Negara Berutang Paling Sedikit 2025, Asia Dominasi, Indonesia Tertinggal Jauh

Asia Dominasi Daftar Negara dengan Rasio Utang Terendah

Asia kembali menunjukkan dominasinya dalam daftar negara dengan tingkat utang paling rendah di dunia pada tahun 2025. Berdasarkan data terbaru dari World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF), mayoritas negara dengan rasio utang terendah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari kawasan Asia. Hal ini menjadi perhatian karena memperlihatkan perbedaan signifikan antara negara-negara dengan pengelolaan fiskal yang sangat ketat dan negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih mengandalkan pembiayaan utang untuk mendukung pembangunan.

Makau: Nol Persen Utang Terhadap PDB

Makau, wilayah administrasi khusus Tiongkok, menempati posisi puncak sebagai wilayah dengan tingkat utang terendah di dunia pada 2025, yaitu 0 persen terhadap PDB. Keberhasilan Makau dalam menjaga utang tetap nol berkat pendapatan besar dari industri kasino dan pariwisata judi yang menjadi yang terbesar di dunia. Pendapatan tersebut memberikan surplus fiskal berkelanjutan serta cadangan kas pemerintah yang sangat kuat.

Kondisi ini membuat Makau relatif kebal terhadap tekanan utang global, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Industri kasino dan pariwisata judi menjadi sumber utama pendapatan yang mampu membiayai seluruh kebutuhan fiskal tanpa harus mengambil utang.

Brunei dan Negara Asia Lainnya Ikut Menguat

Di posisi berikutnya adalah Liechtenstein dari Eropa dengan rasio utang 0,5 persen, menjadikannya satu-satunya negara Eropa dalam 10 besar. Negara kecil ini memiliki struktur ekonomi unik, dengan jumlah perusahaan dan lapangan kerja yang bahkan melebihi jumlah penduduknya.

Sementara itu, Asia kembali mendominasi peringkat berikutnya. Brunei Darussalam berada di posisi ketiga dengan rasio utang hanya 2,3 persen terhadap PDB. Kekayaan sumber daya minyak dan gas membuat Brunei mampu menjalankan belanja negara tanpa ketergantungan pada pinjaman. Negara-negara kecil lain juga masuk dalam daftar, seperti Tuvalu (3,6 persen), Turkmenistan (3,9 persen), Kuwait (7,3 persen), Kiribati (8,7 persen), Hong Kong (11,7 persen), Haiti (11,8 persen), dan Timor Leste (13,9 persen).

Kuwait, misalnya, mampu menjaga utang tetap rendah karena sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari sektor minyak, sehingga anggaran negara ditopang oleh ekspor energi.

Indonesia: Utang Masih Jadi Instrumen Pembangunan

Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, posisi Indonesia berada di spektrum yang sangat berbeda. Indonesia bukan termasuk negara dengan rasio utang terendah, meski tetap berada dalam kategori aman secara fiskal. Pada 2025, rasio utang pemerintah Indonesia berada di kisaran 38–39 persen terhadap PDB, jauh di atas negara-negara Asia dengan utang rendah. Namun, angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Perbedaan ini tidak lepas dari karakter ekonomi Indonesia yang sangat kontras. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia membutuhkan belanja besar untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, serta perlindungan sosial. Utang menjadi salah satu instrumen utama untuk membiayai pembangunan jangka panjang.

Skala Ekonomi Jadi Faktor Pembeda

Ekonom menilai perbandingan langsung antara Indonesia dan negara-negara dengan utang sangat rendah perlu melihat konteks skala ekonomi dan demografi. Negara seperti Makau, Liechtenstein, atau Brunei memiliki populasi kecil dan struktur ekonomi yang sangat spesifik. Sementara Indonesia adalah negara besar dengan tantangan pembangunan yang kompleks dan merata di ribuan pulau.

Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga disiplin fiskal dengan menekan defisit anggaran, memperpanjang tenor utang, serta mengoptimalkan pembiayaan kreatif agar utang tetap produktif dan tidak membebani generasi mendatang.

Asia Jadi Contoh, Tapi Tak Bisa Disalin Mentah

Dominasi Asia dalam daftar negara dengan utang terendah dunia pada 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang kuat, sumber pendapatan strategis, serta belanja negara yang terkendali dapat menjaga ketahanan ekonomi. Namun bagi Indonesia, model tersebut tidak bisa diterapkan secara mentah. Tantangan pembangunan nasional membutuhkan pendekatan yang berbeda, dengan utang tetap dijaga sebagai alat, bukan tujuan.

Ke depan, kunci keberlanjutan fiskal Indonesia terletak pada kualitas belanja, peningkatan penerimaan pajak, serta pertumbuhan ekonomi yang konsisten agar rasio utang tetap terkendali di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.