Parkir Mie Gacoan: Digitalisasi dan Edukasi Masyarakat

Perubahan Sistem Parkir di Mie Gacoan: Tantangan dan Dampak

Bisnis Mie Gacoan kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, isu yang muncul terkait pengelolaan parkir di beberapa gerai yang berada di Surabaya. Sejak pertengahan Agustus 2025, sejumlah gerai Mie Gacoan mulai menerapkan sistem parkir digital. Langkah serupa juga dilakukan sebelumnya oleh Mie Gacoan di Sidoarjo.

Digitalisasi parkir ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat tentang kekacauan parkir yang sering menyebabkan kemacetan. Pihak manajemen menegaskan bahwa sistem baru ini diterapkan karena dinilai lebih terstruktur, profesional, dan tetap melibatkan juru parkir lokal. Namun, kebijakan tersebut justru mendapat penolakan dari sebagian warga yang merasa tidak diajak berdiskusi. Mereka menganggap kerja sama parkir sebelumnya masih sah dan berjalan baik.

Perubahan ini memicu kebingungan. Di satu sisi, manajemen mencoba merespons keluhan masyarakat. Di sisi lain, aksi demo warga muncul karena mereka merasa "rejeki" mereka terganggu akibat penerapan kebijakan baru tersebut.

Potensi Pendapatan dari Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir memang sangat menggiurkan. Bukan hanya soal uang receh. Contoh kasus di Mie Gacoan menunjukkan bahwa dalam sehari, jika ada 500 motor yang parkir dikalikan Rp3.000, maka pendapatan mencapai Rp1,5 juta. Pada akhir pekan (Sabtu-Minggu), jumlah pengunjung bisa meningkat tajam, sehingga pendapatan parkir bisa berlipat ganda.

Dengan estimasi pendapatan per-hari sebesar Rp1,5 juta dikalikan 22 hari plus Rp3 juta dikali delapan hari (akhir pekan), maka dalam sebulan pendapatan parkir di gerai Mie Gacoan bisa mencapai lebih dari Rp55 juta. Ini belum termasuk pendapatan dari parkir mobil. Setiap gerai pun bisa memiliki perbedaan pendapatan, terutama untuk gerai yang buka 24 jam.

Penggunaan E-Money dan QRIS

Penerapan sistem digitalisasi adalah konsekuensi perkembangan zaman yang tak bisa dihindari. Salah satu dampaknya adalah pengurangan tenaga kerja manusia. Contohnya, saat diberlakukannya pembayaran menggunakan e-money di pintu tol, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan dan digantikan oleh kartu elektronik.

Pemanfaatan teknologi yang sama juga diterapkan di hampir semua mall di Surabaya dan Sidoarjo. Meski masih terbatas di pintu masuk, beberapa mall seperti Ciputra World dan BG Junction (Surabaya), serta Sun City dan Lippo Plaza (Sidoarjo) memiliki jalur khusus bagi motor untuk pembayaran menggunakan e-money maupun QRIS.

Beradaptasi dengan Zaman

Sekali lagi, penerapan sistem digitalisasi adalah hal yang tak bisa dielakkan. Konsekuensinya adalah adaptasi terhadap perubahan zaman. Aplikasi dari penerapan sistem digital ini tidak hanya terbatas pada pembayaran e-money, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, termasuk perparkiran di pusat perbelanjaan dan gerai Mie Gacoan.

Pemanfaatan e-money dan QRIS membantu pencatatan keuangan secara transparan. Bagi masyarakat modern, kini tidak perlu repot membawa banyak uang tunai, karena sudah ada e-wallet. Edukasi masyarakat terkait perubahan zaman ini tentu memerlukan peran pemerintah, terutama di tingkat RT dan RW.

Menjembatani Kesenjangan Ekonomi

Harus dipahami bahwa aksi penolakan terhadap sistem digitalisasi parkir disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan. Masalah ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

RT/RW bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi dengan pemangku jabatan dan dunia usaha dapat mencegah aksi demo yang justru memicu keresahan lebih luas. RT/RW juga bisa memanfaatkan karang taruna untuk membuat forum edukasi, mengingat anggota karang taruna berasal dari generasi Gen-Z dan Gen-Alfa yang sudah akrab dengan teknologi digital.

Edukasi dan Kolaborasi

Kegiatan edukasi tidak selalu memberikan dampak instan secara ekonomi. Namun, penting untuk memahami tantangan dunia digital di masa depan, terutama dengan perkembangan teknologi AI. Dengan memahami ini, masyarakat akan lebih mudah mencari solusi menggunakan aplikasi digital.

Ironisnya, jika di level RT/RW justru memanfaatkan keresahan akibat penerapan digitalisasi perparkiran dengan mendorong aksi demo lebih marak. Hal ini bisa berdampak pada pendapatan RT/RW sendiri. Semoga asumsi ini tidak benar.