Parlemen Dibubarkan, Thailand Gelar Pemilu di Tengah Ketegangan dengan Kamboja

Thailand Memasuki Fase Politik Baru yang Penuh Ketidakpastian

Thailand resmi memasuki fase politik baru yang penuh ketidakpastian setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan Parlemen, Jumat (12/12/2025). Langkah ini membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu awal tahun depan, namun keputusan tersebut diambil di tengah situasi yang jauh dari kondusif: pertempuran besar dengan Kamboja kembali pecah di perbatasan.

Pembubaran Parlemen dilakukan setelah Anutin mendapatkan persetujuan Raja Maha Vajiralongkorn, yang langsung berlaku setelah diumumkan melalui Royal Gazette. Dalam pernyataannya, Anutin menegaskan bahwa langkah ini ia tempuh untuk mengembalikan mandat kepada rakyat. Saya ingin memberikan kembali kekuasaan kepada rakyat, ujarnya.

Pemilu Digelar 4560 Hari Setelah Persetujuan Raja

Dengan berlakunya keputusan ini, Thailand memasuki masa pemerintahan sementara di bawah Anutin. Pemerintahan transisi ini memiliki wewenang terbatas dan tidak dapat mengesahkan anggaran baru hingga pemerintahan hasil pemilu terbentuk. Namun proses menuju pemilu berlangsung di tengah tekanan keamanan yang meningkat drastis.

Thailand saat ini terlibat bentrokan bersenjata dengan Kamboja akibat sengketa wilayah yang telah berlangsung puluhan tahun. Dalam sepekan terakhir, sekitar dua lusin orang dilaporkan tewas, sementara ratusan ribu warga di kedua sisi perbatasan terpaksa mengungsi menyusul gempuran artileri dan serangan udara.

Anutin Baru Tiga Bulan Menjabat

Situasi politik Thailand semakin rumit karena Anutin baru tiga bulan menjabat sebagai perdana menteri, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang lengser akibat skandal percakapan politik dengan pejabat Kamboja. Anutin terpilih berkat dukungan Peoples Party dengan janji untuk membubarkan Parlemen dalam empat bulan serta menyelenggarakan referendum perubahan konstitusi.

Namun, kesepakatan politik itu retak setelah anggota partai Anutin, Bhumjaithai, mendukung rancangan amandemen konstitusi yang dianggap Peoples Party menyimpang dari kesepakatan. Oposisi langsung mengancam melayangkan mosi tidak percaya, memicu keputusan pembubaran Parlemen lebih cepat dari perkiraan.

Ketegangan dengan Kamboja Memberi Dampak Politik

Di tengah pertempuran besar dengan Kamboja, Anutin mengadopsi sikap nasionalis yang lebih tegas. Ia menegaskan Thailand akan melanjutkan operasi militer hingga keamanan dan kedaulatan nasional terjamin. AS turut terlibat sebagai pihak penekan. Presiden Donald Trump telah dua kali menyatakan akan memaksa kedua negara duduk kembali dalam gencatan senjata.

Ia bahkan mengisyaratkan ancaman tarif tinggi terhadap ekspor Thailand bila Negeri Gajah Putih menolak upaya perdamaian tersebut. Anutin memastikan ia dijadwalkan berbicara dengan Trump untuk melaporkan situasi perbatasan terbaru.

Peluang Politik bagi Anutin

Sejumlah analis menilai krisis keamanan yang memanas justru membuka peluang politik bagi Anutin untuk menguatkan citranya sebagai pemimpin yang tegas membela kedaulatan negara. Narasi tersebut dinilai berhasil mengalihkan sorotan publik dari berbagai kritik sebelumnya, mulai dari penanganan banjir besar di Thailand Selatan hingga dugaan keterkaitan pejabat pemerintah dengan jaringan penipuan besar.

Kini, perhatian Thailand tertuju pada pemilu yang akan digelar dalam 4560 hari mendatang, sebuah pertarungan demokratis yang berlangsung di tengah dentuman meriam di sepanjang perbatasan.