Pasukan Internasional di Gaza, Hamas: Hanya Pengawas Gencatan Senjata

Pemimpin Hamas Menyambut Kehadiran Pasukan Internasional di Gaza

Pemimpin senior Hamas menyampaikan bahwa faksi-faksi Palestina di wilayah Gaza telah memberikan persetujuan awal untuk kemungkinan masuknya pasukan internasional atau pasukan perdamaian ke wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Husam Badran, anggota Biro Politik Hamas, yang menekankan bahwa penerimaan ini memiliki syarat-syarat tertentu.

Badran menjelaskan bahwa mandat pasukan internasional harus terbatas pada memantau gencatan senjata dan mempertahankan kehadiran di sepanjang perbatasan untuk memisahkan kedua belah pihak. Ia menekankan bahwa peran pasukan tersebut harus tetap terbatas, jelas, dan disepakati, serta tidak boleh mengganggu proses pengambilan keputusan nasional Palestina.

Selain itu, Badran menyebutkan bahwa sebagian besar negara yang membahas ide tersebut menekankan perlunya persetujuan Palestina sebelum penempatan pasukan. Ia merujuk pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sebuah pasukan multinasional yang diusulkan dan disetujui sebagai bagian dari rencana perdamaian yang lebih luas serta resolusi Dewan Keamanan PBB pada November lalu.

Badran juga menegaskan bahwa implementasi kesepakatan saat ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Palestina dan menegaskan kembali pembicaraan apa pun tentang pelucutan senjata perlawanan akan ditolak. "Rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan, dan wajar bagi mereka untuk melawan dengan segala cara yang tersedia," katanya.

Ia menambahkan bahwa prioritas bagi rakyat Palestina adalah rekonstruksi di Gaza agar rakyat Palestina dapat hidup dalam kondisi yang layak untuk pengorbanan mereka. Mengenai fase kedua kesepakatan gencatan senjata, Badran mengatakan hal itu harus mencakup penarikan pasukan Israel yang jelas, pembukaan cakrawala politik, dan pembahasan serius mengenai pembentukan negara Palestina.

Penjelasan Khaled Meshaal Mengenai Pasukan Internasional

Sementara itu, petinggi Hamas lainnya, Khaled Meshaal, menegaskan bahwa kelompok tersebut terbuka untuk penempatan pasukan internasional di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel. Namun, Hamas tidak akan menyetujuinya beroperasi di dalam wilayah Palestina, menyebut rencana tersebut sebagai "pendudukan."

Kami tidak keberatan dengan pasukan internasional atau pasukan stabilisasi internasional yang ditempatkan di sepanjang perbatasan, seperti UNIFIL, katanya, merujuk pada pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon selatan dekat perbatasan Israel. Mereka akan memisahkan Gaza dari pendudukan, ujar dia merujuk pada Israel.

Adapun kehadiran pasukan internasional di dalam Gaza, dalam budaya dan kesadaran Palestina itu berarti pasukan pendudukan. Para mediator serta negara-negara Arab dan Islam, katanya, dapat bertindak sebagai "penjamin" bahwa tidak akan ada eskalasi yang berasal dari dalam Gaza.

Bahaya datang dari entitas Zionis, bukan dari Gaza, tambahnya, merujuk pada Israel.

Persoalan Senjata Hamas dan Reaksi Israel

Israel mengklaim bahwa Hamas "akan dilucuti senjatanya" sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang disponsori AS. Pernyataan ini dilontarkan setelah seorang pemimpin senior Hamas menyarankan pembekuan senjata. Tidak akan ada masa depan bagi Hamas di bawah rencana 20 poin tersebut. Hamas akan dilucuti senjatanya dan Gaza akan didemiliterisasi, kata pejabat Israel itu.

Khaled Meshaal dari Hamas mengatakan kepada saluran berita Qatar Al Jazeera pada Rabu bahwa kelompok pejuang Palestina tersebut terbuka untuk "pembekuan" senjata. Namun, mereka menolak tuntutan pelucutan senjata yang diajukan dalam rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza.

Gagasan perlucutan senjata total tidak dapat diterima oleh gerakan perlawanan (Hamas). Yang diusulkan adalah pembekuan, atau penyimpanan (senjata)... untuk memberikan jaminan terhadap eskalasi militer apa pun dari Gaza dengan pendudukan Israel, kata Khaled Meshaal.

Kesepakatan Gencatan Senjata yang Masih Rapuh

Kesepakatan gencatan senjata yang disponsori AS, yang berlaku sejak 10 Oktober, menghentikan perang yang dimulai setelah serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Namun, kesepakatan itu tetap rapuh karena Israel setiap hari melakukan pelanggaran.

Kesepakatan tersebut terdiri atas tiga fase. Pada fase kedua, pasukan Israel akan mundur lebih jauh dari posisi mereka di Gaza dan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional (ISF), sementara Hamas akan meletakkan senjatanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diperkirakan akan bertemu dengan Trump di AS akhir bulan ini untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dalam gencatan senjata.

Namun, Hamas telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan setuju untuk menyerahkan persenjataannya. Pelucutan senjata bagi seorang Palestina berarti merampas jiwanya. Mari kita capai tujuan itu dengan cara lain, Meshaal menegaskan.

Fase Pertama Kesepakatan

Pada fase pertama kesepakatan tersebut, Hamas berkomitmen untuk membebaskan 48 tawanan yang masih hidup dan yang telah meninggal yang ditahan di wilayah tersebut. Semua sandera sejauh ini telah dibebaskan kecuali satu jenazah karena sulitnya mencari jenazah di bawah reruntuhan bangunan yang dibombardir Israel.

Sebagai gantinya, Israel telah membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina yang berada dalam tahanannya dan mengembalikan jenazah ratusan warga Palestina yang tewas.