran. Ia menyatakan bahwa semua prosedur operasional standar (SOP) berjalan dengan baik. Jika bupati sedang tidak bisa hadir, maka wakil bupati akan mengambil alih tugasnya.
Saya kira tidak mengganggu. Semua SOP berjalan dengan baik. Kalau bupati sedang berhalangan, ada wakil bupati, ujar Nasir kepada Tribun Lampung, Jumat (12/12/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, pengambilan kebijakan tetap berada dalam ranah bupati.
Ya, termasuk pengambilan kebijakan yang tetap berada pada ranah bupati, kata dia.
Nasir juga menyebutkan bahwa Nanda Indira menghormati proses hukum. Ia memahami bahwa aparat penegak hukum membutuhkan keterangannya dalam penyelidikan.
Tentu Ibu Bupati menghormati proses hukum. Dimungkinkan APH (aparat penegak hukum) membutuhkan keterangan, dan kita menghargai semuanya, pungkas Nasir.
Peran Wakil Bupati dalam Pemerintahan
Wakil Bupati Pesawaran memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pemerintahan ketika Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam situasi seperti ini, wakil bupati bertindak sebagai pengganti sementara dan memastikan bahwa semua kebijakan dan program pemerintahan tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, wakil bupati juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengelolaan anggaran daerah.
Pemilihan wakil bupati dilakukan melalui proses demokratis dan didasarkan pada kualifikasi serta kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, wakil bupati diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Tanggung Jawab dan Kesadaran Hukum
Nanda Indira Bastian menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ia memenuhi panggilan penyidik dengan penuh tanggung jawab dan bersikap kooperatif. Hal ini menunjukkan bahwa ia menghormati institusi hukum dan siap memberikan keterangan yang diperlukan.
Kehadiran Nanda dalam pemeriksaan juga menunjukkan bahwa ia tidak menghindari proses hukum, meskipun sedang menjalani tugas sebagai kepala daerah. Ini menjadi contoh positif bagi masyarakat bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, harus mematuhi hukum dan siap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum
Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat berjalan secara transparan dan adil. Seluruh pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
Selain itu, proses hukum juga menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Dengan adanya mekanisme hukum yang kuat, diharapkan dapat mendorong para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan menghindari tindakan yang merugikan negara.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar