Usulan Pengiriman Barang Sitaan untuk Korban Banjir Sumatera
Pejabat Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengusulkan untuk menyalurkan pakaian sitaan ilegal (ballpress) kepada korban banjir di Sumatera. Usulan ini dilontarkan dalam sebuah konferensi pers yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jakarta, pada Kamis (11/12/2025). Namun, usulan tersebut tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Nirwala Dwi Heryanto adalah seorang pejabat DJBC yang menjabat sebagai Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah barang sitaan berupa produk garmen bisa disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana atau tidak. Barang tersebut merupakan hasil penggagalan dua truk yang membawa ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung.
Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tersebut tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat merupakan ex-impor ilegal. "Siapa tahu saudara-saudara kita ya kan, bisa dimanfaatkan dan digunakan (seperti) di Aceh kan membutuhkan," ujar Nirwala.
Ia juga menjelaskan bahwa barang tersebut tidak akan dijual, tetapi justru ditangkap agar tidak merusak pasar dalam negeri. Meskipun begitu, rencana tersebut tidak direstui oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Tidak Direstui oleh Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa belum ada izin pengiriman baju ilegal ke lokasi bencana. Menurutnya, jika ingin memberikan bantuan, pemerintah akan membeli barang baru. "Saya kirim sekarang," kata Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).
Bendahara negara ini menekankan bahwa meskipun barang sitaan tersebut baru, tetap merupakan barang ilegal. Selain itu, ia menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mengizinkan opsi tersebut. Alasan lain, Purbaya enggan membuka celah praktik pengiriman ilegal dengan alasan kemanusiaan.
Jika hal ini dilakukan, menurut Purbaya, justru berbahaya karena dapat memicu lebih banyak balpres ilegal masuk ke Indonesia dengan dalih bantuan bencana. "Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan kan bagus buat itu bencana," ujarnya.
Untuk itu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih mengutamakan produk dalam negeri untuk bantuan fisik ke lokasi terdampak bencana. Bahkan, ia mengaku siap jika pemerintah harus merogoh kantong demi mengirimkan pakaian-pakaian baru ke kawasan bencana.
Profil Singkat Nirwala Dwi Heryanto
Berdasarkan informasi yang beredar, Nirwala Dwi Heryanto sering bertindak sebagai juru bicara resmi DJBC, khususnya terkait berbagai kebijakan dan penindakan. Sebelum menjabat sebagai Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala pernah menjabat posisi penting lainnya, termasuk Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.
Selain itu, belum ada informasi lebih detail terkait sosok Nirwala. Namun, riwayat jabatannya menunjukkan bahwa ia adalah pejabat senior di lingkungan Kementerian Keuangan.
Penutup
Usulan Nirwala Dwi Heryanto untuk menyalurkan barang sitaan ilegal sebagai bantuan kemanusiaan menuai pro dan kontra. Meski tujuannya baik, rencana ini tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan karena risiko hukum dan potensi masuknya barang ilegal dengan dalih bantuan bencana. Pemerintah memilih alternatif yang lebih aman, yaitu membeli produk dalam negeri sebagai bantuan fisik untuk korban banjir.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar