OJK Sumsel Perluas Akses Pembiayaan Industri Kelapa

berita
, PALEMBANG Potensi besar komoditas kelapa di Sumatra Selatan (Sumsel) mulai dilirik untuk dikembangkan melalui ekosistem yang lebih terintegrasi pada 2026. Untuk menggenjot pengembangan industri kelapa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel akan memperluas akses pembiayaan dari hulu hingga hilir.

Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto mengatakan, kelapa merupakan komoditas perkebunan dengan banyak produk turunan. Air kelapa, daging kelapa, minyak kelapa, batok yang dapat diolah menjadi briket, hingga crude coconut oil (CCO) yang berpotensi menjadi bahan bakar pesawat atau bioavtur, merupakan sebagian produk bernilai ekonomi tinggi.

Semua bagian kelapa punya manfaat besar dan Sumsel memiliki lahan yang cukup luas, ujarnya saat diwawancarai, dikutip Jumat (12/12/2025).

Namun, Arifin menilai pengembangan kelapa di Sumsel belum optimal. Hal itu lantaran operasional di sektor ini masih bersifat tradisional, sementara sebagian besar perkebunan didominasi tanaman tua.

Dia mencontohkan keberhasilan pengembangan ekosistem kopi di Sumsel yang telah berjalan sebelumnya. Pendekatan serupa, menurutnya, dapat diterapkan pada komoditas kelapa.

Pihaknya berencana mendorong perluasan akses pembiayaan bagi seluruh rantai usaha, mulai dari petani, pengepul, penyedia jasa angkut, hingga calon eksportir.

Kopi saat ini ekosistemnya sudah terbentuk dan pembiayaannya mencapai sekitar Rp386 miliar. Keberhasilan itu akan kita terapkan pada komoditas lain, dalam hal ini kelapa, jelasnya.

Meski belum menyebutkan besaran pembiayaan yang berpotensi diserap, Arifin memastikan skema penyaluran dapat dilakukan melalui berbagai instrumen.

Bisa melalui KUR [kredit usaha rakyat]. Jika berkembang, akan diarahkan ke pembiayaan menengah, termasuk dukungan untuk alat dan mesin pertanian [alsintan], katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Regina Ariyanti menyebut, luasan perkebunan kelapa di Sumsel mencapai 68.154 hektare, dengan daerah sentra berada di Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Dengan total luasan itu produktivitas kelapa dalam bentuk kopra di Sumsel sebesar 1.162,79 kilogram per hektare per tahun, ujarnya.

Regina mengatakan, potensi besar ini memperlihatkan perlunya perluasan akses pembiayaan pada seluruh ekosistem kelapa untuk mendorong pengembangan komoditas di Sumsel, termasuk hilirisasi ke berbagai produk yang memiliki nilai tambah.

Kita bisa melihat pengalaman pada dukungan pendanaan petani sawit rakyat yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus keberlanjutan usaha, tutupnya.

Tantangan Pengembangan Ekosistem Kelapa

Pengembangan ekosistem kelapa di Sumsel menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, sistem produksi yang masih bersifat tradisional membuat efisiensi rendah dan sulit untuk bersaing secara global. Kedua, mayoritas perkebunan kelapa di Sumsel terdiri dari tanaman tua yang tidak lagi optimal dalam produksi. Hal ini menyebabkan hasil panen tidak maksimal dan berdampak pada nilai ekonomi yang bisa diperoleh.

Selain itu, kurangnya akses pembiayaan yang merata menyebabkan para petani kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan yang tersedia cenderung terbatas dan tidak mencakup seluruh tahapan rantai usaha, mulai dari pengadaan benih hingga pemasaran produk akhir.

Strategi Pengembangan Ekosistem Kelapa

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK Provinsi Sumsel berencana melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperluas akses pembiayaan bagi seluruh pelaku usaha di sepanjang rantai pasok kelapa. Ini mencakup petani, pengepul, pengangkut, hingga eksportir.

Kedua, memperkenalkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Contohnya, KUR bisa digunakan sebagai awal, kemudian berkembang ke pembiayaan menengah yang mencakup pembelian alsintan dan infrastruktur pendukung.

Ketiga, mendorong hilirisasi produk kelapa agar dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan demikian, produk-produk seperti minyak kelapa, CCO, dan briket batok bisa menjadi alternatif yang lebih bernilai dibandingkan hanya menjual kopra.

Peran Pemerintah dan Stakeholder

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengembangan ekosistem kelapa. Dengan data luasan perkebunan yang cukup besar, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan mendukung pertumbuhan sektor ini.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

• Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petani untuk mengadopsi teknologi modern.
• Membangun infrastruktur yang memadai untuk pendistribusian hasil panen.
• Mengajak investor untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri kelapa.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, ekosistem kelapa di Sumsel dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.