
CARACAS, nurulamin.pro - Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer ke Venezuela dan mengeklaim telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Di platform media sosial Truth Social, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa "Negeri Paman Sam" resmi menyerang negara kaya minyak di Amerika Selatan tersebut.
Trump menyatakan bahwa Maduro dan istrinya ditangkap lalu diterbangkan keluar dari Venezuela dalam operasi gabungan antara militer dan aparat penegak hukum AS.
"AS berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar dari negara itu," tulis Trump, sebagaimana dilansir AFP.
Pengumuman dan serangan itu seakan menjadi klimaks rangkaian tekanan politik, ekonomi, dan militer Washington terhadap pemerintahan Venezuela yang terus meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Akan tetapi, tekanan AS dalam beberapa tahun terakhir membuat sektor energi negara itu semakin terpuruk.
Trump bahkan menuding Venezuela menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai kejahatan narkoba dan berjanji menahan atau menjual minyak yang disita di perairan negara tersebut.
Dia bahkan memblokade seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari Venezuela.
Langkah yang berpotensi memperparah krisis ekonomi negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tersebut.
Cadangan minyak terbesar di dunia
Menurut data OPEC, Venezuela memiliki sekitar 303 miliar barel cadangan minyak mentah terbukti, tertinggi di dunia dan hampir melampaui gabungan cadangan Arab Saudi dan AS.
Sebagian besar cadangan tersebut berada di Sabuk Orinoco, wilayah seluas sekitar 55.000 kilometer persegi di bagian timur Venezuela.
Meski demikian, produksi minyak Venezuela saat ini hanya sebagian kecil dari kapasitasnya, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.
Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, negara itu secara konsisten memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari.
Namun, kurangnya investasi serta sanksi AS menekan produksi menjadi hanya sekitar 1–1,2 juta barel per hari pada 2025.
Produksi tahun ini juga terdampak sanksi, kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, serta penurunan produksi yang terjadi secara sporadis.
Badan Energi Internasional (IEA) pada November 2025 memperkirakan produksi Venezuela mencapai 860.000 barel per hari, turun dari 1,01 juta barel per hari pada Oktober dan sekitar 1 juta barel per hari pada September 2025.
Pada 2023, Venezuela menempati peringkat ke-20 produsen minyak dunia dengan pangsa 1,1 persen dari total produksi global, sementara per November 2025 lalu naik ke peringkat ke-17 menurut IEA.
Krisis ekonomi
Saat ini, Veneziela dihantam krisis ekonomi yang membuat warganya sangat miskin. Standar hidup rakyat bahkan anjlok hingga 74 persen sepanjang 2013–2023.
Kondisi tersebut menjadikannya penurunan kelima terbesar dalam sejarah ekonomi modern di luar konteks perang besar.
Kehancuran ekonomi Venezuela dipicu kebijakan ekonomi domestik. Di samping itu, sanksi internasional turut memperburuk keadaan dalam beberapa tahun terakhir.
Krisis ekonomi Venezuela terjadi akibat kombinasi kebijakan ekonomi yang keliru dan pengelolaan negara yang buruk selama lebih dari satu dekade, terutama sejak era Presiden Hugo Chavez hingga Nicolas Maduro.
Pada masa boom harga minyak dunia 2000-an, pemerintah justru menerapkan kebijakan fiskal yang sangat pro-siklus dengan belanja negara besar-besaran dan defisit tinggi, alih-alih menabung untuk menghadapi masa sulit.
Kekurangan anggaran ditutup dengan utang luar negeri yang melonjak tajam serta pencetakan uang oleh bank sentral yang independensinya dilemahkan, sehingga memicu inflasi tinggi.
Subsidi ekstrem, terutama pada bahan bakar dan listrik, membebani keuangan negara dan membuka ruang penyelundupan serta pemborosan.
Di sisi lain, sektor minyak sebagai tulang punggung ekonomi justru kekurangan investasi dan salah kelola setelah tenaga ahli digantikan loyalis politik, menyebabkan produksi dan pendapatan negara merosot.
Kebijakan mikroekonomi juga memperparah situasi melalui nasionalisasi massal, kontrol harga, pembatasan devisa, dan pengetatan aturan tenaga kerja.
Langkah-langkah ini menghancurkan iklim usaha, memicu kelangkaan barang, serta membuat ekonomi domestik sangat bergantung pada impor.
Ketika harga minyak jatuh pada 2014, Venezuela tidak memiliki cadangan fiskal, sebagaimana dilansir Economics Observatory.
Respons pemerintah dengan mencetak uang secara masif mendorong hiperinflasi dan mempercepat kehancuran ekonomi.
Lebih dari 7,7 juta warga meninggalkan Venezuela, sehingga bisa dikatakan terjadi eksodus jutaan warga.
Kelaparan
Krisis ekonomi Venezuela yang berlarut juga membuat jutaan warganya jatuh ke dalam jurang kerawanan pangan.
Makanan kini menjadi kebutuhan paling sulit dijangkau di tengah krisis ekonomi, sebagaimana dilansir Associated Press, 27 Agustus 2025.
Di negara yang sekitar 80 persen penduduknya hidup dalam kemiskinan, harga kebutuhan pokok melonjak jauh melampaui daya beli masyarakat.
Di negara bagian Falcon yang dulu bergantung pada kilang minyak milik negara, lebih dari 12 warga menggambarkan kepada The Associated Press bahwa hidup mereka kini hanya berputar bagaimana mendapatkan makanan.
Salah satunya adalah Alnilys Chirino (51), ibu tiga anak remaja, yang isi lemari es dan dapurnya nyaris kosong.
Di kulkasnya hanya menyisakan beberapa cabai, daun rempah yang layu, satu kilogram beras, setengah kilogram kacang-kacangan, sedikit daging kalengan, dan tepung.
Chirino mengaku, dia harus membagi bahan makanan seadanya itu agar cukup dimakan selama berhari-hari oleh tiga anaknya, Juan, Jose, dan Angerlis Colina.
Sehari-hari, mereka menjalani hari dengan perut lapar saat tidur, belajar, bekerja, berdoa, dan bermain.
"Mereka bertanya kepada saya, 'besok kita bagaimana? Kita makan apa?,'" kata Chirino.
Kondisi keluarga Chirino mencerminkan realitas jutaan warga Venezuela yang kembali dihantui bayang-bayang malnutrisi dan kelaparan seperti periode 2016–2018.
Para ahli menyebutkan, meskipun Venezuela belum menghadapi kelaparan massal, tingkat kerawanan pangan yang parah akan meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental penduduknya.
Maduro dinilai telah menciptakan kondisi ekonomi yang semakin membatasi akses masyarakat terhadap pangan melalui merosotnya nilai upah dan pembatasan terhadap organisasi nonpemerintah.
Dapur umum yang sebelumnya memberi makan ribuan anak terpaksa tutup setelah pemerintah menerapkan undang-undang baru yang membatasi aktivitas lembaga swadaya masyarakat, termasuk yang dianggap oposisi.
Orang tua, guru, tenaga medis, pekerja kemanusiaan, dan pemuka agama menyatakan bahwa makanan kini semakin tak terjangkau.
Anak-anak bahkan kerap tidur lebih awal untuk menghindari rasa lapar, bolos sekolah, hingga berebut makanan di lokasi bantuan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar