Pajak Gen Z: Kapan Waktunya?

Kampanye Pajak untuk Gen Z: Tantangan dan Harapan

Di tengah berbagai kampanye pajak yang kini marak di media sosial, banyak generasi muda mulai menyadari pentingnya pemahaman tentang pajak. Dari kreator TikTok yang menjelaskan cara daftar NPWP hingga sosialisasi pajak di kampus-kampus, pemerintah tampaknya ingin membangun kesadaran pajak sejak dini.

Namun, bagi banyak Gen Z yang masih dalam fase mencari pekerjaan atau bekerja freelance, kampanye ini sering terasa kurang sesuai dengan realitas kehidupan mereka. Pendapatan yang tidak menentu, biaya hidup yang tinggi, dan kondisi pasar kerja yang tidak selalu stabil membuat mereka merasa bahwa pajak adalah hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Realita Kehidupan Gen Z yang Tidak Sepenuhnya Ideal

Survei Populix menunjukkan bahwa 74 persen Gen Z dan milenial menghabiskan uang hanya untuk bertahan hidup, seperti makan, transportasi, dan membayar tagihan. Sisanya digunakan untuk cicilan, kursus, atau bahkan habis dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan Gen Z jauh dari gambaran ideal financial freedom yang sering muncul di media sosial.

Selain itu, rasio pajak Indonesia turun menjadi 8,42 persen pada semester I 2025, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini membuat pemerintah semakin fokus pada generasi muda sebagai calon wajib pajak baru. Namun, apakah kampanye ini sudah mempertimbangkan kekhawatiran Gen Z?

Masalah Pendapatan yang Tidak Stabil

Livia Denaya, seorang mahasiswa yang bekerja sebagai freelancer, merasakan ritme hidup yang naik-turun. Pendapatannya sering tidak menentu, kadang aman, kadang mepet sekali. Ia mengatakan, “Pendapatan per bulannya naik turun… setengah cukup, setengah enggak.”

Aurel, seorang fresh graduate yang bekerja freelance di bidang kreatif, juga merasakan kesulitan. Ada minggu ramai job, ada minggu yang sepi total. “Dengan pendapatan yang nggak stabil dan masih di bawah UMR, pemotongan buat pajak itu jadi beban,” katanya.

Batasan Penghasilan dan Kewajiban Pajak

Sherine, accounting assistant di perusahaan konsultan pajak, menjelaskan bahwa seseorang dianggap wajib membayar PPh Pasal 21 jika memiliki penghasilan minimal 4,5 juta per bulan. Yustinus Prastowo, analis kebijakan publik dan konsultan pajak, menambahkan bahwa batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah Rp54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp4.500.000 per bulan.

“Jadi, seseorang dengan penghasilan di bawah batas tersebut tidak dikenakan PPh,” jelas Yustinus. Ia juga menjelaskan bahwa kewajiban punya NPWP muncul ketika seseorang sudah memenuhi dua syarat: status sebagai Wajib Pajak orang pribadi dan memiliki penghasilan.

Bahasa Pajak yang Terasa Rumit

Bagi banyak Gen Z, masalah pajak bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang bahasa teknis dan sistem yang terasa tidak ramah pemula. Istilah seperti PTKP, PKP, PPh 21, bukti potong, hingga sistem coretax membuat banyak orang bingung.

Livia mengatakan, “Menurut gue, pajak freelance ini nggak ada ketetapannya sendiri… banyak banget jenisnya.” Aurel lebih tegas lagi, mengatakan bahwa informasi pajak seringkali bikin bingung sehingga memicu kecemasan.

Membangun Sistem Pajak yang Lebih Ramah Gen Z

Yustinus Prastowo memaklumi perasaan cemas ini, ia menegaskan bahwa cemas merupakan hal yang wajar jika takut salah dalam informasi pajak. Ia menyarankan agar sistem pajak bisa lebih mudah dipahami oleh anak muda melalui edukasi yang sederhana dan akses yang mudah.

Komunikasi yang jelas mengenai manfaat pajak, transparansi penggunaan anggaran negara, serta digitalisasi yang benar-benar mempermudah, bukan sebaliknya, adalah beberapa rekomendasi penting yang disampaikan Yustinus.

Gen Z juga memiliki harapan yang tidak muluk. Livia ingin aturan yang lebih jelas untuk freelance. Aurel ingin pajak terasa sepadan dengan manfaat. Suara-suara ini menunjukkan bahwa Gen Z bukan anti pajak. Mereka hanya ingin sistem pajak yang masuk akal dan relevan dengan kehidupan mereka yang penuh ketidakpastian.

Di tengah pendapatan yang naik turun, biaya hidup yang terus naik, dan kondisi pasar kerja yang tidak selalu ramah, wajar jika mereka bertanya: “Kalau penghasilan aja masih belum stabil, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mulai mikir pajak?”