
MEDAN, nurulamin.pro
- Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) setelah libur tahun baru, Jumat (2/1/2026).
Keempatnya ialah Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Illyan Chandra sebagai Kepala Dinas Sosial, dan terakhir, Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem.
Kepada para pejabat, dia berpesan agar dapat bekerja lebih cepat dan tepat, terutama dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang menerjang 19 kabupaten/kota di Sumut sejak Senin (24/11/2025).
"Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita perlu percepatan, terutama dalam pemulihan pascabencana," kata Bobby saat memberi sambutan di kantor Gubernur Sumut.
Peran Krusial
Bobby mengatakan, Kadis Perkim memiliki peran krusial dalam menangani pembangunan hunian tetap. Lalu, Dinas DPMPTSP bisa fokus mengatasi dampak ekonomi pascabencana.
"Sedangkan untuk Dinas Sosial perlunya kolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk membantu korban bencana dan RS Jiwa dapat membantu memulihkan mental korban bencana," katanya.
Bobby lalu mengingatkan pentingnya makna kerja kolaboratif seperti tagline Sumut saat ini. Dia berharap seluruh ASN memaknainya bukan soal hanya bekerja bersama saja, tetapi hasil dari kerja tersebut maksimal dirasakan masyarakat.
"Tahun 2026 banyak PR yang harus kita selesaikan, termasuk penyelesaian pascabencana, saya minta tolong memaknai kolaborasi itu kecepatan dan ketepatan," kata Bobby.
Pembatasan Tender
Lebih spesifik lagi, dia menegaskan agar adanya pembatasan tender untuk program-program yang memakan waktu lama.
"Maksimal 5 atau 6 bulan (tender) karena kalau kerja di bulan 8 atau 9 masuk musim hujan, enggak selesai itu. Kalau bulan 5-6 belum tender, kasih bintang saja langsung karena kerjaannya bisa tidak selesai atau hasilnya buruk," tegas Bobby Nasution.
Sebelumnya, bencana alam yang menerjang Sumut terjadi pada Senin (24/11/2025). Berdasarkan data BPBD, Jumat (2/1/2026), akibat insiden ini 366 orang dilaporkan meninggal dunia, 206 luka-luka, 59 orang hilang, dan 14.430 mengungsi.
Tantangan yang Menghadang
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di 19 kabupaten/kota menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Selain mempercepat proses pemulihan, juga diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi terkait.
Pemprov Sumut memastikan bahwa semua pihak bekerja secara efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi situasi darurat. Dengan pelantikan pejabat baru, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dan strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.
Beberapa langkah telah diambil, termasuk pengajuan bantuan dari pihak luar dan penguatan sistem penanggulangan bencana. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur juga menjadi prioritas utama.
Kebijakan Baru untuk Kecepatan dan Ketepatan
Selain pembatasan tender, Bobby Nasution juga mengeluarkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mempercepat proses pengerjaan proyek. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penundaan yang berdampak pada keseluruhan rencana pemulihan.
Dalam kebijakan tersebut, disarankan agar proyek yang memiliki waktu pengerjaan yang panjang dikelola dengan lebih cermat. Jika tidak, akan ada risiko yang tinggi terhadap kualitas hasil kerja.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara optimal.
Langkah Kolaboratif untuk Masa Depan
Bobby Nasution menekankan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan. Tidak hanya antar instansi, tetapi juga dengan masyarakat dan pihak swasta.
Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kepercayaan dapat terbangun secara bertahap.
Dalam konteks ini, Bobby Nasution mengingatkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Tantangan yang Menanti di Tahun 2026
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Sumatera Utara. Di samping penyelesaian pascabencana, masih banyak isu-isu lain yang perlu mendapat perhatian serius.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal. Semua ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait.
Dengan pelantikan pejabat baru dan kebijakan yang dikeluarkan, diharapkan Sumut dapat menghadapi tantangan tersebut dengan lebih siap dan tangguh.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar