PDI-P Kritik Usulan Koalisi Permanen yang Tidak Realistis

PDI-P Menilai Usulan Koalisi Permanen Tidak Sesuai dengan Kondisi Politik Indonesia

PDI-P menilai bahwa usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pembentukan koalisi permanen tidak sesuai dengan kondisi politik yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, yang menilai gagasan tersebut mengada-ada dan hanya berlandaskan kepentingan pribadi kelompok tertentu.

“Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai dengan realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” ujar Andreas saat dihubungi, Selasa (9/12/2025). Ia menekankan bahwa konsep koalisi permanen tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Menurut Andreas, koalisi permanen hanya relevan dalam sistem parlementer. “Koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang ada adalah kerja sama antarpartai untuk mendukung pemerintahan presiden yang memenangkan pilpres. Artinya, partai berada di kabinet atau di luar kabinet,” jelasnya.

Selain itu, Andreas menegaskan bahwa platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet. Ia menutup pernyataannya dengan pernyataan bahwa usulan tersebut tidak memiliki urgensi dalam konteks politik saat ini.

Usulan Bahlil Lahadalia tentang Koalisi Permanen

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

“Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghindari koalisi yang bersifat sementara atau tidak stabil. “Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang,” tambahnya.

Bahlil menekankan bahwa Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar. Ia menegaskan bahwa baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama. “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.

Keputusan Munas Partai Golkar

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? Tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.

Keputusan ini menunjukkan komitmen Partai Golkar untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, PDI-P tetap mempertanyakan relevansi dan urgensi dari usulan koalisi permanen yang diajukan oleh Partai Golkar.