PDIP Dekat di Gedung Pakuan, Dedi Mulyadi: Gagasan Bung Karno Sudah Diterapkan Sejak Jadi Bupati

Pertemuan Penting antara DPD PDIP Jabar dan Gubernur Jawa Barat

Pertemuan antara jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Negara Pakuan, Selasa, 30 Desember 2025, menunjukkan bahwa komunikasi politik di Jawa Barat tetap terjaga. Rombongan DPD PDIP Jabar dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono dan diterima oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari janji yang sempat tertunda saat Konferensi Daerah (Konferda) PDIP. Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa saat Konferda PDIP ia sedang berada di Aceh dan tidak bisa hadir secara fisik. Namun, ia menegaskan bahwa ia telah berjanji untuk bertemu secara langsung dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, di Gedung Negara Pakuan.

“Waktu Konferda PDIP saya di Aceh, sehingga tidak bisa hadir secara fisik. Waktu itu saya janji ke Pak Ono, tidak hadir di Konferda, tapi nanti saya undang di Gedung Negara Pakuan untuk silaturahmi. Kalau sudah janji, ya harus ditepati,” ujar Dedi.

Budaya Demokrasi dan Kritik dalam Pemerintahan

Gubernur Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa ruang kritik dalam pemerintahan merupakan bagian dari budaya demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat justru membutuhkan kritik, dengan tetap memahami posisi dan kewenangan masing-masing dalam sistem pemerintahan daerah.

“Mengisi ruang kritis di pemerintahan itu bagian dari budaya demokrasi. Demokrasi harus ada yang mengkritisi. Di daerah, DPRD itu setara dengan gubernur,” ujar Dedi.

Ia juga menyinggung kedekatan ideologis dan emosionalnya dengan kader-kader PDIP sejak dirinya menjabat sebagai bupati. Dedi menilai, kesamaan orientasi terhadap isu kerakyatan menjadi modal kuat dalam membangun kolaborasi.

“Sejak saya jadi bupati, gagasan besar Bung Karno itu saya terapkan. Saya punya kedekatan emosi, misalnya dengan Teh Rieke yang sangat militan mengusung ideologi. Pak Ono juga waktu di Komisi IV punya orientasi yang sama, concern ke kelautan dan pertanian, sementara saya di hutan dan pertanian,” tuturnya.

Dinamika Kolaborasi dan Perbedaan Pandangan

Menurut Dedi, perbedaan sudut pandang yang pernah muncul, termasuk soal perhutanan sosial, justru memperkaya diskursus kebijakan. Ia menegaskan, pengelolaan hutan harus tetap berpihak pada rakyat tanpa mengorbankan fungsi ekologis.

“Persoalannya sama, bagaimana pembagian wilayah hutan ke masyarakat. Saya punya gagasan jangan sampai jadi alih fungsi, sementara Pak Ono lebih concern pada kepemilikan dan pengelolaan kekayaan negara. Itu dinamika yang sehat,” katanya.

Tantangan Fiskal dan Dorongan untuk Pembangunan

Dedi juga menyebutkan tantangan fiskal yang akan dihadapi Jawa Barat pada 2026. Ia menyebutkan, kondisi defisit menjadi tantangan serius karena belanja pembangunan meningkat sementara pendapatan daerah justru menurun. Bahkan, dana bagi hasil tahun 2024 belum sepenuhnya terbayarkan dan sebagian tahun 2025 juga masih tertunda.

“Pak Ono tahu kondisi defisit tahun depan. Anggaran pembangunan loncat, tapi pendapatan turun. Dana bagi hasil 2024 belum terbayarkan, 2025 sebagian juga belum,” ujar Dedi.

Meski demikian, Dedi menyebut Ono Surono memberikan dorongan agar pemerintah provinsi tetap melangkah dan tidak ragu menjalankan agenda pembangunan.

“Kata Pak Ono, jalan saja terus,” tuturnya.

Memperkuat Komunikasi dan Kolaborasi

Pertemuan tersebut menegaskan bahwa di tengah perbedaan posisi politik, komunikasi, dan kolaborasi lintas kekuatan tetap menjadi kunci untuk mengawal pembangunan Jawa Barat ke depan.

Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menegaskan, pertemuan di Pakuan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Gubernur Jawa Barat dalam mengelola berbagai persoalan masyarakat tidaklah mudah sehingga membutuhkan kerja bersama.

“Hari ini kita menepati janji bertemu di Pakuan. Silaturahmi ini sangat penting, kolaborasi juga sangat penting. Kami meyakini Gubernur Jawa Barat menghadapi problem masyarakat yang tidak mudah,” kata Ono.

Ono menambahkan, meskipun PDIP tidak mengusung pasangan pada Pilgub Jawa Barat, partainya tetap berkomitmen mengawal visi "Lembur Diurus, Kota Ditata" yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menilai, banyak irisan antara visi tersebut dengan garis perjuangan PDIP hasil kongres.

“Banyak hal yang relate dengan program PDIP, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, penanganan bencana, budaya, hingga toleransi. Banyak kesamaan visi, sehingga kami menegaskan PDIP, dan saya pribadi, berada di garda terdepan mengawal visi Jabar Istimewa,” ujarnya.