PBNU Kacau: Gus Yahya Ditekan Mundur, Isu Tambang dan Audit Picu Persaingan !

Perseteruan Internal PBNU yang Mengguncang Pemimpin

PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, kini sedang menghadapi gejolak internal yang cukup serius. Konflik ini berpusat pada perselisihan antara dua lembaga utama, yaitu Syuriyah (Dewan Penasihat Ulama) dan Tanfidziyah (Pelaksana Harian). Perseteruan ini menciptakan ketegangan yang sangat tinggi, bahkan menimbulkan permintaan untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Desakan Mundur dan Perdebatan Konstitusi

Ketegangan memuncak setelah munculnya risalah rapat harian Syuriyah pada 20 November 2025. Dalam risalah tersebut, Gus Yahya diminta untuk segera menyerahkan jabatannya dalam waktu tiga hari. Desakan ini semakin diperkuat dengan beredarnya surat edaran Syuriyah yang menyatakan bahwa masa jabatan Gus Yahya telah berakhir per 26 November 2025.

Syuriyah mengklaim bahwa kepemimpinan PBNU kini beralih sepenuhnya kepada Rais Aam, KH. Miftachul Akhyar. Namun, pihak Tanfidziyah yang dipimpin oleh Gus Yahya langsung memberikan bantahan. Gus Yahya menegaskan bahwa ia tetap sah sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menilai keputusan Syuriyah cacat hukum karena tidak didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara benar serta tidak memberikan kesempatan klarifikasi.

Selain itu, kubu Tanfidziyah juga menuding adanya sabotase sistem digital persuratan organisasi (Digdaya Persuratan), yang menjadi kunci dalam perdebatan legalitas surat pemakzulan tersebut.

Reshuffle Strategis Di Tengah Konflik

Di tengah konflik yang sedang berlangsung, Gus Yahya mengambil langkah cepat dengan memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan melakukan rotasi besar-besaran dalam kepengurusan. Salah satu perubahan yang paling disorot adalah pencopotan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal menjadi Ketua PBNU biasa. Posisi Sekjen kini diisi oleh Amin Said Husni.

Rotasi ini dinilai sebagai upaya konsolidasi internal dan penguatan posisi Gus Yahya dalam menghadapi tekanan dari kubu Syuriyah. Selain Gus Ipul, Bendahara Umum Gudfan Arif Ghofur juga turut digeser posisinya.

Isu Pertambangan dan Audit Diduga Menjadi Pemicu

Meskipun perseteruan legalitas surat menjadi wajah konflik, akar permasalahan diduga terkait erat dengan isu-isu yang lebih sensitif. Beberapa di antaranya meliputi:

• Isu Konsesi Tambang: Pemicu utama diduga adalah perebutan pengaruh atau ketidaksepakatan dalam menyikapi kebijakan pemerintah terkait konsesi pertambangan bagi organisasi keagamaan (PP Nomor 25 Tahun 2024). Pengelolaan potensi ekonomi baru ini disinyalir menjadi titik panas perebutan kekuasaan.

• Audit Keuangan: Beredar kabar bahwa desakan mundur terhadap Gus Yahya berkaitan dengan hasil audit keuangan PBNU yang belum rampung. Namun, PBNU secara resmi membantah keras tuduhan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan isu pembubaran, menilai klaim tersebut prematur dan bermuatan politik.

Majelis Tahkim dan Seruan Ihsan

Untuk menyelesaikan kebuntuan, Rais Aam PBNU sempat mengisyaratkan jalur Majelis Tahkim—forum tertinggi penyelesaian sengketa internal—jika Gus Yahya menolak mundur. Sementara itu, Gus Yahya dan pendukungnya menilai Muktamar adalah forum konstitusional satu-satunya untuk menentukan nasib kepemimpinan, bahkan muncul seruan untuk mempercepat Muktamar yang sedianya digelar pada 2026.

Menyikapi perpecahan di pucuk pimpinan, kiai-kiai sepuh dan Pengurus Wilayah NU (PWNU) di daerah secara serentak menyerukan agar semua pihak segera berislah (berdamai). Seruan ini bertujuan untuk menjaga marwah, keutuhan, dan fokus PBNU dalam menjalankan khidmat keagamaan dan kemasyarakatan.

Konflik Internal PBNU sebagai Ujian Besar

Konflik internal PBNU ini menjadi ujian besar bagi soliditas organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Kini, di tengah perselisihan internal yang didominasi oleh isu kursi dan jatah ekonomi, publik menanti. Jika PBNU terus sibuk berkonflik di ruang tertutup, dikhawatirkan umat akan kehilangan panutan, dan warisan keulamaan NU yang seharusnya menjadi jangkar moral bangsa, hanya akan tereduksi menjadi sekadar komoditas politik yang jauh dari nilai-nilai luhur pendirinya.