Bandung — Peluang bisnis makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah terbuka lebar di Jawa Barat. Pemprov Jabar, yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi (KDM), tengah mempercepat pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan dengan fokus pada dukungan infrastruktur dan koordinasi lintas pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan bahwa tugas utama Pemprov adalah memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema kerja sama ini melalui perjanjian pinjam pakai dengan Badan Gizi Nasional selama maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga telah membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Daerah. Pembentukan satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 526/Kep.465-DKPP/2025 tentang Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2025.
“Satgas ini menjadi motor koordinasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan MBG di seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya.
Hingga 1 Desember 2025, pembentukan Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jawa Barat telah memiliki Surat Keputusan kepala daerah tentang Satgas MBG. Sementara itu, enam daerah masih dalam proses, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Cianjur, Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Bandung.
“Kami terus mendorong kabupaten/kota yang masih berproses agar segera menuntaskan pembentukan satgas, karena ini sangat menentukan kecepatan implementasi di lapangan,” kata Herman.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 21 November 2025, total potensi penerima manfaat Program MBG di Jawa Barat mencapai 14.007.142 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 11,3 juta siswa, 2,58 juta balita, 68 ribu ibu hamil, dan 4 ribu ibu menyusui.
“Ini angka yang sangat besar, sehingga kesiapan SPPG menjadi kunci agar pelayanan MBG benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Herman.
Pada tahun 2025, Jawa Barat ditargetkan memiliki 4.683 SPPG. Hingga saat ini, SPPG yang telah aktif mencapai 3.603 unit. Pemprov Jabar juga memberi perhatian khusus pada pengembangan SPPG di wilayah terpencil dan 3T.
Pada tahap pertama Oktober 2025, BGN telah menetapkan 7 SPPG untuk wilayah terdepan di lima kabupaten, yakni Sumedang, Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Purwakarta. Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah selesai dibangun dan sedang menunggu penilaian tim appraisal untuk penetapan biaya sewa empat tahun ke depan.
Tahap kedua yang dimulai Desember 2025 mencakup 50 titik SPPG terpencil di tujuh kabupaten, yaitu Garut, Pangandaran, Sukabumi, Majalengka, Bandung, Sumedang, dan Tasikmalaya. Saat ini, proses koordinasi antara satgas kabupaten/kota dengan calon investor masih berlangsung.
“Untuk wilayah terpencil, pendekatannya berbeda. Kita pastikan investor, kesiapan lokasi, dan operasionalnya benar-benar matang,” kata Herman.
Dari rekapitulasi Kementerian Kesehatan per 13 Desember 2025, tercatat 3.539 SPPG telah operasional di Jawa Barat. Sebanyak 2.286 SPPG (64,60 persen) telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dengan 2.003 di antaranya memenuhi syarat.
Selain itu, 1.575 SPPG (44,50%) telah menjalani pemeriksaan laboratorium. Dari sisi sumber daya manusia, 74.858 penjamah pangan telah mendapatkan pelatihan. Untuk sertifikasi, 1.548 SPPG (57,27%) telah mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan 836 SPPG (23,62%) telah resmi mengantongi sertifikat tersebut.
“Keamanan pangan tidak bisa ditawar. MBG bukan sekadar soal jumlah, tapi juga mutu, higienitas, dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat,” tegas Herman.
Pemprov Jawa Barat menargetkan percepatan MBG terus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, agar program nasional ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar