Netanyahu Minta Pengadilan Tunda Sidang Setelah Ajukan Permohonan Ampun ke Presiden Israel

Perdana Menteri Israel Mengajukan Penundaan Persidangan Korupsi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permintaan resmi kepada pengadilan untuk menunda persidangan korupsi yang sedang berlangsung. Permintaan ini dilakukan setelah ia mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog. Dalam permohonan tersebut, Netanyahu berargumen bahwa proses hukum yang berlarut-larut memperdalam perpecahan politik dan sosial di dalam negeri.

Permintaan pembatalan kehadiran dalam persidangan diajukan oleh Netanyahu pada hari Selasa (2/12/2025). Ini menjadi babak baru dalam kasus hukum yang telah berlangsung selama hampir enam tahun. Sehari sebelumnya, Netanyahu hadir dalam persidangan kasus korupsi yang menjerat dirinya, yang merupakan pertama kalinya ia hadir dalam persidangan tersebut.

Menurut pengacara Netanyahu, kehadiran Perdana Menteri di pengadilan bertujuan untuk menunjukkan komitmen terhadap proses hukum sambil tetap menjalankan tugas pemerintahan. Mereka menambahkan bahwa permintaan amnesti merupakan langkah yang dianggap menguntungkan bagi kestabilan politik dan pemerintahan Israel.

Netanyahu memilih muncul sekarang karena sebelumnya ia sedang menunggu tanggapan resmi dari Presiden Herzog atas permintaan pengampunan. Namun, pengacara Netanyahu, Amit Hadad, menyampaikan kepada pengadilan bahwa persidangan yang berlarut-larut menimbulkan ketegangan politik dan memperdalam perpecahan di masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa kelanjutan persidangan memperdalam perpecahan di Israel dan mengganggu persatuan nasional.

Sehingga penundaan persidangan perlu dilakukan guna memungkinkan perdana menteri mengarahkan seluruh waktu dan energi untuk menangani isu-isu strategis Israel. Buntut alasan tersebut, jaksa penuntut tidak keberatan dengan penundaan sidang tersebut. Pengadilan pun mengabulkan permintaan Netanyahu dan membatalkan sidang untuk Selasa (2/12/2025) waktu setempat.

Kasus Korupsi Netanyahu Jadi Sorotan di Israel

Kasus korupsi yang menjerat Netanyahu telah diajukan pada 2019. Netanyahu, yang tercatat sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama, didakwa atas satu tuduhan penyuapan dan tiga tuduhan penipuan serta pelanggaran kepercayaan, dalam tiga kasus terpisah. Dakwaan tersebut terkait dugaan manipulasi media dan penerimaan hadiah ilegal sebagai imbalan atas bantuan pemerintah.

Persidangan resmi dimulai pada 2020 setelah penyelidikan bertahun-tahun, namun tertunda akibat pandemi COVID-19, serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan perang berikutnya di Gaza. Karena proses hukum dinilai membebani dirinya sebagai Perdana Menteri dan mengganggu kemampuan pemerintahannya untuk menjalankan tugas negara secara efektif.

Netanyahu pada awal pekan ini mengajukan pengampunan kepada Presiden Herzog. Permohonan ini disebut sebagai upaya untuk menghentikan proses persidangan atas berbagai tuduhan korupsi yang selama ini menyeret namanya, termasuk dugaan keterlibatan orang-orang terdekat dalam lingkar kekuasaannya.

Akan tetapi pasca permohonan disampaikan, Herzog disebut tidak akan memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Pernyataan tersebut diungkap mantan pengacara pembela Netanyahu, Micah Fettman dalam wawancara dengan Channel 12, Minggu (30/11/2025). Dalam keterangan resmi yang dikutip The Times Of Israel, ia menegaskan bahwa pengampunan menurut hukum Israel hanya dapat diberikan kepada pelanggar yang mengakui kesalahan. Namun hingga saat ini Netanyahu tidak pernah mengakui dakwaan yang mencakup penyuapan, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus terpisah.

Dari setiap pernyataan publiknya, ia justru menegaskan bahwa tuduhan korupsi merupakan bagian dari upaya politik untuk menjatuhkannya. Sikap tanpa pengakuan inilah yang disebut menjadi penghalang utama bagi Herzog untuk mengambil langkah pengampunan.

Presiden dinilai tidak mungkin menghapus proses hukum seseorang yang masih menyangkal keterlibatan, karena langkah tersebut berpotensi merusak prinsip kesetaraan di mata hukum. Terlebih belakangan ini tekanan publik kembali meningkat, dimana ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa di luar kediamannya di Tel Aviv.

Massa yang mengamuk membawa berbagai simbol protes, termasuk kostum tahanan berwarna orange bergambarkan wajah Netanyahu. Sebagian demonstran juga menumpuk pisang di depan rumah presiden sebagai bentuk sindiran terhadap kemungkinan pengampunan yang dianggap dapat menjadikan Israel layaknya banana republic, negara yang dianggap rapuh secara hukum dan demokrasi.

Mereka berkumpul untuk menolak kemungkinan pengampunan Netanyahu tanpa konsekuensi, karena hal itu dianggap dapat merusak pondasi demokrasi dan supremasi hukum di negara tersebut.