Penolakan PDIP NTT terhadap Proyek Panas Bumi di Pulau Flores
PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (PDIP NTT) menyatakan sikap tegas menolak rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Flores Timur (Flotim). Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PDIP NTT, Yunus Takandewa, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPC PDIP Flotim. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPD Rudi Tokan dan Ketua DPC Flotim Anton Hubertus Gege Hadjon.
Yunus menegaskan bahwa proyek PLTPB yang direncanakan di Desa Belepanawa, Kecamatan Demong Pagong, tidak mendapat dukungan dari PDIP baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. “Kami menolak proyek panas bumi di Flores, termasuk di Flotim. Kami juga mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera menetapkan lokasi hunian tetap bagi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi,” ujarnya.
Alternatif Energi: Arus Laut Jadi Harapan Baru
Meski menolak proyek panas bumi, PDIP NTT tidak menutup mata terhadap kebutuhan energi di wilayah tersebut. Partai berlambang banteng ini justru menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Selat Gonsalu Larantuka. “Potensi arus laut di Selat Gonsalu Larantuka sangat besar dan stabil. Ini adalah sumber energi bersih yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan,” kata Yunus.
Menurut PDIP, PLTAL merupakan solusi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Kami ingin pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” tambah Yunus.
Desakan Penyelesaian Hunian Tetap untuk Pengungsi Lewotobi
Selain isu energi, PDIP NTT juga menyoroti lambannya penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi. Yunus mendesak pemerintah daerah Flores Timur untuk segera menetapkan lokasi dan memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi. “Pengungsi tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah harus segera memberikan kepastian lokasi dan waktu pembangunan huntap agar mereka bisa kembali hidup dengan tenang,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mempercepat proses ini. Menurutnya, penyelesaian huntap adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya yang terdampak bencana.
Agenda Silaturahmi dan Ziarah Tokoh PDIP
Kunjungan Yunus Takandewa ke Flores Timur juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh politik lokal. Ia melakukan silaturahmi dengan Lambertus Tulen Hadjon, tokoh politik Larantuka, serta mengunjungi makam dua tokoh penting PDIP NTT yakni Mikhael Betawi Tokan, mantan Ketua DPC PDIP Flores Timur, dan Frans Lebu Raya, mantan Gubernur NTT. Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa dan dedikasi para tokoh tersebut dalam membesarkan PDIP di NTT.
Antara Kepentingan Energi dan Keadilan Sosial
Sikap PDIP NTT mencerminkan dilema yang dihadapi banyak daerah di Indonesia: antara kebutuhan energi dan pembangunan, dengan perlindungan lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Penolakan terhadap proyek panas bumi di Flores Timur menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis.
Sementara itu, dukungan terhadap proyek PLTAL menunjukkan bahwa PDIP tidak menutup diri terhadap inovasi energi, selama proyek tersebut dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil dan partai politik, masa depan proyek panas bumi di Flores kini berada dalam sorotan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk lebih transparan dan inklusif dalam merancang kebijakan energi agar tidak menimbulkan konflik dan kerugian jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar