Pemerintah Arahkan DHE SDA ke Himbara, HSBC Evaluasi Dampaknya

berita.CO.ID JAKARTA.

Pemerintah sedang mempertimbangkan perubahan terhadap aturan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) dari sumber daya alam (SDA). Dalam rencana tersebut, seluruh DHE SDA harus disimpan di dalam negeri selama 12 bulan, dengan penempatan khusus hanya pada bank-bank milik negara atau Himbara. Hal ini menjadi langkah yang berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana eksportir memiliki kebebasan untuk menempatkan dana tersebut baik di lembaga penerbit uang (LPEI) maupun bank devisa lainnya.

Sebagai salah satu bank swasta yang sebelumnya aktif mengelola DHE SDA, HSBC Indonesia mulai melakukan evaluasi terkait dampak kebijakan ini. Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa, menyatakan bahwa pihaknya mendukung regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan yang muncul, khususnya bagi bank swasta dan internasional.

Kami selalu mendukung regulasi dari pemerintah. Karena memang aturan ini masih baru, kami sedang bekerja sama dengan regulator untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan DHE SDA ini, ujarnya kepada media, Rabu (10/12/2025).

Delia menjelaskan bahwa kebijakan ini bisa membawa risiko, terutama bagi bank-bank yang sebelumnya aktif dalam layanan valuta asing (valas). Salah satu potensi risiko adalah berkurangnya pendapatan dari layanan valas yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Potensi kehilangan pemasukan mungkin ada, tapi kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Karena tidak hanya HSBC yang terdampak, ini juga akan berpengaruh pada bank internasional dan swasta nasional karena hanya dibatasi ke BUMN, tambah Delia.

Meski belum melakukan hitungan rinci terkait risiko keuangan, HSBC telah melakukan kajian awal untuk memperkirakan dampak dari kebijakan ini. Menurut Delia, kebijakan ini akan diberlakukan secara cepat, yaitu pada 1 Januari 2026 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya terus memantau perkembangan terbaru dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

• Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:
• Pemerintah ingin memastikan bahwa DHE SDA tetap berada di dalam negeri.
• Bank swasta dan internasional akan menghadapi tantangan dalam mengelola dana tersebut.
• Kebijakan ini akan berlaku mulai 2026, sehingga diperlukan persiapan yang matang.
• HSBC akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan regulator.

HSBC Indonesia juga menyatakan bahwa mereka akan terus melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses adaptasi terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul akibat perubahan aturan tersebut.

Selain itu, HSBC juga akan memperhatikan bagaimana kebijakan ini dapat memengaruhi operasional bisnis mereka. Termasuk dalam hal pengelolaan dana, kepatuhan terhadap regulasi, dan hubungan dengan pelanggan.

Dengan begitu, HSBC berkomitmen untuk tetap memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya meskipun terjadi perubahan aturan. Mereka juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan gangguan berarti.

Secara keseluruhan, kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat pengelolaan dana ekspor yang berasal dari sumber daya alam. Meski menimbulkan tantangan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.