Pemerintah Anggarkan Rp90 M untuk Bangun Kembali Gedung DPRD Sulsel-Makassar

Pemulihan Gedung DPRD Sulsel dan Makassar Dimulai

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memulai tahap pertama rehabilitasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Makassar. Proyek ini dilakukan setelah kedua gedung tersebut mengalami kerusakan parah akibat pembakaran oleh massa pada Agustus 2025 lalu.

Proses pemulihan dimulai dengan anggaran sebesar Rp90 miliar, yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penanganan pasca kejadian. Penandatanganan kontrak proyek dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, pada hari Kamis (11/12/2025) sore.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Sulsel, Muh Jabir, serta Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Sulsel, M Yamin. Yamin diutus oleh Kementerian PU untuk menandatangani kontrak rehabilitasi tersebut.

Proses Rehabilitasi yang Dilakukan

Menurut Yamin, rehabilitasi Gedung DPRD Makassar dan Sulsel dikerjakan melalui satu kontrak besar. Hal ini diputuskan karena kedua gedung mengalami kerusakan yang berasal dari satu rangkaian peristiwa yang sama.

Jadi kegiatan penanganan pasca kerusuhan, memang kontraknya ini disatukan. Ada kegiatan di Kota Makassar dan ada juga di provinsi (Gedung DPRD Sulsel), jelas Yamin.

Pada tahap pertama, pekerjaan difokuskan pada bangunan sayap kanan tiga lantai seluas 9,42 meter persegi di lingkungan DPRD Makassar. Sementara itu, gedung utama atau ruang paripurna DPRD Makassar akan dikerjakan pada tahap kedua.

Bangunan sayap kanan tiga lantai seluas 9,42 meter persegi di lingkungan DPRD Makassar akan masuk tahap rehabilitasi. Gedung utama atau paripurna yang terdiri dari empat lantai dengan luas 5.481 meter persegi dikerjakan pada tahap kedua, tambah Yamin.

Rekonstruksi dan Rehabilitasi

Yamin menjelaskan bahwa kondisi kerusakan bangunan di kompleks DPRD Sulsel masuk dalam skema rekonstruksi. Ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 11 bangunan yang rusak, termasuk bangunan sekretariat yang hancur pada saat kebakaran.

Sementara di DPRD Sulsel, itu ada sekitar 11 masa bangunan, itu ada satu bangunan juga yang akan direkontruksi. Yaitu bangunan sekretariat, yang memang hancur pada saat kebakaran, ujarnya.

Namun, gedung utama atau gedung paripurna DPRD Sulsel akan masuk dalam kategori rehabilitasi. Pekerjaan ini tidak dilakukan melalui rekonstruksi total.

Sementara gedung utama masuk rehabilitasi, jadi bicara nilai kontrak itu kurang lebih Rp90 miliar tahap pertama, kata Yamin.

Ia menegaskan bahwa anggaran Rp90 miliar tersebut mencakup dua lokasi sekaligus, yaitu Gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar.

Jadwal Pengerjaan

Adapun masa pengerjaan kontrak diperkirakan berlangsung selama enam bulan. Proses rehabilitasi tahap pertama dikerjakan tahun 2025 ini sampai Juni 2026.

Proses pengerjaannya kurang lebih enam bulan. Jadi Rp90 miliar ini dua lokasi, DPRD Sulsel dan Makassar, tutup Yamin.