Pendampingan dan Dukungan untuk Kelompok Rentan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD) serta lansia, di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Intervensi dilakukan sejak fase awal pascabencana dengan membentuk posko dan menyalurkan berbagai layanan, termasuk kesehatan dan keluarga berencana.
Pemerintah memastikan bahwa pendampingan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan akses dan potensi bencana susulan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif sejak awal. Di wilayah seperti Aceh, Kemendukbangga telah membentuk posko dan fokus pada intervensi bagi kelompok rentan. Berbagai layanan diberikan di lokasi terdampak, mulai dari penyaluran bantuan hingga trauma healing dan sosialisasi keluarga berencana.
Sasaran layanan yang mencakup balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta lansia tetap dijangkau meskipun menghadapi keterbatasan akses dan medan sulit. “Pendampingan dan pelayanan kesehatan terus berlanjut bagi balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan lansia di tengah masih adanya bencana susulan,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wati Yulia.
Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana oleh DPR
Untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa Satgas tersebut akan berada di lokasi yang sama, yaitu Aceh. Ia berharap nanti ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini.
Keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan. “Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujar Dasco.
Rapat koordinasi yang digelar ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus. “Saya sampaikan kepada Pak Gubernur memang tujuan kita melakukan rapat koordinasi supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” pungkasnya.
Dukungan dari Great Institute
Great Institute juga mendukung langkah DPR dalam membentuk Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang berkantor di Aceh. Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai pembentukan Satgas tersebut sebagai langkah strategis dan responsif atas situasi kebencanaan di Sumatera. Hal ini juga menjadi tindak lanjut dari keputusan Presiden Prabowo Subianto pada pekan sebelumnya.
“Riset kami berbasis mesin big data menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di Sumatera. Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya.
Sudarto juga mendukung peran DPR yang diprakarsai oleh Dasco, yang dinilainya aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial politik terkini di wilayah terdampak. Keberadaan Satgas yang berkantor langsung di Aceh diharapkan mampu menurunkan tensi ketegangan di masyarakat. Sekaligus memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran negara yang sempat menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi dalam beberapa waktu terakhir.
“Oleh karena itu, Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana, sehingga masyarakat merasa negara benar-benar hadir,” ujarnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar