Pemerintah Bulgaria Resmi Mundur Setelah Protes Besar di Seluruh Negeri
Puluhan ribu warga Bulgaria turun ke jalan di ibu kota Sofia dan lebih dari 20 kota lainnya, memicu pengunduran diri resmi pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov. Aksi protes ini terjadi setelah tekanan publik yang semakin besar menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi, hanya beberapa minggu sebelum Bulgaria bergabung dengan zona euro pada 1 Januari.
Demonstrasi yang berlangsung di pusat Sofia pada Rabu malam menarik banyak peserta yang memadati Triangle of Power dan Independence Square. Massa berteriak Resignation dan memproyeksikan tulisan Mafia Out di gedung parlemen. Menurut laporan Euronews, jumlah demonstran di Sofia mencapai lebih dari 100 ribu orang, dengan klaim tertentu menyebut angka hingga 150 ribu peserta. Aksi serupa juga berlangsung di lebih dari 25 kota lain, termasuk Plovdiv, Varna, dan Burgas.
Awalnya, protes ini dipicu oleh rencana anggaran 2026 yang mengandung kenaikan pajak dan kontribusi sosial, namun akhirnya dibatalkan. Namun kemarahan publik meluas karena isu korupsi yang dianggap sudah mengakar dan tidak tersentuh. Demonstrasi juga didukung oleh para anggota diaspora Bulgaria yang turun aksi di Brussels, London, Berlin, hingga New York.
Zhelyazkov Umumkan Mundur Sebelum Pemungutan Suara Parlemen
Zhelyazkov mengumumkan pengunduran diri melalui siaran televisi beberapa jam sebelum parlemen menggelar mosi tidak percaya. Menurut The Guardian, keputusan tersebut diambil setelah pertemuan pimpinan koalisi yang menilai situasi politik tidak stabil. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kekuatan berasal dari suara rakyat, menyampaikan bahwa gelombang protes dari berbagai kelompok usia dan latar belakang tidak bisa lagi diabaikan.
BBC menyatakan bahwa pemerintahannya sebelumnya telah lolos lima mosi tidak percaya dan diyakini masih mampu melewati yang keenam. Meski begitu, tekanan publik yang terus meningkat membuat Zhelyazkov memilih mundur. Kabinet akan tetap bekerja sebagai pemerintahan sementara hingga parlemen menentukan pengganti.
Sentimen Antikorupsi Menguat, Figur Oligark Jadi Sorotan
Figur oligark Delyan Peevski menjadi titik kemarahan baru. Euronews mencatat bahwa Peevski telah dikenai sanksi oleh AS dan Inggris atas dugaan korupsi dan pengaruh politik yang berlebihan. Meskipun partainya bukan bagian resmi koalisi, suara partai tersebut krusial untuk menopang pemerintah minoritas. Kritikus menilai kondisi ini memungkinkan Peevski mengendalikan kebijakan negara di balik layar.
Selain Peevski, mantan PM Boyko Borissov juga disorot karena rekam jejak korupsi dan posisinya dalam struktur kekuasaan GERB. Dari laporan The Guardian, para analis menyebut kepercayaan publik terhadap institusi politik Bulgaria terus merosot, memicu instabilitas yang sudah berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Pengunduran diri pemerintah Zhelyazkov menambah panjang siklus krisis politik di Bulgaria, yang telah berulang sejak gelombang protes anti-korupsi 2020. Dengan agenda besar bergabung ke zona euro tinggal hitungan minggu, masa transisi menuju pemerintahan baru akan menjadi ujian krusial bagi stabilitas negara dan upaya membersihkan sistem dari pengaruh oligarki.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar