Inspeksi Mendadak Bupati Karawang untuk Pastikan Efektivitas Perampingan SOTK
Pada Jumat, 2 Januari 2026, Bupati Karawang Aep Syaepuloh melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan efektivitas perampingan struktur organisasi tata kerja (SOTK) serta tingkat kehadiran pegawai. Kegiatan ini dilakukan setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana para pegawai kembali menjalani aktivitas kerja.
Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Aep mengunjungi Kantor Satpol PP yang berseberangan dengan kantor bupati. Selanjutnya, ia ditemani oleh Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah, bergerak menuju kawasan kantor Pemda 2. Di lokasi tersebut, Aep meninjau kantor Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Sejak dari kantor Satpol PP, ekspresi Aep terlihat kecewa karena beberapa perangkat di kantor itu tidak lengkap. Kekecewaan ini semakin bertambah saat ia berkeliling mengecek satu per satu ruang kerja di Pemda 2.
”Ada beberapa ruang kerja tanpa foto bupati dan wakil bupati. Kami perintahkan untuk dilengkapi, termasuk foto-foto kegiatan harus berfigura,” ujar Aep.
Dia menyebutkan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai hadir seusai adanya perampingan SOTK. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pegawai pada hari pertama kerja setelah Nataru sudah terlihat baik, terutama saat olahraga di Plaza Pemda.
”Di sini juga harus hadir,” tambahnya.
Meski demikian, Aep tidak memberikan rincian persentase kehadiran ASN di hari pertama kerja pasca-Nataru. Ia hanya memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas pegawai yang mangkir tanpa alasan jelas.
”ASN yang tidak hadir tanpa keterangan jelas akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan laporan BKPSDM, memang ada beberapa pegawai yang tidak masuk kerja pada hari ini, tapi mereka berhalangan karena sakit dan cuti melahirkan,” jelasnya.
Selain mengecek kehadiran, Aep juga meninjau kesiapan sarana dan prasarana (sapras) kantor, termasuk dampak perampingan SOTK. Dia memastikan penyesuaian sapras, termasuk pergantian logo dinas, mulai dilakukan.
”Ganti semuanya, karena nanti ada Dinas Pertanian dan Perikanan. Kelautan dan perikanan sudah di sini, tinggal pertanian pindah saja,” katanya.
Ia juga menyoroti penataan ruang dan penyimpanan aset, khususnya di Dinas Perhubungan. Peralatan seperti lampu, PJU, hingga marka jalan diminta ditempatkan di satu lokasi agar lebih rapi dan tertata.
Pentingnya Kenyamanan Ruang Kerja bagi ASN
Dalam evaluasinya, Bupati menekankan pentingnya kenyamanan ruang kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada kinerja pelayanan publik.
Pelayanan Publik di Bekasi Tetap Normal Pasca-Nataru
Terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan seluruh pelayanan publik berjalan normal usai libur Nataru. Kehadiran para pegawai pun dinilai optimal.
”Saya pastikan seluruh pelayanan berjalan optimal. Tidak ada yang libur karena kan sudah sepatutnya masuk kerja lagi. Saya periksa, semua loket pelayanan tetap buka, mulai dari perizinan sampai kesehatan, semuanya normal,” kata Asep, usai menginspeksi sejumlah organisasi perangkat daerah pelayan publik di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat 2 Januari 2026.
Asep menegaskan, selain beroperasi, pelayanan pun harus memudahkan. Pelayanan perizinan harus tetap pada koridor hukum, satu pintu.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar